Home Artikel Tindak Tegas Pengganggu Keamanan, Perusuh Negara

Tindak Tegas Pengganggu Keamanan, Perusuh Negara

74
0

Oleh : Petrus Selestinus, SH

Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dan segenap pimpinan Badan Pemenangan Nasional (BPN) dalam Koalisi Adil Makmur, harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana, atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat aksi pengrusakan dan gangguan keamanan yang terjadi sejak tanggal 20, 21 dan 22 Mai 2019 dstnya.

Karena aksi unjuk rasa massa pendukung Capres 02 telah berlangsung dengan kekerasan pelemparan batu, membakar ban mobil, merusak kendaraan di jalanan dll. sebagai buah dari indoktrinasi, provokasi dan agitasi yang dilakukan oleh Prabowo-Sandi dkk. sejak tanggal 17 April 2019 pasca Lambaga Survei mengumumkan hasil penghitungan suara secara quick count yang mengunggulkan Capres-Cawapres 01.

Sikap tolak Capres 02 atas penghitungan Quick Count dan mengklaim memenangkan pilpres dengan angka fantastic 62% melebihi Capres 01, tanpa didukung fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menjadi bukti terkuat bahwa Capres-Cawapres 02 dan segenap pimpinan BPN Koalisi Adil Makmur berhasil mengkooptasi masa pendukungnya dengan informasi yang sesat dan tidak dapat dibenarkan dari aspek hukum dan pendidikan politik.

Temuan aparat Brimob dan bukti-bukti di lapangan, bahwa massa yang mengikuti aksi kekerasan didatangkan dari luar Kota Jakarta dan diduga kuat kehadirannya karena dibayar dan dikoordinir oleh tokoh-tokoh dari BPN Koalisi Adil Makmur yang juga turut hadir saat aksi di lapangan. Kehadiran Amin Rais, Fadli Zon dkk.sebagai representasi dari Capres-Cawapres 02 di lokasi aksi unjuk rasa (Bawaslu dan Petamburan), semakin terang benderang membuktikan adanya korelasi antara peristiwa kekerasan dalam aksi penolakan keputusan KPU dengan peran Tokoh-Tokoh Elit BPN ini.

Apalagi selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 17 April 2019, Tokoh-Tokoh ini berhasil mencuci otak dan mengkooptasi setidak-tidaknya sebagian kecil pemilih dan pendukung Capres 02, melalui berita hoax bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan dengan kecurangan secara terstruktur, sistimatis dan masif, tanpa bukti dan menolak upaya hukum ke MK, kecuali menggunakan kekuatan “people power” untuk segera melantik Capres-Cawapres 02.

Mayoritas rakyat menuntut negara harus hadir dan bertindak tegas terhadap siapapun yang memperkeruh situasi menjelang Pengumuman dan Pengesahan hasil pemilu pilpres 2019. Presiden Jokowi sudah merespons tuntutan rakyat dan menegaskan akan membuka diri berdialog dengan pihak manapun, tetapi tidak akan memberikan toleransi sedikitpun dengan perusuh dan akan menindak tegas.

Karena itu Kapolri harus mengeksekusi pernyataan Presiden Jokowi melalui sebuah “Tindakan Kepolisian” yaitu tangkap dan tahan “Perusuh” mulai dari aktor intelektualis-nya hingga pelaku lapangan. Panggil dan periksa Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Amien Rais, Fadli Zon dkk. karena selama ini terus memprovokasi dan mengindoktrinasi masa dengan pernyataan menolak hasil pemilu 2019 dan menjadikan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden, di luar mekanisme konstitusi.

KAPOLRI harus bertindak tegas dan cepat, sebuah upaya paksa terhadap Parbowo Subianto, Amin Rais, Fadli Zon dkk. sebagai bagian dari “due proces of law” harus dilakukan sekarang juga, karena mereka secara terus menerus memperkeruh suasana pasca pemilu.

Pernyataan Presiden Jokowi bahwa akan berdialog dengan pihak manapun, tetapi tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap perusuh dan akan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap perusuh, harus diterjemhakan oleh KAPOLRI bahwa Presiden Jokowi sungguh-sungguh menghendaki penegakan hukum secara konsisten, tanpa pandang buluh siapapun dia.

Itu berarti POLRI tidak boleh inkonsisten dalam bertindak ketika harus berhadapan dengan Prabowo, Kivlan Zen dkk.

Pengalaman membuktikan bahwa beberapa kali Penyidik Polri bersikap inkonsisten ketika Penyidik telah mengeluarkan surat cekal kepada Kivlan Zen, tetapi hanya dalam hitungan jam, Penyidik tergesa-gesa mencabut cekal Kivlan Zen atas alasan kooperatif. Begitu pula dengan SPDP dari Penyidik tentang posisi Prabowo dalam penyidikan Tersangka Eggi Sudjana, hanya dalam hitungan jam, Penyidik mencabut SPDP Prabowo atas alasan Prabowo adalah tokoh Bangsa.

Ini namanya inkonsisten dan diskriminasi dalam penegakan hukum yang sebetulnya tidak boleh dilakukan karena melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.

Penulis : Petrus Selestinus, Koordinator TPDI dan Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila/FAPP)