Home Artikel Saatnya Pemda, Pemprov NTT Terbit Perda Tolak Pengaturan Pejabat Dari Pusat

Saatnya Pemda, Pemprov NTT Terbit Perda Tolak Pengaturan Pejabat Dari Pusat

249
0

Oleh : Petrus Selestinus, TPDI

“Saatnya Pemprov dan seluruh Kabupaten se NTT memiliki Perda yang mengatur kewenangan menolak penempatan pejabat dari pusat ke NTT”, TPDI

Kasus “Wisata Halal” Shana Fatina, seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh NTT, untuk segera memiliki perangkat hukum berupa Perda yang mengatur mekanisme penerimaan, penempatan dan penolakan pejabat dari Pusat ke Provinsi NTT dan/atau ke Kabupaten/Kota di seluruh NTT, terutama untuk mengetahui terlebih dahulu rekam jejak pejabat ybs. apakah pejabat ybs. pernah terpapar Radikalisme,Terorisme dan Intoleransi, apakah pejabat ybs. memiliki kesusilaan yang baik atau tidak dan apakah pejabat ybs. pernah terlibat dalam KKN atau tidak ketika ybs. menjabat di tempat lain sebelum di tempatkan di NTT.

Perda ini sangat urgent bukan saja karena NTT selama ini dijadikan destinasi penempatan pejabat yang sedang tidak disukai di Pusat (tong sampah besar tempat pembuangan pejabat yang berperilaku buruk), akan tetapi lebih dari pada itu Perda dimaksud juga, harus mengatur pula tentang pembentukan Badan Khusus yang bersifat ad hoc dengan wewenang untuk melakukan penelitian rekam-jejak pejabat ybs. dan mekanisme penelusuran rekam jejak pejabat ybs. baik menyangkut mengenai integritas moral dan kejujuran, soal KKN, termasuk apakah terafiliasi atau terinfiltrasi dengan Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi atau tidak di lingkungan kerja sebelumnya disertai dengan Hak dan Wewenang Daerah untuk menolak pejabat ybs.

Jika dari hasil penelitian rekam-jejak pejabat ybs. ternyata ditemukan bukti-bukti bahwa ybs. terindikasi tidak memiliki integritas moral dan kejujuran yang baik, pernah terlibat KKN dan terafiliasi atau terpapar Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi, maka Gubernur, Bupati atau Walikota dan DPRD berwenang menolak pejabat ybs. atas dasar hasil penelitian rekam-jejak dimana ybs. ternyata terbukti memiliki rekam-jejak dan berperilaku buruk serta berafiliasi atau terpapar Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi. Oleh karena itu Perda ini sangat penting karena infiltrasi radikalisme, terorisme dan intoleransi di kalangan ASN dan Pejabat sudah sangat mengkhawatirkan.

Dasar hukum dan dasar pertimbangan perlunya Perda untuk mencekal atau menolak penempatan pejabat dari Pusat ke NTT yaitu UU Tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) dan perlunya kewaspadaan Pemerintah Daerah akan berkembangnya Radikalisme, Terorisme dan Intolerasi di kalangan Pejabat dan Aparatur Sipil Negara, sehingga memerlukan kehati-hatian dan kewaspadaan semua pihak dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945, sebagi pilar-pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kasus Wisata Halal yang hendak dicoba diterapkan oleh Shana Fatina, seorang Kepala BOP di Labuan Bajo, yang mendapat resistensi sangat luas dari masyarakat NTT dan Pemprov NTT termasuk masyarakat NTT Diaspora, kiranya membuka mata semua pihak untuk aktif menjaga NTT dan daerah manapun di Indonesia sebagai bagian integral dari NKRI agar bebas dari radikalisme, terorisme dan intoleransi yang sangat mengancam Ideologi negara yaitu : Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Sikap tolak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT terhadap program Wisata Halal di Labuan Bajo adalah bagian dari sikap patriotisme dua orang pemimpin NTT (Viktor Laiskodat dan Joseph Nae Soi) yang wajib kita dukung, sehingga bukan saja program Wisata Halal yang ditolak akan tetapi seorang Shana Fatinanya-pun harus dipulangkan ke Jakarta, demi menjaga kondusifitas keberagaman budaya, etnis dan agama di NTT tidak terkoyak-koyak hanya karena kesalahan seorang Shana Fatina.

Penulis : Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Pengamat Masalah Sosial Budaya di NTT.