Home Artikel Pencegahan Korupsi di Setiap Jenjang Pendidikan, Pentingkah?

Pencegahan Korupsi di Setiap Jenjang Pendidikan, Pentingkah?

186
0

Oleh : Kondradus Y. Klau, S.Pd., M.Sc

Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yang dicetuskan Pemerintah Republik Indonesia melalui kerjasama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah langkah berani untuk memerangi korupsi di Indonesia.

Langkah ini patut diapresiasi. Betapa tidak, belakangan ini rakyat Indonesia sering disuguhkan berbagai bentuk indikasi dan tindak pidana korupsi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Rakyat sudah mulai bosan, alam pun bahkan muak melihat tingkah manusia Indonesia khususnya para pejabat negara/pemerintahan, petinggi lembaga swasta, kepala daerah, kepala desa, dan pejabat publik lainnya baik kecil maupun tinggi yang sering tersandung kasus korupsi.

Maka penting Pemerintah Pusat memikirkan langkah antisipatif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Saya mengajak semua pembaca untuk memahami dahulu korupsi dan hukumannya bagi koruptor. Apa itu Korupsi? Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “corruptio” atau corruptus yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut para ahli bahasa, corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah corruption, corrups (Inggris), corruption (Perancis), corruptie/korruptie (Belanda) dan korupsi (Indonesia). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Undang-Uundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan, Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara Pengertian Korupsi Menurut UU No.24 Tahun 1960 adalah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Selain penjelasan mengenai pengertian korupsi di atas, para ahli dan pakar berpendapat dan mendefinisikan korupsi sebagai berikut, Menurut Alatas (1987) korupsi adalah pencurian yang melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan wujud perbuatan immoral dari dorongan untuk mendapatkan sesuatu menggunakan metode penipuan dan pencurian.

Menurut Bank Dunia korupsi adalah pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi. Bila anda perhatikan dengan seksama definisi korupsi ini maka kolusi, dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi atau bentuk korupsi itu sendiri (Kusuma, 2003). Guy Benveniste membagi pengertian korupsi menjadi tiga bagian, yaitu

1) Korupsi ilegal (illegal corruption) adalah suatu jenis tindakan yang membongkar atau mengacaukan, bahasa ataupun maksud maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;

2) Mercenary corruption adalah sejenis korupsi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan individual / pribadi;

3) Korupsi ideologis (ideological corruption) adalah korupsi yang dilakukan lebih karena kepentingan kelompok, karena komitmen ideologis seseorang yang mulai tertanam di atas nama kelompok tertentu.

Korupsi ideologis sangat sulit dilacak dan diketahui secara material. Berdasarkan pengertian-pengertian ini dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan busuk dan tidak bermoral dari individu/kelompok yang merugikan kepentingan banyak orang.

Hukuman bagi Pelaku Korupsi (Koruptor) di Indonesia Pemberantasan korupsi tidak sekadar mengembalikan uang negara. Pelaku korupsi harus dihukum seberat-beratnya. Saat ini, hukuman bagi koruptor di Indonesia belum mampu menghilangkan korupsi. Oleh karena itu, koruptor perlu diberi hukuman yang menjerakan, tidak hanya dipenjarakan.

Di Indonesia segala tindak pidana korupsi diberikan sanksi atau hukuman. Hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor disebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”

Sedangkan terkait denda dalam Pasal 3 UU Tipikor disebutkan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Pencegahan Korupsi, Pentingkah?

Pencegahan korupsi di Indonesia dinilai sangat penting. Pemerintah melalui berbagai lembaga menghimbau agar pencegahan terhadap korupsi sungguh-sungguh dilakukan. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai lembaga pembentukan karakter dan pendidikan. Pemerintah Pusat dalam siaran Pers Nomor: 338/SP/HM/BKKP/XII/2018 menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi di berbagai jenjang pendidikan.

Dalam siaran pers dimaksud, komitmen telah dibangun oleh segenap lembaga untuk memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Agama Pemerintah telah menandatangani Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Penandatanganan komitmen ini dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dengan mendorong diimplementasikannya pendidikan antikorupsi di setiap jenjang. Menurut saya, inisiatif untuk berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi sangat penting demi membangun karakter yang baik bagi generasi penerus bangsa dan negara.

Dengan dicetuskannya pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi) maka generasi baru bangsa ini akan dilahirkan sebagai manusia berintegritas yang memiliki kepedulian terhadap korupsi, serta sikap anti terhadap berbagai bentuk tindakan korupsi. Dengan sistem dan pengembangan kurikulum yang tepat diharapkan Indonesia memiliki anak-anak didik sebagai kader-kader pemimpin bangsa di masa depan yang mampu menghindari korupsi.

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, keluarga-keluarga di Indonesia pun perlu menanamkan karakter baik dalam keluarga. Pendidikan informal yang menekankan kecakapan afektif harus dibangun di semua keluarga Indonesia. Semoga di waktu-waktu ke depan Indonesia bersih dan bebas dari tindak korupsi. (Dari berbagai sumber).

Penulis : Kondradus Y. Klau, S.Pd., M.Sc (Dosen Matematika-Statistika Universitas Timor; Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III ; Pemerhati Pendidikan, Sosial, dan Demokrasi)