Home Berita Nalar Sehat Untuk Seliweran Diskusi Bansos Di Ngada Flores

Nalar Sehat Untuk Seliweran Diskusi Bansos Di Ngada Flores

520
0

Oleh : Aurelius Do’o, Wartawan

Kisah dan Diskusi Bebas, terkadang tanpa syarat dan bablas, ataupun juga Praduga Hukum berjudul BANSOS di Kabupaten Ngada Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur boleh dibilang terus mengalir bersama waktu. Menariknya, tidak hanya mengalir bersama waktu, tetapi berpotensi berjalan seturut tanda tanya. Bahkan bebas dialamatkan kepada siapa saja. Bola panas bergulir tak tau arah.

Dengan kondisi seperti ini, apa perlu dicarikan penyebab seliweran analisa Bansos dan argumentasi yang juga potensial menuju penyebaran hoax terhadap judul Bansos?.

Jawabannya adalah unsur dan pemenuhan hukum tidak digelar. Itulah ruang hoax dan seliweran tanpa arah berkelana, lalu tergantung apa yang dikehendaki, mau diarahkan kepada siapa dan untuk apa, hasilnya apa.  

Pertanyaannya, siapa saja yang dapat diperkirakan akan berurusan dengan dugaan scandal Bansos di Ngada, jika benar Bansos mempunyai scandal?. Apakah Executive, apakah Legislativ ataukah Rakyat Ngada?.

Pada Edisi ini Penulis menurunkan catatan alur praktis yang mudah di-cerna, menyoal Bantuan Sosial di Kabupaten Ngada sebagai referensi tambahan untuk para pembaca.

Posisi Executive dan DPRD

Setiap Tahun Anggaran berjalan, apakah Anggaran Induk maupun Anggaran Perubahan, selalu dianggarkan Milyaran Rupiah Dana Bansos atau Bantuan Sosial.

Terkadang Puluhan Milyar, Dua Puluhan lebih Milyar, terkadang Belasan Milyar Rupiah.

Pemerintah dan DPRD menganggarkan dan menetapkan Bansos mengacu pada perhitungan kebutuhan real masyarakat yang dapat ditakar, diantaranya berdasarkan data potensi dan data pengajuan dari setiap masyarakat di masing-masing wilayah Desa, Kelurahan dan Kecamatan.

Dalam kamus lain dikenal juga dengan sebutan berdasarkan proposal usulan masyarakat. Bagi DPRD disebut sebagai konstituen atau warga masyarakat basis, dan seterusnya mengajukan proposal bantuan sosial.  

Berdasarkan variabel-variabel perhitungan, penjumlahan dan pertimbangan matang, dilakukan pembahasan terbuka, rasionalisasi maupun penetapan oleh Pemerintah bersama DPRD.

Penetapan adalah buah persetujuan bersama Pemerintah dengan DPRD.

Terhadap pos keuangan Bansos, pengamatan media di daerah, hampir bisa dikata bahwa setelah ditetapkan bersama DPRD, Pemda pun mulai berdiam diri.

Nyaris tidak ditemukan Pemda secara terpadu dan kontinew turun ke masyarakat melakukan sosialisasi terbuka, bahwa ada anggaran bernama Bansos. Termasuk sosialisasi mekanisme pengajuan, pemenuhan syarat dan realisasi Bansos ataupun juga pola pengawasan, pengendalian dan seterusnya.

Setidaknya demikian catatan yang berhasil dirangkum. Pertanyaannya, jika demikian pola kerja Pemerintah, bagaimana berikutnya Lembaga Dewan?.

Wakil Rakyat yang mengetahui adanya anggaran untuk rakyat, tercatat banyak DPRD secara inisiatif memberitahukan kepada rakyat.

Bahwa ada anggaran Bansos untuk rakyat. Para Wakil Rakyat bergerak dengan masing-masing cara. Ada yang membantu rakyat menjelaskan tentang tata cara dan administrasi pengajuan, agar rakyat dapat mengakses hak-hak mereka yang sudah dipalu oleh negara, dalam hal ini oleh daerah, Pemerintah Daerah.

Data advokasi media dengan akurasi sangat memadai menemukan ada juga wakil rakyat yang membantu masyarakat tanpa imbalan apapun, merogoh dompet sendiri memberikan uang kepada calon penerima Bansos untuk dapat membuka rekening di BRI.

Tidak sedikit Anggota Dewan disebut membantu menyampaikan Bansos kepada rakyat dengan atensi untuk dipilih kembali, namun masih ada juga Anggota Dewan yang membantu akses Bansos dengan menyatakan “Bansos bukan syarat anda di-kapling guna memilih di TPS. Silahkan pilih jika berkenan, tidak ada pemaksaan jika tidak berkenan. Terhadap survey khusus ini, penulis memiliki catatan data, nama, alamat pemilih (warga) yang siap memberikan kesaksian sebab fakta adalah fakta, kebenaran adalah tetap kebenaran.

Tidak sedikit penerima Bansos adalah kerumunan orang susah yang tidak memiliki akses hak-hak anggaran kepada negara dan belum mempunyai rekening. Bantuan dan sentuhan pertolongan Pembukaan Rekening berdasarkan syarat legal dan faktual, harus lah tetap dilakukan oleh pribadi yang bersangkutan dan sah kesesuaian nomor KTP dan seterusnya, terverifikasi dan lain-lain. Selanjutnya pribadi atau oknum (warga) pemilik rekening menjadi pemegang kuasa tunggal atas rekening sebab berikutnya usai pencairan Bansos langsung diikuti pertanggungjawaban penggunaan, diserta bukti-bukti dan fakta material pemenuhan penggunaan anggaran bantuan.

Ujung dan puncak dari aliran Bansos, Dana ditransfer langsung dari Bagian Keuangan Daerah ke Rekening Bank BRI, selanjutnya mekanisme Bank menyalurkan kepada nomor rekening para penerima, dalam hal ini masyarakat atau badan usaha dan atau juga yayasan, koperasi melalui Bank BRI yang sudah terverifikasi secara legal, termasuk pada tahaban pengajuan Bansos yang dimulai dari tingkat Desa atau Kelurahan.

Bansos tidak ditransfer kepada rekening pribadi Anggota DPRD dan ataupun kepada rekening Umum Kesekretariatan Dewan. Data, Fakta investigasi pengawasan melekat dan independen Pers.

Berdasarkan hasil pendalaman data dan peristiwa, proses pengajuan Dana Bansos terverifikasi secara sah mulai dari tingkat terbawah yaitu melewati verifikasi tingkat Desa, baik kesesuaian nama dan alamat para pengaju Bantuan Sosial, nomor KTP warga, akte notaris Badan Usaha, nomor rekening, dokumen penelitian kelayakan pengajuan, jumlah anggaran yang diminta melalui proposal pengajuan ,dan lain-lain.

Semua dokumen yang sudah diteliti tersebut diparaf basah dan stempel Kepala Desa atau Kelurahan, bersifat administrasi negara, sah dan bersih, lalu diteruskan ke tingkat Kabupaten.

Berikutnya, setelah tiba di tingkat Kabupaten, kembali dilakukan serangkaian penelitian dokumen adiministrasi, verifikasi syarat dan kelayakan calon penerima maupun kebenaran data dan survey lapangan, lalu kembali dilakukan perbaikan secara bertahab dan disempurnakan. Selanjutnya dibahas bersama DPRD untuk seterusnya berproses hingga palu final dan memasuki fase realisasi Bansos.

Proses realisasi adalah urusan Keuangan Daerah bersama Bank dan seluruh Pemilik Rekening yang sudah terverifikasi dengan baik dan benar serta akurat. Proses transfer tidak dilakukan kepada rekening palsu dan atau rekening lain yang tidak tertera dalam dokumen resmi atau legal sebagaimana bukti-bukti sah dokumen negara.

Pada fase pencairan Bansos, pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini executive melalui Dinas Keuangan kembali melakukan verifikasi, croschek secara langsung, memanggil setiap calon penerima ke Kantor Keuangan, mengechek kebenaran rekening, mencocokan kembali KTP, membuatkan surat yang berisi tanda tangan tanggungjawab calon penerima disertai meterai, jaminan semacam fakta integritas bahkan hingga menahan seluruh KTP asli milik para penerima sebagai jaminan yang disimpan di Kantor Daerah.

Singkat kata, di periksa semua dan tuntas. Berikutnya warga atau para penerima Bansos siap menunggu pencairan melalui BRI.

Logika DPRD Dapat Bansos

Dengan alur sehat seperti ini pertanyaannya DPRD terima Bansos?. Oknum Pemerintah makan Bansos?. Jawabanya Tidak.

Sebaliknya bagaimana dengan Logika seluruh DPRD ada jatah Bansos?.

Berikut bisa dinalar dan dibenarkan cara pandang bahwa benar DPRD ada Bansos.

DPRD adalah Wakil Rakyat. Yang menerima Bansos adalah Rakyat atau konstituen DPRD. Bansos dikirim kepada rekening konstituen penerima. Konstituen adalah rakyat atau masyarakat.

DPRD sebagai wakil rakyat terlibat mulai dari fase awal bersama executive, berikutnya turut serta mengabarkan kepada masyarakat bahwa ada Dana Bantuan Sosial, lalu mengawasi proses rakyat mengakses hak-hak rakyat dan mengawal termasuk administrasi menuju daerah untuk memastikan apakah rakyat mendapatkan hak mereka atau tidak mendapatkan hak.

Dalam posisi demikian, DPRD seolah sulit mengelak bahwa DPRD memang memiliki Bansos untuk rakyat.

Logika DPRD dapat Bansos akan bersandar pada fakta seberapa banyak warga atau basis atau konstituen, atau masyarakat dari Dapil DPRD bersangkutan mengajukan bantuan dan diawasi prosesnya melalui tugas dan tupoksi pengawasan DPRD. Logika pertama muncul dari titik itu.

Wakil Rakyat A, B, C, D dst memiliki besaran Bansos sekian dan sekian. Pemda pun memberitahukan kepada Dewan, “jatah Bansos Dapil mu sekian dan sekian, sudah kami hitung sesuai plafon yang ditetapkan bersama.

DPRD dapat apa?

Wakil Rakyat yang jujur mendapat kepuasan karena warganya berhasil ditolong, dibantu akses anggaran negara, diawasi jalannya ketidaktahuan sampai mengetahui bahwa negara juga menolong rakyat dengan cara demikian.

DPRD bisa saja puas sebab telah menolong rakyat dan turut membantu Daerah agar uang rakyat tidak mengendap di Kas Daerah, sebaliknya terserap secara real dalam misi menolong kondisi rakyat.

DPRD dapat Bansos?

Dari logika memperjuangkan hak-hak rakyat karena dana sudah dianggarkan dan ditetapkan, maka DPRD pada poin tertentu bisa menerima pendefenisian disebut mendapat Bansos.

Cara pikir praktisnya seperti ini = setiap konstituen dari setiap wakil rakyat yang mengajukan Bansos adalah rakyat dan itu adalah jatah untuk DPRD perwakilannya. Hukum politik praktis menyebut demikian atau hak perjuangan anggaran untuk menolong rakyat. Sebab, penerima Bansos adalah konstituen atau tuan dari Dewan Perwakilan. DPRD sebagai representasi Konstituen.  

Maka muncul istilah DPRD si A sekian, si B sekian, si C sekian.

Namun, disini juga menjadi titik rawan yang bisa mengaburkan cara pandang. Titik inilah yang sangat potensial juga untuk diramu kemana-mana lalu bisa secara serta merta disebut DPRD dapat Bansos.

Jika Wakil Rakyat Terima Bansos?.

Jika wakil rakyat terima Bansos, maka pihak Keuangan Daerah dan pihak-pihak terkait termasuk Kepala Dinas bahkan Kepala Daerah adalah pihak pertama yang harus segera diproses dan dihukum, tanpa kompromi. Sebab telah secara tau dan mau melakukan perbuatan persetujuan dan lain-lain hingga mentrasfer anggaran ke rekening DPRD.

Apabila itu ditransfer kepada Badan Usaha, Yayasan dan lain-lain?.

Untuk pola transfer jenis ini patut dilakukan penguraian investigasi secara benar-benar komprehensif agar tidak prematur dalam bersikap dan menunjuk pra duga.

Yang harus diperiksa adalah pihak yang melakukan proses transfer uang, sebab seluruh mekanisme verifikasi data pengajuan Bansos dan lain-lain sudah terlebih dahulu dipastikan sah dan akurat mulai dari fase pengajuan, perbaikan dan penyempurnaan. Multi Variabel yang cukup padat dan sarat dengan kegiatan dan pemakaian kolektif.

Berikutnya pada fase proses pun dilengkapi lagi dengan tahaban pemeriksaan terhadap pihak-pihak penerima secara benar-benar akurat.    

Nalar Bansos Teka-Teki

Salah satu yang bisa dinalar dalam alur Bansos teka-teki adalah perihal Pemotogan Bansos tidak sesuai pengajuan, digunting angka penerimaan tidak sesuai plafon yang sudah disetujui, tidak sesuai plafon anggaran penetapan.

Jika demikian, maka proses pengguntingannya terjadi persis pada pihak yang melakukan transfer anggaran, termasuk pihak Keuangan Daerah.

Bisa dikarang kisah seperti ini. Apabila seribu proposal pengajuan yang sudah final disetujui dan ditetapkan serta disahkan untuk menerima bantuan sesuai angka plafon, terkoreksi secara wajar dan disahkan, namun pada tahab transfer pencairan justeru ditemukan rata-rata dikurangi dan atau dipangkas, tanpa diikuti penjelasan dan pertanggungjawaban terbuka kepada masyarakat, media massa dan juga kepada DPRD, maka disitulah salah satu titik dan ruang yang memunculkan pertanyaan dan jawaban tanpa arah. Ya, Teka-Teki Silang.

Bukan tidak mungkin, pada titik inilah potensi perampokan dan bagi-bagi jarahan berpeluang dilakukan secara terselubung dan masif.

Titik ini bisa menjadi sebuah titik teka-teki.  Seandainya ada Ratusan bahkan Ribuan Orang yang berhak menerima, lalu terjadi pemangkasan dan atau dipotong dengan penuh ketidak-tahuan masyarakat, bahkan tidak dimengerti oleh Lembaga Pengawas setingkat DPRD.

Maka itu lah yang menjadi bagian inti dari pertanyaan dan seringkali mengerutkan wajah.

Disebut teka-teki, karena potensial berisikan ketidaktahuan arah dan jawaban.

Kira-kira kemana sisah guntingan, potongan dan kelipatan-kelipatan lainya mengalir dan diperuntukan?.

Namun jika itu tidak terjadi, maka Bansos tetaplah Bansos Rakyat. Bansos bukan Bencana dalam panggilan negara mengurusi nasib masyarakat banyak. Bansos adalah Bantuan berlabel Sosial. Bantuan berlabel Sosial bukanlah bencana. Tetapi guna mengatasi bencana.

Sebagai referensi pembaca, Penulis menambahkan link berikut ini. Selamat membaca : https://larantuka.com/2019/03/catatan-buram-bansos-di-ngada-dan-input/

Penulis : Aurelius Do’o, Wartawan