Home Artikel Memenangkan Demokrasi Pasca-22 Mei 2019 : Beroperasi di Luar Pemilu

Memenangkan Demokrasi Pasca-22 Mei 2019 : Beroperasi di Luar Pemilu

114
0

Seri Analisa Politik.

Oleh : Anthony Tonggo

Hingga penguhjung Mei 2019, ketegangan politik Pilpres masih tersisah, meski menurun jauh. Yang tertinggal adalah aksi pernyataan Pemilu curang dan ajakan ‘People-Power’ pasca-22 Mei 2019.

Di masyarakat beradab, kebebasan menyatakan pendapat dan memperjuangkan kebenaran itu sah-sah saja. Yang tidak dibenarkan peradaban adalah menghalalkan segala cara.

Standar beradabnya penyelesaian tahap pilpres 2019 ini adalah: 1. Menerima keputusan KPU, 2. (Bila ada sengketa) Selesaikan secara hukum di MK, dan 3. (Bila sudah diputuskan MK) Kita semua wajib melaksanakan keputusan MK, termasuk kalau MK memutuskan pemilu ulang.

Pertanyaannya adalah: Apakah ada ancaman untuk menghalalkan segala cara pada pasca-22 Mei?

Habis Politisi, Tinggallah Penjahat

PEMILU merupakan sebuah proyek politik untuk memilih pemimpin. Salah satu stakeholder pemilu adalah politisi yang tergabung dalam partai politik (parpol) maupun perorangan yang disahkan KPU. Semua stakeholder pemilu sudah diikat dengan berbagai regulasi yang sah.

Kesibukan politisi mulai dari pendaftaran parpol, pengajuan nama calon, kampanye, ikut mengawal dan nengawasi pemilu. Mengawal dan mengawasi pemilu termasuk memproseskannya secara hukum, bila ada sengketa. Terakhirnya adalah menerima keputusan KPU dan MK. Kesibukan seperti ini disebut kesibukan demokrasi.

Dari pemilu ke pemilu selalu berjalan sesuai regulasi negara yang ada. Namun baru kali ini ada suara yang menyatakan akan people-power untuk: 1. Menyatakan pemilu curang, 2. Kecurangan pemilu tidak mau dibuktikan lewat pengadilan, dan 3. Memaksa KPU untuk melantik Prabowo-Sandi menjadi presiden dan wakil presiden (Wapres) tanpa peduli jumlah suara yang diraih. Kesibukan ini adalah kesibukan menghalalkan segala cara.

Dalam dunia linguistik, kesibukan menghalalkan segala cara itu namanya kejahatan. Para pelakunya disebut penjahat.

Ini berarti para penjahat sudah ikut mengendalikan proses pemilu kita. Jadi, tugas polisi dan TNI selama ini hingga pasca-pengumuman KPU (22/5/2019) ada dua: 1. Memfasilitasi politisi untuk memproseskan dugaan kecurangan ke Bawaslu dan MK, dan 2. Melumpuhkan penjahat yang sedang menumpang di pemilu kita saat ini.

Bagaimana menangani penjahat yang menumpang di atas pilpres kita kali ini?

Awas, Politisi Jadi Tameng Penjahat!

PENJAHAT saat ini menggunakan para politisi menjadi tameng mereka. Mereka bicara atas nama kubu 02 dan membakar semangat kubu 01 dan 02 untuk berperang saudara. Di 02 mereka bilang Prabowo-Sandi menang, harus dilantik, pemilu curang tidak usah ke MK, harus perang.

Di kubu 01 penjahat bilang Jokowi-Sandi menang, patuhi KPU, dan lawan terhadap segala bentuk yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

Bagi polisi dan TNI, memilah penjahat dari politisi itu tidak mudah. Menyasar penjahat bisa kena politisi atau politisi bisa marah.

Mundurnya Demokrat dan PAN dari 02 merupakan pemilahan alami yang menarik. Semakin banyak politisi yang mundur dari 02 maka akan semakin tampak penjahat yang menempel di 02. Walau begitu, kehadiran para politisi Gerindra dan PKS di kubu 02 masih menyulitkan polisi dan TNI untuk menangani penjahat yang menempel itu.

Bagaimana cara mudah membuka relungan kuat penjahat di pemilu kita?
*

Operasi Radikalis, Intoleran, dan Orang Kaya Bermasalah

PROSES pemilu yang mempercayai keputusan KPU dan MK adalah ciri dari demokrasi Pancasila dan UUD 1945 kita. Berarti gerakan yang menolak pemilu tanpa proses hukum dan memaksa melantik Prabowo-Sandi meskipun (kalau) KPU memutuskan kalah adalah gerakan kontra-Pancasila.

Kita tahu, selama ini, yang punya potensi untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain adalah khilafah yang selama ini diposisikan sebagai radikalis intoleran.

Untuk itu, dalam sisa waktu ini, polisi dan TNI tidak hanya berkonsentrasi pada kekuatan pasukan penjaga keamanan ibu kota pada pasca-22 Mei 2019, tapi juga melakukan operasi gerakan khilafah dan radikalis itu, misalnya yang baru-baru ini ditangkap di Tangerang. Operasi ini harus semakin digencarkan, sehingga kekuatan penjahat di pilpres kita otomatis semakin melemah. Tentu tidak ada lagi pasokan senjata dan personil ke arah kekuatan ‘people-power’ dan kontra-people-power.

‘People-power’ maupun kekuatan kontranya membutuhkan massa yang digerakan. Dengan situasi faktor sentimen negatif terhadap pemerintah yang minim itu, maka massa ‘people-power’ dan kotra gerakan adalah massa yang digerak secara mekanis. Tentu saja hal itu membutuhkan dana operasional yang besar, baik transportasi, konsumsi, dan (mungkin) honor pendemo yang tidak sedikit. Ini berarti dibalik ‘people-power’ dan gerakan kontra-people-power ada donaturnya.

Donatur yang menyetujui gerakan kontra-Pancasila berarti para orang kaya yang bermasalah. Pancasila adalah norma. Berarti kalau mendukung gerakan anti-norma Pancasila berarti para orang kaya itu adalah orang-orang bermasalah.

Polisi dan jaksa harus mulai juga melakukan operasi yustisia terhadap sejumlah orang kaya bermasalah untuk segera masuk dalam proses hukum. Ketika para orang kaya bermasalah itu dijerat hukum, maka fungsinya sebagai donatur pun hilang.

Jika dua operasi ini digenjot serius dalam sisa waktu ini, mulai hari ini, maka para penjahat yang sedang beroperasi di pilpres ini akan kehilangan taring dan kukunya untuk eksis.

Ketika para penjahatnya sudah dilepas dari pilpres, maka kita lebih tenang dan damai menyelesaikan sengketa pemilu lewat jalur hukum dan damai. Biar kita bisa merasakan bahwa pemilu itu pesta kegembiraan demokrasi kita.

Selama cengkeraman penjahatnya belum berhasil dilepaskan dari pilpres ini, maka pemilu 2019 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah bangsa ini, yaitu menegangkan, menakutkan, menyeramkan.

Caranya bukan dari dalam aktivitas pemilu (misalnya menunggu saat demonstrasi, dll.), tapi dari luar lingkaran pemilu, yaitu operasi radikalis dan operasi yustisia terhadap orang-orang kaya bermasalah.

Semoga…! (*)

Penulis : Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM Yogyakarta.