Home Artikel Korban Pemilu Berjatuhan : Salah Siapa?

Korban Pemilu Berjatuhan : Salah Siapa?

147
0

Seri Analisa Politik


Oleh : Anthony Tonggo*

INILAH Pemilihan Umum (Pemilu) dengan korban yang berjatuhan terbanyak dalam sejarah pemilu kita. Sudah 200-an petugas KPPS dan aparat meninggal serta ribuan lainnya sakit. Padahal perjalanan pemilu kita masih lama. Mulai dari penghitungan, pencoblosan ulang, pengumuman hasilnya tanggal 22 Mei 2019, hingga kemungkinan penyelesaian sengketa di jalur hukum (MK). Jika kita tidak segera mengambil sikap, maka korban yang berjatuhan pun masih banyak lagi. Tidak boleh! Stop korban pemilu!

Saya ingin menjawab: 1. Mengapa pemilu ini memakan korban besar, dan 2. Bagaimana kita menghentikan korban berikutnya?

Persoalan Fisiologi dan Psikologi

SECARA biomedik dan biopsikologik, manusia memiliki keterbatasan kemampuan fisik maupun psike. Bila beban kerja dan mental melebihi dari batas kesanggupan maksimalnya, maka seseorang akan kalah menghadapinya, baik dalam bentuk sakit, stres, hingga gila dan atau meninggal.

Untuk itu, dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM), berdasarkan risert ilmiah, setiap hari (24 jam) manusia harus memiliki tiga zona waktu nyaman, yaitu 8 jam bekerja, 8 jam rekreasi, dan 8 jam istirahat (tidur). Bila tidak mengalami alokasi waktu seimbang semacam itu, maka akan terjadi banyak kerusakan dalam tubuh dan mental seseorang.

Bagaimana dengan nasib para penyelenggara pemilu 2019 kita?

Terhitung pencetakan surat suara hingga masa penghitungan suara (pasca-pencoblosan), sudah banyak petugas yang bekerja 24 jam dalam sehari. Selain ditekan oleh limit waktu yang sempit dan volume kerja yang padat, juga ada obyek-obyek tugas yang dianggap rawan kecurangan, sehingga perlu diawasi setiap saat.

Akhirnya, para penyelenggara pemilu harus bekerja fisik selama 24 jam per-hari. Berarti mereka sudah mengabaikan rekreasi dan istirahat. Hanya dalam tempo tiga-empat hari saja berturut-turut seseorang menjalani ritme hidup semacam itu, maka nyawa pun terancam, baik meninggal langsung di tempat ataupun lewat kecelakaan kerja.

Volume kerja mereka padat karena pemilu serentak antara pilpres (dua paslon) dan pileg (18 parpol dan DPD). Ini baru diikuti dua paslon capres-cawapres dan 18 parpol plus DPD. Bagaimana kalau pilpres diikuti tiga atau lebih paslon? Bagaimana kalau jumlah parpol terus bertambah?

Kemungkinan untuk pertambahan paslon dan parpol di masa depan masih sangat besar, karena memang konstitusi dan regulasi kita membolehkannya sebagai konsekuensi dari negara demokrasi. Tentunya jumlah korbannya bisa semakin besar.

Dalam tekanan fisiologi yang begitu berat itu, penyelenggara pemilu diperberat lagi dengan tekanan psikologi/mental yang begitu besar dari publik, baik yang positip maupun yang negatip.

Tekanan mental publik yang positip terdiri atas harapan agar pemilu berjalan lancar, aman, luber dan jurdil. Sedangkan tekanan mental negatip dari publik untuk penyelenggara pemilu adalah tuduhan-tuduhan atas kecurangan yang mereka lakukan.

Selain tuduhan-tuduhan kecurangan, para penyelenggara pemilu juga semakin berat menghadapi ancaman delegitimasi atas hasil kerja mereka.

Bayangkan, mereka sudah begitu capek dan kehabisan tenaga, masih harus menerima beban caci-maki-tuduhan kecurangan yang belum tentu mereka lakukan.

Puncak hopeless-nya mereka adalah ketika mereka tahu bahwa ada konstelasi politik yang akan menolak hasil pemilu tanpa melalui prosedur hukum, melainkan ancaman people-power atau perang saudara.

Ancaman itu serius. Salah satu buktinya bahwa ada capres yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai pemenang pilpres. Penyelenggara pemilu merasa bahwa mereka benar-benar tidak dihargai dan tidak dianggap ada.

Membayangkan kejadian itu ke depan, saya kira beban psikis bagi penyelenggara pemilu terlalu berat. Mereka akan merasa sebagai pihak yang sangat bersalah bila bangsa ini harus perang dan bubar karena ulah mereka.

Dalam teori biopsikologi, semakin besar tingkat stres seseorang, maka semakin lemahlah daya tahan fisik orang itu terhadap serangan berbagai virus dan penyakit. Jadi, ketika fisik para penyelenggara pemilu sudah lemah karena sakit, penderitaan stres mereka akibat tekanan negatip publik peserta pemilu itu membuat penyakit mereka makin parah dan ganas.

Jadi, korban berjatuhan di pihak penyelenggara pemilu itu karena: 1. Menerima beban volume kerja terlampau besar dalam limit waktu yang sangat singkat, 2. Tekanan mental negatip publik terlalu besar.

Bangsa ini, lewat presiden Joko Widodo, harus membuat pernyataan bahwa pemilu kita dalam kondisi Darurat Manajemen, yaitu darurat beban fisik dan darurat beban psikis.

Apa konsekuensi dari pernyataan Pemilu dalam Darurat Manajemen itu?

Rescedule dan Peserta Pemilu

DALAM kondisi darurat ini, kita harus melakukan:

1. Penundaan jadwal pengumuman hasil pemilu 2019, yaitu setelah 22 Mei 2019. Buatkan landasan hukum darurat untuk penundaan itu.

2. Para peserta pemilu coba pertontonkan kedewasaan kalian! Tunjukanlah bahwa kalian layak disebut pemimpin dengan berperilaku sopan, menghargai hukum, tidak hoax, tidak fitnah, tidak menghalalkan segala cara.

3. Polisi dan TNI harus hentikan aktivitas peserta pemilu yang mau mendelegitimasi pemilu dengan hoax, ujaran kebencian, fitnah, agitasi massa dengan tuduhan pemilu curang dan ancaman people-power. Tindak hukum dan tegas!

Selain peserta pemilu diharapkan tunjukkan sikap keberadaban dan kedewasaan berpolitik serta kematangan moral, hukum segera berjalan untuk menindak semua pelaku hoax, fitnah, ancaman poeple-power, dll.

4. Kita semua, mulai hari ini, segera memberi dukungan riil moral penuh kepada KPU, Bawaslu, KPPS, polisi, TNI, dan semua penyelenggara pemilu dengan mengucapkan terima kasih serta nyatakan bahwa kita mempercayai hasil kerja mereka. Sejumlah pihak yang sudah datang ke KPU dengan membawa karangan bunga dan berorasi dukungan kepada penyelenggara pemilu itu penting dan teruskan aksi dukungan ke depan hingga ke tingkat KPUD-KPUD dan KPPS serta PPK. Nyatakan dengan cara apa pun yang kita bisa.

5. Untuk pemilu berikutnya, harus:

(a). Dipisahkan kembali antara pilpres, pileg pusat tersendiri (DPR dan DPD), dan pileg daerah tersendiri (DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Propunsi).

(b). Partai politik (parpol) harus perbaiki diri serius dalam merekrut politikus. Mental filosofi diri lebih serius lagi supaya tidak brutal terhadap kekuasaan dan tidak memancarkan ciri-ciri maling. Penjagaan surat suara dan kotak suara 1×24 jam itu menggambarkan bahwa di mata penyelenggara pemilu ternyata peserta pemilu itu maling yang selalu siap mencuri suara bila penyelenggara pemilunya lengah. Kalau politikus kita dianggap tidak rawan maling mestinya surat suara dan kotak suara tidak perlu dijaga 24 jam sehari. Biar para petugas pemilu bisa tidur dan rekreasi juga.

(c). Perlu revisi UU Pemilu agar mencantumkan klausul perihal sanksi bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran pada tingkat kesalahan tertentu, yaitu tidak boleh menjadi peserta pemilu untuk satu-dua-tiga kali atau lebih dalam pemilu ke depan.

(d). KPU perlu pertimbangkan dengan model ‘e-voting’ untuk kalangan pemilih tertentu. Sekali pemilih klik di smartphone langsung tercatat otomatis di statistik KPU.

Untukmu di Sana

SELAMAT jalan untuk para pahlawan demokrasi yang telah gugur. Semoga Allah mengampuni dosamu dan menerimamu di surga!

Untuk semua keluarga pahlawan demokrasi yang gugur itu, semoga kuat melanjutkan hidupmu tanpa pahlawanmu di sampingmu lagi!

Untuk dikau pahlawan yang sedang tergolek lemah karena sakit, semoga lekas sembuh!

Maafkan kami, karena kami sudah membebani hidup kalian dengan tuntutan yang terlalu berlebihan dan dengan cara kami yang tidak beradab kepada kalian! Do’akan kami agar kami lebih beradab lagi…! Amin…! (*)

Penulis : Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM Yogyakarta.