Home Artikel Kesamaan Antara Pemilu dan Ajang Mencari Bakat di Televisi

Kesamaan Antara Pemilu dan Ajang Mencari Bakat di Televisi

77
0

Oleh : Anthony Tonggo

Seri Analisa Politik

ANTARA Pemilu dan Ajang Mencari Bakat di televisi itu sama. Sama-sama melahirkan juara, sama-sama dipilih oleh masyarakat, dan sama-sama meredup setelah ajang itu selesai.

Berbeda dengan penyanyi yang lahir dari ajang Pemilihan Bintang Radio & Televisi (BRTV) atau Festival Penyanyi Remaja Indomesia (FPRI) tahun 1970-an hingga 1980-an! Era itu, seleksinya dari tiap daerah dan dinilai oleh tiga orang yuri yang ahli di bidangnya.

Lahirnya Titiek Puspa, Bob Tutupoly, Melky Goeslaw, Harvey Malahoholo, Ruth Sahanaya, Utha Likumahuwa, dll. yang bisa eksis sepanjang masa adalah bukti pembedanya. Bahkan mereka itu sempat membawa nama Indonesia di panggung dunia.

Penyanyi zaman sekarang yang lahir dari ajang mencari bakat di televisi itu cuma seumur jagung. Habis juara di ajang itu maka karirnya tamat juga. Namanya makin meredup, panggungnya makin mundur ke desa, lalu 2-3 tahun berikutnya nama itu sudah tidak dikenal orang.

Pimimpin yang lahir dari pemilu pun begitu! Habis pemilu, lahirlah para juaranya. Setelah itu, namanya mulai meredup. Heboh lagi kalau pas ditangkap KPK. Kalau sudah tidak terpilih di periode berikutnya, namanya sudah tidak dikenal orang.

Mengapa begitu?
 
Pemilih yang Tidak Kompeten

NASIBNYA sama dengan penyanyi dari ajang mencari bakat di televisi. Yang memilih penyanyi jadi juara itu adalah para pemilik handphone (Hp) dan pulsa yang rela mengirim SMS. Setiap pemilik Hp dan pulsa itu bukan ahli dalam bermusik. Mereka tidak mengerti soal teori seni suara dan seni musik.

Diantara pengirim SMS itu ada yang tidak tahu baca not, ada yang tidak mengerti harmonisasi, ada yang tidak paham dinamika, ada yang tidak dong artikulasi, ada yang buta penjiwaan, ada yang buta soal audio dan visual, dll. Ada juga pengirim SMS yang kesehatan telinganya sedikit terganggu.

Namun setiap pemilik Hp dan pulsa punya hak untuk mengirim SMS. Televisi cuma tahu terima saja SMS dan tidak peduli kompetensi sang pengirimnya terhadap seni musik dan seni suara.

Akhirnya lahirlah sang juara sebuah ajang yang sesungguhya tidak layak. Seorang juara telah lahir dari pengirim SMS yang buta dalam teori seni musik.

Akhirnya, sesudah juara dan setelah itu mati. Dari ratusan (mungkin ribuan) juara ajang mencari bakat televisi selama tahun 2000-an ini, tidak satu pun yang bisa eksis sehebat Bob Tutupoly, Titiek Puspa, Melky Goeslaw, Ruth Sahanaya, Hetty Koes Endang, Harvey Malioholo, dll. Mereka itu lahir dari tangan yuri ahli semacam Chris Patikawa, Chris Kaihattu, Bens Leo, Harry Roesli, dll. bisa melahirkan juara di Jakarta lalu naik ke tingkat dunia dan berakhir top di Jakarta lagi. Sedangkan yang lahir dari juara ajang mencari bakat di televisi setelah melahirkan juara di Jakarta lalu sejenak bertahan di Jakarta sesudah itu mundur ke desa lalu hilang.

Pemilu pun begitu! Karena mutu pemilih tidak terjamin, hanya bermodalkan umur 17 tahun ke atas sudah berhak memilih calon pemimpin, akhirnya lahirlah para juara dan setelah itu mulai menghilang namanya lalu baru heboh lagi setelah ditangkap KPK. Kalaupun KPK tidak tangkap, ada yang sedang menjabat pun sudah tidak dikenal lagi.

Itu karena pemilih yang tidak kompeten akhirnya memilih calon yang belum tentu terbaik. Akhirnya cuma bisa melahirkan pejabat, tapi kosong melahirkan negarawan. Padahal kita membutuhkan negarawan. Dari jutaan pejabat yang terpilih lewat pemilu, yang bagus cuma sejumlah jari tangan kita, misalnya Jokowi, Ahok/BTP, Bu Risma, Kamil, dan Yoyok. Sisanya cuma biasa-biasa saja lalu menghilang.
 
Pemilu Semi Langsung

JADI, masyarakat pemilih kita masih mengalami masalah serius. Kecerdasan pemilih masih jadi tugas penting dan mendesak. Jika pemilih tidak cerdas, maka pemilu kita cuma sama dengan Ajang Mencari Bakat di televisi.

Ketika almarhum Profesor Affan Gaffar (sang arsitek UU Otonomi Daerah) masih ada dan Profesor Purwo Santoso (keduanya guru besar FISIPOL UGM) tahun 2001, saya pernah mewacanakan agar masyarakat dipahami sebagai sistem prismatis, yang bukan A dan bukan B, tapi masyasrakat yang berjalan terus dari A ke B. Nah, model pemilu yang kita buat bukan pemilu langsung seperti sekarang, bukan juga pemilu tak langsung seperti era Orde Baru, melainkan pemilu semi langsung.

Dalam model ‘semi langsung’ adalah semua calon pemilih harus diseleksi kualitas SDM-nya, untuk konteks memilih pemimpin. Hanya mereka yang lolos seleksi itulah yang berhak menjadi pemilih.

Model ini membuat tantangan bagi masyarakat dan parpol, bahwa kalau mau jadi pemilih maka segeralah perbaiki mutu SDM dulu. Parpol akan merasa ditekan untuk mengambil posisi serius dalam melalukan pendidikan politik untuk masyarakat.

Kita sukanya menghibur diri (dan agak membabi-buta) dengan menggunakan istilah ‘vox populi vox dei’ (suara rakyat adalah suara Tuhan). Masa sih rakyat yang memilih berdasarkan suku, agama, ras, golongan, pertemanan, keluarga, uang, proyek kok disamakan dengan Tuhan? Berarti Tuhan dalam agama itu masih baik-baik, tapi begitu masuk politik maka sifat Tuhan jadi jelek lagi. Berarti kekotoran politik itu tetap lebih tinggi dari kekuasaan Tuhan, sehingga begitu sampai di politik maka Tuhan pun jelek lagi. Hahaha…! (*)

Penulis : Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM Yogyakarta.