Home Artikel Awas, Gerakan di Balik Isu ‘People-Power’

Awas, Gerakan di Balik Isu ‘People-Power’

214
0

Seri Analisa Politik

Oleh : Anthony Tonggo

SATU isu negativ yang paling dominan dalam Pilpres 2019 adalah rencana ‘people-power’ bila pemilu curang. Hal itu dilihat dari kronologi ancaman Amin Rais, pidato persiapan Eggy Sujana di depan segelintir orang, klaim kemenangan sepihak oleh kubu 02, dan kini ada pemasangan spanduk-spanduk kemenangan Prabowo-Sandi.

Pertanyaannya adalah: Kalau seandainya pemilu ini curang, mungkinkah ada ‘people-power’?

Teori ‘People-Power’

‘PEOPLE-POWER’ di mana pun di dunia ini selalu merupakan akumulasi dari berbagai kekecewaan akut sebagian besar publik sebelumnya dan hadirnya kekecewaan pemicu.

Bila pilpres 2019 mau dijadikan obyek pemicunya, maka harus diikuti dengan rangkaian kekecewaan-kekecewaan sebelumnya yang melanda sebagian besar publik, dimana kekecewaan-kekecewaan sebelumnya pun masih menjadi penentu juga atas kekecewaan pilpres.

Persoalan utamanya bukan di pemilu yang curang, melainkan kecurangan pemilu pun tidak tersedianya kanal penyelesaian secara konstitusional, yaitu hukum, seperti yang terjadi di Filipina antara Marcos dan Cory Aquino. Artinya, hukum sudah lumpuh, dimana tidak tersedianya infrastruktur hukum (termasuk regulasi), semua aparatur hukum sudah tidak berjalan sesuai mekanismenya, dan keputusan yang berkekuatan hukum tetap pun tidak dilaksanakan oleh negara. Jadi, hukum benar-benar lumpuh total. Jika hukum sudah lumpuh, maka barulah ‘people-power’ muncul sebagai kebutuhan kolektif dan dapat diterima secara moral oleh mayoritas publik.

Selama era reformasi ini, bukum di negeri ini berjalan lumayan bagus. Para pejabat tinggi pun satu-per-satu bisa disentuh hukum dan banyak yang terbukti masuk penjara. Selama 4,5 tahun terakhir, Ahok (BTP) yang jadi ‘konco’-nya Jokowi pun akhirnya bisa masuk penjara, Rommy yang Ketum PPP jadi pendukung utama Jokowi pun ditangkap KPK. Ini berarti hukum berjalan normal selama kepemimpinan Jokowi.

Dalam sengketa pemilu, negara pun menyediakan kanal hukum. Sudah banyak bukti para pelanggar pemilu 4,5 tahun terakhir ini (termasuk di pemilu 2019 ini) yang bisa menjalani proses hukum hingga eksekusi atas keputusan hakim. Ini berarti sampai hari ini, hukum kita masih berjalan normal.

Kepada kubu 02 pun sudah dipersilakan seluas-luasnya untuk menyelesaikan semua kasus yang sekiranya berindikasi kecurangan pemilu yang ditemukan untuk dibawa ke jalur hukum (MK). Bila MK sudah memutuskan, maka semua pihak siap melaksanakan. Ironinya, sampai hari ini, isu dan gerakan menuju ‘people-power’ masih berjalan terus. Ada apakah itu?

Selain hukum masih berjalan normal, faktor-faktor lain yang menyebabkan kekecewaan publik terhadap Jokowi nyaris tidak ada. Jokowi tidak KKN, tidak ada jurang kaya-miskin ekstrim yang terjadi karena Jokowi. Bahkan lembaga-lembaga survei melaporkan bahwa 70-an persen masyarakat Indonesia menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Ini berarti selama 4,5 tahun ini tidak ada kekecewaan dan kemarahan publik yang signifikan terhadap Jokowi

Faktor eksternal dari luar negeri (dunia) pun sedang tidak ada kejadian yang menggoncangkan situasi dalam negeri, misalnya krisis ekonomi global seperti 1997 yang jadi pemicu suksesnya ‘people-power’ reformasi 1998.

Jadi, baik dalam negeri maupun internasional, tidak ada faktor yang memicu kekecewaan publik dan tidak ada jalan buntu proses penyelesaian sengketa pemilu saat ini, bahkan KPU dan Bawaslu selalu siap menerima dan memproseskan setiap laporan.

Jadi, secara teoritis, tidak ada satu pun faktor yang memungkinkan untuk lahirnya ‘people-power’ menyangkut pemilu 2019 ini.

Pertanyaannya: Logika apa lagi untuk membenarkan bahwa akan lahirnya ‘people-power’?


Karakter Kubu 02

KALAU kita cermati karakter Prabowo-Sandi dan partai-partai koalisinya, tak ada tanda yang mengarah ke ‘people-power’. Pertama, sejarah mencatat bahwa Prabowo selalu patuh pada aturan-main yang berlaku dan rendah hati. Sudah berkali-kali Prabowo ikut pemilu menjadi capres dan cawapres (selalu kalah), Prabowo selalu menempuh jalur hukum dan taat pada keputusan hakim/MK, mengucapkan ‘selamat’ kepada presiden terpilih, dan siap menjadi mitra pemerintah dengan mengambil posisi sebagai oposisi.

Sandi pun berkali-kali menyerukan agar semua pihak harus patuh hukum dan menunggu keputusan KPU. Prabowo pun menyerukan semua pihak harus menunggu keputusan KPU dan tidak boleh melakukan anarki.

Mardani Ali Sera yang pimpinan DPP PKS, Bara Hasibuan yang pimpinan DPP PAN, SBY yang Ketua Umum Demokrat pun menyerukan agar menunggu keputusan KPU dan percaya pada quick-qount, dan seorang anggota Gerindra mengakui bahwa di kubu 02 tidak ada kegiatan real-count internal.

Nah, semua unsur dalam kubu 02 sudah tidak terindikasi ‘people-power’, maka siapakah dan dengan tujuan apakah pihak yang sedang berada dibalik isu ‘people-power’ itu?

Berarti ada pihak ketiga yang hadir diantara 01 dan 02. Mereka ini bukan 02 dan bukan pula 01, tapi menyamar sebagai 01 dan 02. Ke 01 mereka berteriak Jokowi-Ma’ruf menang, ke Prabowo-Sandi mereka berteriak 02 menang dan pemilu curang tanpa mau membuktikan dan ke jalur hukum. Target akhir dari para penyamar ini adalah harus terjadi perang saudara antara 01 dan 02.

Pertanyaannya: Bagaimana proses dari isu ‘people-power’ ke perang saudara?

Menuju Kudeta

KALAU di atas tadi saya bilang tidak ada satu pun syarat yang terpenuhi untuk lahirnya ‘people-power’ saat ini, maka isu pemilu curang dan ‘people-power’ adalah cara terbaik menuju kudeta. Di tengah ‘people-power’ itulah kudeta akan lahir.

Pihak ketiga akan melakukan dua skenario ikutannya. Pertama, Bikin kerusuhan dan mengorbankan nyawa massa yang ikut dalam ‘people-power’ itu lagi, lalu baru menuntut lengsernya pemerintahan yang syah dengan alasan bahwa negara dalam keadaan genting. Ini mirip tahun 1965 dan 1998.

Atau skenario keduanya adalah kubu 01 dan 02 dibuat agar berperang massal sehingga akan jatuh banyak korban seperti di Siriah dan Iraq. Korban yang berjatuhan otomatis menjadikan negara ini ketiadaan tokoh lagi, sehingga pihak ketiga lebih mudah menguasai negara.

Jadi, isu ‘people-power’ bisa saja merupakan cara lain dari pihak ketiga untuk membungkus rencana sesungguhnya adalah kudeta, karena ‘people-power’ kedengarannya lebih demokratis ketimbang kudeta yang bernuansa kriminal.

Dari desain ini, berarti pihak ketiga tidak akan pernah takut dengan TNI dan Polri, karena TNI tidak akan menindak siapa dibalik ‘people-power’, tapi siapa yang terlihat mengganggu negara. Jadi, bisa saja yang ditindak TNI dan Polri itu bukan musuh di pihak ketiga tadi, tapi saudara kita sendiri 01 dan 02 yang tampil di depan.

Pertanyaannya: Bagaimana sikap 01 dan 02 sekarang agar pihak ketiga bisa lumpuh?

01 dan 02: Mari Berpelukan!

JIKA kubu 01 dan 02 sadar bahwa pihak ketiga sedang mengadu-domba mereka, maka segera berbuat untuk melumpuhkan pihak ketiga itu, dengan cara:

1. Segera wujudkan pertemuan silaturahmi antara Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin dengan Prabowo dan Sandi.

2. Baik kubu 01 maupun kubu 02 harus terus-terusan mengumandangkan kepada masyarakat agar menghormati keputusan KPU.

3. Bila ada sengketa, bawakan ke jalur hukum (MK).

4. Tidak boleh ada lagi deklarasi dan klaim kemenangan sepihak sebelum KPU memgumumkan hasil pilpres ini.

5. Hentikan saling serang dan olok antar-kubu.

6. Bawaslu harus tertibkan agar aktivitas di kubu 01 dan 02 tidak ada pihak yang tidak resmi terdaftar ikut dalam kedua kubu itu. Kehadiran Ijtima Ulama di balik 02 itu termasuk yang resmi terdaftar sebagai Tim 02 atau tidak? Jika tidak terdaftar resmi di KPU/Bawaslu, sebaiknya ditindak.

7. Bawaslu segera berkoordinasi dengan pihak Polri, Pemda, dan Satpol-PP agar pastikan dan melarang adanya pesta kemenangan pilpres dan pemasangan simbol-simbol kemenangan pilpres sebelum keputusan KPU. Pasca-keputusan KPU pun tetap melarang pesta dan spanduk atau simbol kemenangan yang bertentangan dengan keputusan KPU.
8. Kubu 01 dan 02 harus segera sterilkan Pihak Ketiga itu dari kubunya masing-masing, karena Anda harus sadar bahwa setelah Anda menang pun Pihak Ketiga akan aktif untuk melengserkan Anda juga, karena target mereka bukan Anda yang jadi presiden-wapres, tapi bagaimana mereka berkuasa dengan perantaraan Anda. Ingat, sejumlah orang yang semula tidak menjagokan Anda menjadi presiden-wapres pun saat ini sedang berpura-pura mendukung Anda!

Penulis : Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM Yogyakarta.