Home Artikel STOP Golput

STOP Golput

121
0

Oleh : Anthony Tonggo

Seri Analisa Politik, Edisi H-1

Pencetus golongan putih (golput) adalah sang demonstran sepanjang hidup, yaitu Prof. Dr. Arief Budiman, MA., kakak kandung sang demonstran sejati Soe Hok Gie. Golput muncul sebagai bentuk perlawanan atas orde diktator di bawah sang jenderal besar Soeharto.

Golput disebut perlawanan karena suara rakyat sia-sia, karena siapa pun anggota DPR terpilih, presidennya pasti Soeharto. Siapa pun kepala desa, lurah, camat, gubernur, pasti sudah direstui Soeharto dulu dengan tugas utama adalah merelakan lidahnya untuk “menjilat” Soeharto. Siapa pun pengurus organisasi peserta pemilu (OPP)-nya, pasti atas seijin Soeharto duluan. Semua pengelola negara ini pasti sudah disiapkan lidahnya untuk ‘menjilat’ pantat penguasa. Segarang apa pun seorang tokoh dan sebeda apa pun pemikirannya, pasti wajib terima cuma ada PDI, PPP, dan Golkar. Siapa pun warga negaranya, wajib terima fraksi ABRI dan utusan golongan versi Soeharto di DPR tanpa ikut pemilu. Siapa pun orang Indonesia, wajib terima fraksi ABRI, fraksi Golkar, dan birokrat sebagai pendukung Soeharto—waktu itu namanya ‘ABG’.

Jadi, situasi politik di era Orde Baru (Soeharto) benar-benar Soeharto-sentris. Lama-kelamaan kelompok kelas menengah (kaum cerdik pandai) mulai putus asa. Mereka merasa, percuma saja masyarakat beraspirasi kalau toh hasil akhirnya harus tetap dan hanya Soeharto yang boleh jadi presiden. Terus orang memilih untuk apa lagi? Hanya untuk memenuhi asas legitimasi buat Soeharto?

Akhirnya Arief Budiman dkk. memproklamasikan ‘golput’ pada tahun 1970-an. Karena semakin lama angka golput semakin tinggi, pernah hampir menyentuh 40-an persen, maka pemerintahan Soeharto terus goyah. Muncullah berbagai organisasi tanpa bentuk (OTB)—istilahnya Orde Baru—yang tujuannya melawan Soeharto, diantaranya adalah ‘Petisi 50’ yang dipimpin Ali Sadikin dan putra Sikka yang garang (juga mantan Ketua Umum PMKRI Pusat), Chris Siner Keytimu.

Semua orang yang melawan penguasa di era itu harus berhadapan dengan tindakan subversif. Makar. ABRI dan hukum siap mengeksekusi. Mulai dari pencabutan hak politik, masuk bui, hingga penghilangan nyawa.

Saya termasuk yang memilih menjadi golput dan aktif mengkampanyekan golput di masa itu, minimalnya lewat tulisan-tulisan saya di media massa di era itu.

Gerakan golput di era itu cukup efektif untuk menggoyahkan Soeharto dari waktu ke waktu. Meski golput tidak ikut berkuasa, namun fakta statistik partisipasi pemilu di Indonesia cukup mempermalukan rejim Soeharto di mata umum, termasuk di mata dunia.

Akumulasi sosial gerakan golput itulah, konsistensi dari waktu ke waktu, hingga terjadi legitimasi sosial dan meledaklah gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto pun tumbang. Gantian dengan orde reformasi kini. Jadi, golput di masa lalu adalah sebuah gerakan moral sosial untuk mengkonsolidasi sosial gerakan hingga mengakhiri era otoritarian.

Pertanyaannya: Apakah era kini golput masih berguna?

Demokrasi Makin Pesat

PASCA runtuhnya Orde Baru tahun 1998, reformasi di bidang politik pun banyak sekali kemajuannya. Berawal dari pencabutan dwifungsi ABRI, kebebasan mendirikan partai politik, penghapusan institusi penelitian khusus (litsus) oleh Kantor Sospol dan Kodim hingga pemilihan langsung seperti sekarang ini.

Di awal reformasi, memang semua orang boleh menjadi pejabat publik lewat mekanisme pemilu, namun mutu calon pemimpinnya masih terikat pada uang. Orang hebat yang miskin tidak bisa mengikuti pemilu, karena harus membayar mahar di parpol dan menyuap pemilih.

Lalu muncullah partai Nasdem yang mempelopori adanya calon tanpa mahar politik. Lambat-laun, parpol lain pun ada yang mulai merasa malu dan sadar, sehingga uang maharnya semakin diturunkan. Kini, muncul lagi Partai Solidaritas (PSI) yang mengikuti jejak Nasdem: politik tanpa mahar. Bersamaan dengan itu, ternyata kecerdasan pemilih pun makin bertumbuh, sehingga ada sekelompok anggota masyarakat yang memilih orang baik tanpa harus dibayar, bahkan ada pemilih yang malah ikut menyumbang untuk seorang calon. Kasus Ahok/BTP dan Jokowi sejak pilkada DKI 2012 dan 2015 serta Jokowi di pilpres 2014, yang mendapat sumbangan publik begitu besar, adalah bukti nyata contoh idealnya demokrasi.

Akhir-akhir ini mulai bermunculanlah pemimpin yang berasal dari kalangan miskin, pedagang kaki lima (PKL) seperti bupati Totok di Batang – Jateng. Bahkan ada juga calon terpilih yang hanya mengeluarkan biaya Rp.800.000. Murah sekali, kan?

Kecuali menjadi anggota DPR/DPRD, calon pemimpin pun kini tidak harus dari parpol. Asalkan bisa didukung masyarakat, seseorang bisa ikut dalam pilkada (jalur independen), maupun pilpres, dan caleg DPD.

Jadi, asalkan mau, demokrasi politik kita saat ini sangat kondusif bagi setiap warga negara untuk bisa tampil sebagai calon pemimpin di negeri ini.

Artinya, jika ada orang yang tidak mau menjadi calon pemimpin lewat pemilu, berarti dia sudah merasa setuju dengan calon-calon pemimpin yang ada.

Dalam situasi politik yang begitu bebas ini, maka jika ada orang yang tidak mau mencalonkan diri, berarti dia siap menjadi pemilih. Jika masih ada yang golput, maka dia sudah kehilangan argumen pembenarannya. Arief Budiman yang pendiri dan dedengkot golput saja saat ini sudah tidak golput. Dalam konteks pilpres, Arief Budiman sudah ikut memilih sejak pilpres 2014 lalu, ketika Jokowi ikut sebagai salah satu calonnya.

Nah, jika masih juga golput, Anda membenarkan sikap itu dari logika yang mana? Hampir semua aktivis golput di masa lalu saat ini sudah turun gunung: memilih. Yang golput sejati saja sudah turun gunung, yang golput palsu kok mau naik gunung lagi. Golput di era sekarang ini bukan lagi golput profesional, tapi golput amatiran; bukan lagi golput ideologi, tapi golput tak berideologi alias golput ngawur.

Jadi, golput itu bisa berguna dalam pemerintahan otoriter. Jika demokrasinya dalam keadaan berkembang pesat seperti sekarang, golput sudah tidak berguna, bahkan cenderung merusak, karena membuat arah pembangunan demokrasi jadi tidak jelas.

Konteks Pilpres 2019

DALAM kondisi demokrasi yang semakin berkembang pesat ini (meski belum sempurna), golput masih bisa dibenarkan kecuali kedua paslon (Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi) itu sama saja. Artinya kalau visi-missi-program dan kapasitas diri mereka sama persis, minimalnya mirip, sehingga paslon mana pun yang terpilih sama saja mutu kebijakan dan hasil pembangunannya lima tahun ke depan.

Ini tidak! Kedua paslon kita saat ini berbeda jauh sekali. Banyak sekali perbedaannya. Jokowi seorang sipil, Prabowo mantan militer. Jokowi mantan walikota, mantan gubernur, dan presiden petahana, sedangkan Prabowo mantan Danjen Kopasus di lingkungan militer. Jokowi dari orang miskin, Prabowo dari orang elit. Jokowi mau bermitra dengan asing, Prabowo mau anti asing. Jokowi mantan walikota terbaik dunia, Prabowo mantan pendaki puncak Everest. Jadi, masih banyak sekali perbedaan capres kita kali ini.

Cawapres 01, Ma’ruf Amin, itu seorang kiai/ulama, sedangkan Sandi Uno dari 02 adalah seorang dari dinasti pengusaha. Ma’ruf Amin ahli ilmu agama, Sandi pelaku bisnis. Ma’ruf Amin dari pengurus MUI Pusat, Sandi dari mantan wagub DKI satu tahun. Ma’ruf Amin dari mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden SBY, Sandi dari pengusaha. Ma’ruf Amin dari mantan anggota DPR/MPR, Sandi dari pengusaha. Ma’ruf Amin dari mantan anggota DPRD DKI, Sandi dari pengusaha. Ma’ruf Amin dari NU, Sandi adalah umatnya. Masih banyak perbedaan kedua cawapres ini.

Jadi, dari latar belakang, kapasitas, dan rencana mereka ke depan, ternyata kedua paslon ini berbeda jauh sekali. Untuk itu, sangat tidak mungkin kalau ada orang yang bilang bahwa siapa pun yang terpilih sama saja. Saya katakan, tidak sama!

Kalau toh hasil lima tahun ke depan pasti berbeda di negeri ini di tangan salah satu dari kedua paslon itu, maka golput semakin tidak punya dasar pembenaran. Golput dengan alasan ini menunjukkan daya kritisnya sedang tumpul total. Kemampuan menangkap fenomenanya rusak total. Keterampilan analisisnya usang.

Jadi, dari segi apa pun, golput di Pemilu 2019 adalah sangat tidak tepat. Kondisi demokrasinya sedang berkembang pesat dan perbedaan kedua paslon sangat kentara, sehingga mestinya golput tahun ini bisa nol persen. Kalaupun ada kecuali golput malas. Golput malas artinya mereka yang malas ke TPS. Jadi, kalau ada yang tidak ke TPS tanggal 17 April ini berarti pemalas. Masa hari gini masih ada pemalas sih. Stop Golput !*

Penulis : Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM Yogyakarta.