Home Artikel Prediksi Final, Paslon 01 Vs 02 : Siapa Menang?

Prediksi Final, Paslon 01 Vs 02 : Siapa Menang?

282
0

Oleh Anthony Tonggo*

Seri Analisa Politik H-4

JIKA tidak ada dinamika yang signifikan (mulai hari ini hingga hari pengumuman hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum/KPU sebagai badan otoritasnya), maka paslon manakah yang keluar sebagai pemenang dalam pilpres 2019 ini? Inilah yang akan saya jawab dalam tulisan ini.


Dua Isu Utama dan Lain: Kesejahteraan & Ideologi

BARU dalam pilpres inilah yang memunculkan dua isu utama, yaitu kesejahteraan dan ideologi Khilafah vs Pancasila. Dari pemilu ke pemilu selalu memunculkan isu tunggal, yaitu kesejahteraan.

Bila isunya kesejahteraan, maka biasanya selain orang memilih berdasarkan kesejahteraan, juga berdasarkan SARA (suku-agama-ras-golongan). Topik diskusi selalu berbicara tentang strategi membangun dari paslon-paslon, sementara topik SARA akan menyusulnya.

Namun ketika tahun ini memunculkan isu Khilafah vs Pancasila, maka topik utama diskusi pemilih (nasionalis dan syari’ah) terletak pada isu SARA (khususnya agama) yang akan mengancam posisi Pancasila.

Dalam situasi semacam ini, pemilih Indonesia terbelah tiga. Ada yang pro-Pancasila, ada yang pro-syari’ah, dan ada yang abstain (syari’ah boleh, Pancasila pun boleh). Kelompok yang pro-syari’ah dan pro-Pancasila tidak akan peduli dengan isu kesejahteraan, sedangkan kelompok yang abstain itulah yang peduli dengan isu kesejahteraan.

Di kalangan Islam pun berhasil membangun kerangka opini, bahwa yang mau berjuang Indonesia menjadi negara syari’ah itu bukan Islam, tapi khilafah yang berasal dari satu-dua aliran saja dalam Islam (dari belasan aliran yang ada) dimana aliran itu tidak diterima oleh aliran lain yang jumlahnya lebih banyak. Aliran yang mengkafirkan dan menggunakan kekerasan kepada semua yang berbeda darinya, termasuk sesama Islam yang berpikiran berbeda darinya. Makanya NU di Indonesia pun menolak aliran khilafah itu. Itulah yang dikenal dengan kaum intoleran di Indonesia.

Opini pun terbentuk bahwa Jokowi-Ma’ruf (01) mewakili Pancasila, sedangkan Prabowo-Sandi (02) mewakili khilafah.

Jika melihat fakta alirannya semacam itu, maka sebenarnya ada penumpang dasar orang yang mau menggantikan Pancasila dan mendirikan negara khilafah. Berapakah jumlah mereka itu?

Meski menurut survey LSI dan The Wahid Institut menunjukkan bahwa jumlah kaum intoleran cukup besar (80-an persen dari kaum muslim seluruhnya), namun tidak semuanya mendukung khilafah berdiri untuk mengganti Pancasila. Dari survey SMRC tahun 2017, hanya 9,3 persen saja yang setuju Pancasila diganti dengan khilafah, 89,6 persen tidak setuju dengan perjuangan ISIS, yang setuju dengan khilafah hanya 3,2 persen (setara dengan 8 juta orang dari 260 juta penduduk Indonesia). Jika dibanding pemilih kita yang 192 juta, maka asumsinya yang memilih 01 sebesar 184 juta pemilih. Berarti dari isu khilafah vs Pancasila, paslon 01 menang sangat telak sebesar 95,6 persen.

Namun ada juga pemilih yang pro-Pancasila, tapi tidak mau memilih Jokowi-Ma’ruf. Siapa sajakah mereka itu? Yang pastinya mereka adalah kelompok pembenci Jokowi.

Selama 4,5 tahun Jokowi menjadi presiden, banyak koruptor kesulitan mendapatkan lahan korupsi (baik yang di jajaran birokrasi hingga yang politikus, lembaga yayasan, dan pengusaha), banyak koruptor sulit mendapat perlindungan hukum (karena Jokowi tidak mau campur-tangan urusan hukum). Mereka inilah yang tidak mau memilih 01.

Jumlah PNS sekitar 5 juta, TNI sekitar 0,5 juta, polisi 0,5 juta, maka seluruh aparatur negara sebanyak 6 juta orang. Korupsi adalah penyelewengan jabatan, maka yang bisa korupsi biasanya yang punya jabatan. Diasumsikan 30 persen saja aparatur negara yang berjabatan dan tidak memilih 01, maka aparatur yang tidak memilih 01 sebesar 1,5 juta orang, sehingga pemilih 01 tinggal 182,5 juta pemilih.

Jokowi pun menerapkan disiplin tinggi bagi aparatur dan tekanan kinerja pun tinggi. Mesti ada saja aparatur yang merasa tidak nyaman dengan situasi itu, sehingga mereka tidak memilih 01. Asumsinya mereka itu jumlahnya 2 juta, maka pemilih 01 tinggal lagi 180,5 juta pemilih.

Walau begitu, era Jokowi termasuk yang lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat ketimbang kesejahteraan aparatur, yaitu gaji pegawai tidak pernah naik selama tiga tahun (kecuali 2019 ini baru naik). Asumsinya aparatur yang kecewa sekitar 0,5 juta orang, maka pemilih 01 tinggal 180 juta.

Jumlah pejabat negara sekitar (daerah hingga pusat) sekitar 4 juta orang, pengurus parpol sekitar 1 juta, pengusaha, dan pengurus lembaga mitra pemerintah sekitar 25 juta, maka jumlah mitra pemerintah sekitar 30 juta orang. Asumsinya 90 persen dari mereka ini kecewa karena Jokowi menutup ruang korupsi dan tidak mampu melindungi mereka, maka mereka dari kelompok kemitraan yang tidak memilih 01 sekitar 27 juta pemilih, sehingga pemilih 01 tinggal lagi 138 juta orang.

Di era Jokowi ini ada perubahan perlakuan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, yaitu dari tradisi karitatif (bantuan langsung tunai, raskin, dll.) menuju pemberdayaan (empowering) berupa modal kerja dan pemerataan infrastruktur, maka mesti ada kaum miskin yang tidak mau memilih 01. Jumlah orang miskin kita 25,64 juta, versi BPS 2019 (Kompas, kompas.com, 15/1/2019). Bila dibulatkan menjadi 26 juta dan asumsinya semuanya tidak memilih 01, maka suara 01 tinggal lagi 124 juta pemilih. Padahal belum tentu semua mereka membenci Jokowi. Bisa saja karena kesamaan nasib masa lalu Jokowi juga miskin seperti mereka, kesederhanaan, berasal dari ideologi Soekrno juga, dll. Juga diantara mereka bisa saja yang sudah termasuk yang pro-khilafah tadi.

Kelompok abstain yang sisanya adalah yang peduli pada isu kesejahteraan dari sisi visi-misi-program kerja paslon. Mereka ini adalah kelompok kelas menengah independen yang tidak peduli dengan isu khilafah vs Pancasila.

Isu kesejahteraan 01 selalu menonjolkan 3 kartunya, selain dengan terus akan semakin meningkatkan pembangunan infrastruktur, dll., seperti selama ini. Sedangkan paslon 02 menonjolkan soal ekonomi nasionalisme yang tidak bolehkan ekonomi lari ke luar negeri, turunkan harga komoditi untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, dan mengajtifkan ekonomi mikro dari desa—mirip ok-oce di DKI.

Reaksi kelompok ini dingin-dingin saja terhadap ide-ide kesejahteraan kedua paslon itu. Esensi ide 3 Kartu 01 itu bukan hal baru. Soal KIS pun selama ini sudah berjalan dengan BPJS, namun kartu itu tidak sedang menjawab persoalan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan klaim pembayaran dari BPJS, terutama Rumah Sakit dan para medis yang tidak melihat ada perubahan signifikan dengan KIS itu dalam kampanye 01 itu.

Dalam KIP dari 01 itu tidak ada sesuatu yabg baru. Tanpa KIP pun selama ini sudah berlaku BOS (SD sampai SMA) dan Bidik Misi serta berbagai beasiswa ubtuk mahasiswa pun sudah berlaku dengan esensinya dama dengan yang disampaikan Paslon 01. Yang membedakan cuma soal birokrasinya saja; dengan KIP urusannya jadi lebih panjang, sedangkan tanpa KIP kok urusannya lebih sederhana. Toh semuanya juga dimulai dari Surat Keterangan Miskin dari RT/RW/Desa, sedangkan KIP pun sama, sehingga dengan KIP malah bertambah panjang birokrasinya. Jadi, KIS dan KIP itu tidak bermakna apa pun di mata kelas menengah independen.

Yang menarik dari 01 adalah Kartu Pra-Kerja. Soal pemberian modal kerja (betupa pelatihan dan perakatan kerja) itu sama saja selama ini juga begitu. Yang membedakannya cuma ada biaya hidup selama 6 bulan dari pasca-pelatihan. Bagi para pemuda (pelajar SMA/SMK dan mahasiswa), ini adalah yang mebarik mereka. Sebagian dari kelas menengah ini akan memilih 01.

Bagaimana dengan kepercayaan kelas menengah kepada ide kesejahteraan paslon 02?

Soal usaha kecil dan menengah dari 02 (Sandi) itu gagal meyakinkan kelas menengah, karena oke-oce-nya di DKI pun gagal. Pengaturan garga barang di pasar pun tidak meyakinkan, karena bertemu produsen bilangnya mau naikkan harga barang, bertemu konsunen bilangnya nau turunkan harga barang. Ini sama saja dengan rayuan rahasia di kedua kelompok yang terbuka.

Sebenarnya yang menarik dari 02 adalah soal menahan laju ekonomi Indonesia ke luar negeri. Sayangnya strategi untuk menahannya itu yang tidak tereksplorasikan. Andaikan ini dikupas-tuntas, maka cukup menggiurkan kelas menengah ke 02. Memang Prabowo sempat menyinggung soal penggunaan IT yang bisa juga nemudahkan ekonomi kari keluar negeri, tapi sayangnya dia gagal menentukan sikapnya terhadap unicorn itu. Jadi, soal strategi kesejateraan, 02 gagal meyakinkan kelas menengah dibanding 01.

Jumlah kelas menengah kita 40 juta (detik.com, 26/9/2017). Diasumsikan kasar tetap dibagi ke 02 sebesar 10 juta suara, maka kekas menengah ada 30 juta, maka suara 01 tinggal 114 juta pemilih. Padahal ada juga kelas menengah yang sudah berafiliasi dengan isu khilafah vs Pancasila tadi.

Isu lain seperti pemberantasan KKN, penegakan hukum, dll. kekas menengah mesti tidak terlalu yakin pada Prabowo, karena Prabowo tetap dilihat sebagai bagian dari masa lalu Orde Baru yang juga sarat dengan KKN, termasuk melihat bukti Prabowo permisif tethadap korupsi, misalhya kader Gerindra pun banyak terlibat korupsi, mantan koruptor pun diusulkan lagi jadi caleg Gerindra, dan di Debat Ke-1 Capres pun Prabowo bilang “…korupsi dikit gak papalah…”. Kelas menengah lebih percayakan hal-hal itu ke tangan Jokowi yang sudah terbukti tidak KKN, tidak pilih kasih.

Ketika ditambah dengan daya tarik kepribadian terhadap paslon selama mengikuti kontestasi pilpres ini, maka kelas menengah lebih menolak Prabowo-Sandi, karena kubu ini cukup aktif dengan cara hoax seperti kasus Ratna Sarumpaet, hoax surat suara 7 kontainer yang sudah tercoblos, dan terakhir hoax surat suara tercoblos di Selangor – Malaysia, ujaran kebencian, penghinaan, dll.

Pada umumnya pemilu kita selalu meninggalkan sekitar 30 persen golput. Namun khir-akhir ini semakin menurun jumlah golput. Bisa karena kesadaran, bisa juga karena mutu penyelenggaraannya kebih bagus, atau karena fanatisme terhadap calon sudah semakin memekat, sehingga berkisar antara 10-15 persen, yaitu antara 19 – 30 juta. Bila angka golput dibagi dua antara 01 dan 02 serta diambil tertinggi, maka pemilih 01 tinggal 99 juta pemilih.

192 juta – 99 juta – 15 juta, maka sisa suara untuk 02 adalah 192 juta – 114 juta = 79 juta. Jadi, pilpres ini dimenangkan Jokowi-Ma’ruf minimal 52 persen. Jika golput sebesar 10-15 persen, maka suara untuk Prabowo-Sandi sebesar 33-48 persen.

Dari analisa tadi, pemilih yang paling cair dalam menggunakan hak pilih adalah kelas menengah. Kelompok inilah yang paling banyak golput. Bila kelas menengahnya banyak yang golput, maka yang menang adalah Prabowo-Sandi.

Jadi, yang paling menentukan kemenangan kedua paslon ini adalah kelas menengah yang umumnya berada di kota-kota besar. Bila mereka ini cukup banyak memilih golput, maka tanggal 17 April ini Jokowi-Ma’ruf kalah. Bila kelas menengah banyak yang golput, apalagi kalau semuanya golput, maka Prabowo-Sandi-lah yang keluar sebagai pemenang.
*

Indonesia Damai

KALAH maupun menang, semua pihak harus mengutamakan Indonesia damai. Segala masalah harus diselesaikan secara damai, lewat musyawarah dan hukum. Hindari people-power, ngamuk, dan kudeta. Menang dengan kekasaran itu tidak berwibawa dan melukai sejarah bangsa ini.

TNI dan Polri harus netral dan tindak tegas terhadap yang melanggar UU Pemilu, UU, hukum, dan konstitusi negara. Yang bertindak di luar musyawarah dan hukum harus ditempatkan sebagai pengacau keamanan, kudeta, atau penumbangan negara.

KPU dan Bawaslu harus bekerja profesional. Para peserta pemilu harus tingkatkan kredibilitas diri dengan tidak lagi berbuat curang, hoax, menghujat, dan berbagai manipulasi. Menang dengan cara yang jahat hanya untuk merusak citra kepempinan kalian sendiri. Kalian mengira kalian hebat, tapi kami memandang kalian itu terhina.

Selamat memilih secara bijaksana. Pemilih bijaksana adalah pemilih yang bisa menjawab pertanyaan: Apakah Prabowo dijamin pasti lebih hebat dari Jokowi? (*)

Penulis : Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM Yogyakarta.