Home Artikel Mengantisipasi Aksi Inkonstitusional Pasca Pilpres 2019

Mengantisipasi Aksi Inkonstitusional Pasca Pilpres 2019

218
0
Anthony Tonggo, Alumnus Fisipol UGM

Seri Analisa Politik

Oleh : Anthony Tonggo

TUJUAN kita berpemilu itu bukan sekadar memilih pemimpin, tapi jauh lebih luas dari itu adalah melahirkan pemimpin yang sah dan legal sesuai Undang-Undang/UU dan konstitusi negara. Untuk itu, pemilu harus berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada, damai dan konstitusional.

Satu-satunya kondisi yang tidak menjamin keabsahan dan legalitas adalah pemimpin yang lahir bukan dari pemilu, melainkan lewat perebutan kekuasaan atau yang dikenal dengan kudeta. Kudeta bukan hanya membawa korban harta dan nyawa yang tidak ternilai, tapi goresan sejarah hitam yang terus merusak perjalanan bangsa ke depan.

Contoh, peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto lewat peristiwa G30S hingga hari ini tetap menyimpan amarah sesama anak bangsa. Sejarah pun terus mengalami pro-kontra. Dendam masih membara. Untuk mematikan karir politik seseorang cukuplah dengan mencap orang itu PKI, maka selesailah sudah.

Kita harus hindari kegiatan inkonstitusional pasca-pilpres 2019 ini. Apakah ada tanda-tanda kudeta pada pasca-pilpres 2019?*

Tanda-Tanda Kudeta : Muncul Agitasi, Belum Munculnya Pemimpin Aksi

ADA tiga jenis kudeta di muka bumi, yaitu kudeta sempalan, kudeta wali, dan kudeta veto. Kudeta Sempalan adalah yang dilakukan sekelompok militer lalu membentuk pemerintahan baru.

Kudeta Wali adalah yang dilakukan sekelompok orang dan mengumumkan diri sebagai pemimpin sah. Kudeta ini sering menggantikan dari pemerintahan sipil ke militer.

Sedangkan Kudeta Veto adalah yang dilakukan melalui partisipasi dan mobilisasi sosial dari sekelompok massa rakyat dalam melakukan penekanan berskala besar yang berbasis luas pada oposisi sipil.

Sampai hari ini, TNI kita masih netral. Bahkan Undang-Undang (UU) melarang TNI berpolitik dan menduduki jabatan sipil. Pasca-Orde Baru memang TNI harus kembali ke barak. Lagi pula, pada pilpres ini berhadapan sipil vs sipil (Jokowi-Ma’ruf vs Prabowo-Sandi), maka yang berpeluang kudeta yang terjadi adalah kudeta veto.

Tanda-tanda kudeta veto sudah dimulai dengan ciri agitasi massa:

Pertama, Melakukan Kampanye Hitam (black-campaign) terhadap capres-cawapres yang ada. Tujuannya agar masyarakat membenci capres-cawapres tertentu, misalnya Jokowi dituduh PKI, antek asing, membenci umat Islam, kriminalisasi ulama, ekonomi buruk, dll. Ini demi membangkitkan amarah publik.

Kedua, Kepercayaan Diri yang Terlalu Berlebihan (excessive self-confidence), bahwa hanya kecuranganlah yang dapat mengalahkan paslon jagoannya. Ini untuk meyakinkan publik bahwa paslon tersebut pasti menang, tidak mungkin kalah.
Ketiga, Tuduhan ke Arah Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), yang dituding tidak netral dan memihak ke capres tertentu, padahal tidak disertai bukti atau putusan pengadilan. Ini agar melakukan delegitimasi KPU dan Bawaslu, sehingga hasil kerja KPU dan Bawaslu dianggap salah dan tidak bisa dipercayai.

Keempat, Ada ancaman bahwa bila pilpres tidak jujur maka akan ditindak melalui ‘people power’, tanpa melalui proses hukum.

Empat variabel itu sudah terbangun rapi dan publik sudah menerimanya sebagai sebuah fakta yang benar dan terbukti. Logika massa sudah tersiapkan secara rekayasa bahwa kalau paslon jagoannya kalah, berarti pilpres curang dan KPU/Bawaslu memihak. Pilpres yang bermutu, KPU/Bawaslu yang profesional adalah yang hasilnya dimenangkan paslon jagoannya. Ini sebuah agitasi yang sangat berbahaya buat orang bodoh dan jahat.

Lalu dibangun lagi logika susulannya, bahwa jangan lagi percaya hukum. Keadilan sudah milik paslon sebelah. Percuma saja. Satu-satunya jalan menuju kekuasaan adalah ‘people power’ dan kudeta. Ini juga agitasi mematikan.

Akhirnya, kerusuhan itu tinggal menunggu kesempatan setelah hasil hitung-cepat (quick-count) para lembaga survey atau pasca-pengumuman resmi KPU saja. Begitu Prabowo-Sandhi dinyatakan kalah dari Jokowi-Ma’ruf, maka gerakan kudeta akan dimulai.

Arah gerakan ini bisa dengan cara: 1. Klaim sepihak kemenangan pilpres sehingga terus membentuk kabinet Prabowo-Sandhi atau dengan membentuk semacam Dewan Presidium Nasional yang akan ditugaskan untuk menyiapkan pelantikan Prabowo-Sandi atau sebagai panitia baru untuk menggelar pilpres ulang.

2. Dalam pilpres berulang itu, presidennya belum tentu Prabowo lagi. Jadi, akhir dari gerakan ini bisa saja melahirkan presiden yang bukan Prabowo dan Jokowi lagi. Entah siapa. Anda ingat, sebenarnya baik Jokowi maupun Prabowo itu ada pihak yang tidak suka, termasuk banyak yang mempertanyakan keislaman Prabowo.

Sementara itu, Jokowi sudah didesak untuk meletakkan jabatan presiden, lalu Jusuf Kalla yang naik jadi presiden dengan salah satu tugas utamanya adalah menggelar pemilu ulang. Jadi, ini mirip tahun 1998 dimana BJ Habibie menggantikan Soeharto dengan tugas utama adalah menyelenggarakan Pemilu 1999.

Kondisi ini tinggal lagi munculnya seorang komandan gerakan. Sampai hari ini, belum munculnya seorang komandan. Memang yang mengancam “people-power” itu Amin Rais, tapi Amin Rais selama hidupnya belum pernah sukses memimpin gerakan massa.

Gerakan reformasi 1998 dulu bukan Amin Rais yang jadi tokohnya, tapi Amin yang menumpang di atas mahasiswa, karena beberapa bulan sebelumnya Amin Rais sudah mengumumkan bahwa dirinya memberi kesempatan kepada Soeharto hingga 2002—ini pun sesuai bantahan Adian Napitupulu sebagai tokoh mahasiswa gerakan reformasi di salah satu acara tv yang menuduh Amin Rais sebagai “penumpang gelap” dan Amin yang hadir di acara itu pun tidak bisa membantahnya. Padahalnya jauh sebelum itu Amin sudah biasa mengancam “people-power” terhadap Soeharto, tapi Amin tidak mampu menggalang massa.

Aksi yang menekan Ahok pada tahun 2016 pun Amin Rais menumpang pada massa yang digerakkan Rizieq Sihab. Jadi, Amin belum pernah sukses menggerakkan massa “people-power”, tapi sering “menumpang”.

Jadi, kalau tetap tidak ada tokoh penggerak massa, maka “people-power” atau kudeta itu tidak terjadi atau tidak berpengaruh kuat pada KPU.

Entah ada atau tidaknya tokoh “people-power” nanti, bagaimana cara mengantisipasi agar kudeta tidak boleh terjadi?*

Bukan Tipe Prabowo

KALAU kita teliti membaca, Prabowo adalah seorang yang rendah hati, fair-play, berbesar-hati untuk mengakui kesalahan dan kekalahan, dan lebih berpikir demi keselamatan bangsa dan negara. Paling tidak ini sudah dia buktikan dengan menjadi paslon capres-cawapres yang kalah berkali-kali tanpa kerusuhan, bahkan dia selalu tempuh di jalur hukum, mengucapkan selamat atas paslon lain yang menang, menghadiri pelantikan presiden-wakil presiden baru, dan selanjutnya dia berkawan baik dengan presiden terpilih.

Jadi, nyaris tidak mungkin kudeta itu dilakukan Prabowo. Bahkan empat faktor menuju kudeta di atas pun bukan dilakukan oleh Prabowo. Prabowo selama ini cuma mengkampanyekan visi-missinya dan kritik pemerintah. Kalaupun dia terlibat dalam hoax dalam kasus Ratna Sarumpaet, itu lantaran Prabowo pun berjiwa ABS yang mudah percaya laporan bawahannya, termasuk pilpres 2014 lalu dia percaya pada sebuah lembaga quick-count yang mengumumkan kemenangan dirinya dan Hatta.

Jika Prabowo maupun Jokowi bukan pelaku kudeta, maka berarti ada pihak ketiga yang bermain dalam pilpres ini. Pihak ketiga inilah yang menjadi pelakunya.

Untuk mengantisipasinya, TNI dan Polri harus mempertemukan triparti, yaitu Jokowi-Ma’ruf, Prabowo-Sabdhi, dan TNI-Polri. Tujuannya adalah mengajak paslon 01 dan 02 untuk mengumumkan ke para pendukungnya masing-masing agar: 1. Menjaga perdamaian dan kesejukan selama pilpres berlangsung hingga pelantikan presiden-wapres terpilih, 2. Semua sengketa diproses secara musyawarah dan hukum, dan 3. Tidak boleh melakukan people-power.

Baik paslon 01 maupun 02 harus membuat pernyataan mendukung TNI-Polri untuk menindak tegas jika ada yang rusuh dan kudeta. Ketika paslon 01 dan 02 sudah sepihak dengan TNI-Polri, maka yang ‘people power’ adalah kejahatan yang harus ditindak tegas. Mereka adalah pengacau keamanan dan ketahanan negara. Mereka adalah ‘penumpang gelap’ di kerja demokrasi kita.

Namun yang paling awal adalah KPU dan Bawaslu dan semua mereka yang terlibat dalam pilpres ini harus pastikan dulu bahwa pilpres ini berjalan dengan jujur dan adil.

Kepada masyarakat Indonesia, tidak usah “people power”! Ini negara hukum. Bawalah aspirasi Anda lewat jalur hukum! Bangsa beradab adalah yang pergantian kepemimpinannya lewat pemilu damai.

Selamat Pemilu Damai…!.

Penulis : Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM Yogyakarta.