Home Artikel Masa Depan Kebijakan Publik, Sebaiknya di Tangan 01 atau 02

Masa Depan Kebijakan Publik, Sebaiknya di Tangan 01 atau 02

71
0

Oleh : Anthony Tonggo

Seri Analisa Politik, H-4

Pada akhirnya, satu-satunya tugas Presiden adalah membuat kebijakan publik, policy-making. Kebijakan Publik yang baik adalah yang mencapai standar efektivitas dan efisiensi terbaik, yaitu mampu memecahkan masalah (tanpa masalah baru yang timbul) dengan biaya yang sekecil mungkin. Dua standar inilah yang harus selalu terlihat pada tahap formulasi, implementasi dan evaluasi.

Kita mendambakan Presiden yang terpilih adalah figur yang mampu melahirkan kebijakan publik yang efektif dalam memecahkan masalah atau mencapai tujuan, dengan ongkos terukur atau juga biaya yang serendah mungkin.

Pertanyaannya : Paslon manakah yang lebih menjanjikan mutu sebuah kebijakan seorang Presiden? Pas;on 01, Jokowi-Ma’ruf atau 02 Prabowo-Sandi?

Mutu Formulasi

Tahab formulasi sebuah kebijakan terdiri atas rumusan masalah, mengajukan dan menganalisis sejumlah alternatif, dan memilih alternatif.

Merumuskan masalah, mengajukan sejumlah alternatif serta menganalisis sejumlah alternatif adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan penguasaan wawasan dan ketajaman logika.

Soal wawasan dan logika biasanya diukur dari skor Tes Potensi Akademik (TPA) atau Tes Minat dan Bakat (TMB). Namun tidak ada regulasi bagi KPU untuk melakukan TPA atau TMB kepada kedua pasangan calon (paslon) capres-cawapres itu.

Cara lain lagi adalah dengan melihat pengalaman hidup seseorang bisa menjadi penentu wawasan dan logikanya. Hidup berawal dari apa dan berakhir jadi apa itu untuk menunjukkan bahwa orang itu pernah atau tidak membuat sebuah kebijakan yang bermutu atau tidak.

Jokowi adalah seorang yang lahir dari orang miskin di tepian bengawan Solo. Dalam perjalanan hidupnya dari pemotong pohon, lalu tukang kayu, menanjak menjadi pengusaha meubeler, hingga menjadi seorang wali kota terbaik dunia, gubernur DKI yang femomenal, lalu terpilih menjadi presiden.

Perjalanan hidup semacam ini menunjukkan bahwa seorang Jokowi pernah membuat kebijakan-kebijakan yang skor efektivitas dan efisiensinya sangat tinggi. Jika dia keliru atau gagal dalam mengambil keputusan, maka beliau tidak akan mengalami perjalanan hidup yang melandai hingga menanjak penuh kepastian menuju puncak. Artinya Jokowi sudah terbukti jitu dalam formulasi, menganalisa setiap keputusan hidupnya, dan mengambil keputusan yang tegas dan tepat.

Cawapres 01, Makruf Amin adalah seorang dari dinasti ulama besar di Banten yang merintis pendidikan dari terendah (SD) hingga meraih pendidikan tertinggi (S3) dan mendapat kepangkatan akademik tertinggi (professor), dari menjadi guru agama hingga menjadi dosen ilmu agama, dan Ketua Mejelis Ulama Indonesia (MUI) serta anggota Dewan Penasihat Presiden SBY.

Ini berarti perjalanan hidup Kiai Ma’ruf Amin juga hebat (tapi masih kalah dari Jokowi karena Jokowi anak seorang miskin), namun perjalanan akademiknya yang mandiri, sedangkan keuangannya ditopang orangtuanya. Berarti stimulasi pembuatan kebijakannya masih kalah sedikit dari Jokowi.

Prabowo anak seorang profesor begawan ekonomi UI, menantu seorang jenderal besar TNI yang presiden RI 32 tahun, lalu menjadi perwira tinggi TNI (bintang 2) yang dipecat, pengusaha yang tidak dikenal sukses, pendiri & ketua umum partai, lalu hingga usia 67 tahun masih menjadi calon presiden.

Dibanding perjalanan hidup Jokowi, Prabowo kalah jauh. Supaya bisa nenyaingi Jokowi, kecuali Prabowo sekarang jadi pengusaha atau tokoh sukses tingkat internasional, minimalnya ASEAN.

Ini berarti kemampuan memformulasi, mengajukan dan menganalisa alternatif, dan pemilihan alternatif pemecahannya cuma biasa-biasa saja. Tidak ada yang spektakuler seperti Jokowi. Jika mau sama, kecuali saat ini Jokowi baru seorang wali kota.

Sandiaga Uno baru dikenal publik ketika mulai bersinggungan dengan politik tahun 2016 yang akhirnya terpilih menjadi wakil gubernur DKI berpasangan denga Anies Baswedan. Jauh sebelum itu, Indonesia heboh mengenal ibunda Sandi, yaitu Mien R. Uno yang seorang pengusaha wanita kawakan yang terkenal dengan sekolah kepribadian wanita sejak era 1980-an.

Meski Sandi dibilang pengusaha, namun publik masih merasa asing bahwa ada pengusaha sukses bernama Sandi Uno. Kalaupun Sandi dibilang pengusaha, namun yang pastinya Sandi kalah jauh dari kekondangan ibunda Mien R. Uno. Ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup Sandi masih bergantung kuat pada peran fasilitas yang dimiliki orangtuanya. Sandi tak jauh berbeda dari Peabowo juga.

Ini berarti lonjakan hidup seorang Sandi pun masih kalah jauh dibanding lonjakan hidup Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Dari paparan fakta kedua paslon itu, paslon 01 (Jokowi-Ma’ruf) masih lebih memiliki kemampuan dalam melakukan formulasi kebijakan publik yang efektif, dibanding paslon 02 (Prabowo-Sandi).

Contoh paling nyata perbedaan kapasitas formulasi kebijakan antara Jokowi dan Prabowo-Sandi adalah pada kasus hoax Ratna Sarumpaet.

Ketika Prabowo-Sandi melihat wajah Ratna yang babak-belur, kesimpulan penyebabnya langsung divonis ke penganiayaan dan pelakunya adalah rejim Jokowi. Lalu dibuatlah konferensi pers yang isinya pernyataan kecewa terhadap pemerintahan Jokowi. Ini dalam rangka untuk menarik simpati publik ke Prabowo-Sandi dan membenci capres petahana Jokowi.

Reaksi Jokowi langsung perintahkan Kapolri untuk menyelidiki kasus itu. Dari keterangan Ratna yang bilang pagi itu dia mau hadir seminar internasional di sebuah hotel di Bandung, turun pesawat di bandara Sastranegara, lalu dipukul orang tak dikenal waktu mau keluar bandara.

Polisi menyelidik di Bandung. Ternyata di hari itu di Bandung tidak ada seminar internasional, tidak ada nama Ratna Sarumpaet dalam manifes maskapai mana pun yang ke Bandung di hari itu, tidak ada satupun Rumah Sakit dan Poliklinik di Bandung yang punya pasien di hari itu bernama Ratna Sarumpaet.

Setelah merasa terpojok, Ratna melakukan konferensi pers, bahwa dirinya berbohong dan mohon maaf kepada semua pihak karena ternyata dia operasi plastik.

Dari satu kasus itu saja sudah menunjukkan ada perbedaan kelas dalam formulasi kebijakan antara Jokowi dan Prabowo-Sandi. Akhirnya, publik berbalik membenci Prabowo-Sandi dan bersimpati kepada Jokowi.

Kalau Jokowi juga tidak mumpuni dalam formulasi, maka Jokowi bisa memerintah Kapolri untuk menangkap masyarakat di sekitar pintu keluar bandara itu. Bisa saja dari CCTV dan tangkap saja kalau ada pria yang dekat-dekat dengan Ratna saat itu.

Artinya, Prabowo-Sandi tidak punya wawasan dan logika bahwa seseorang yang wajahnya babak-belur itu disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena dianiaya, bisa karena kecelakaan, bisa karena bencana kebakaran, bisa karena tindakan medis, busa karena operasi kecantikan, dll. Sedangkan Jokowi lebih membuka banyak kemungkinan, sehingga baru dicek soal kegiatan seputar alibi Ratna saja sudah ketahuan bahwa Ratna berbohong.

Anda bisa bayangkan betapa rusaknya pembangunan kita kalau Prabowo-Sandi membuat kesimpulan serampangan atas masalah publik kita? Bisa-bisa tidak ada masalah malah dibilang ada masalah. Masalahnya di A malah bilang masalahnya di B. Karena sumber masalahnya disimpulkan sembarangan, maka pengajuan dan analisis alternatif pemecahan pun serampangan.

Setelah sejumlah alternatif tersedia, giliran berikutnya adalah seorang presiden harus mengambil keputusan. Bagaimana nasib pengambilan keputusan pada dua paslon itu?
*

Pengambilan Keputusan: Keberanian & Ketegasan

DI atas kertas orang selalu mengidentikkan antara tentara dengan ketegasan. Tentara dianggap lebih tegas dari yang sipil, sehingga Prabowo yang dari TNI dianggap lebih berani dan tegas dari Jokowi

Orang lupa bahwa di dalam militer itu penuh dengan garis hirarki dan paternalisme. Hirarki itu tergantung jabatan, sedangkan paternalisme itu mengajarkan kepatuhan dan kebenaran berdasarkan usia, pangkat, jender, dll.

Tentara itu beraninya hanya dengan yang pangkatnya lebih rendah. Dengan yang pangkatnya lebih tinggi dia tidak berani. Mereka didoktrin untuk loyal. Makanya, Prabowo hanya bisa berani dengan Fadli Zon sebagai bawahannya di Gerindra, tapi dia tidak berani dengan Wiranto yang mantan atasannya dan Jokowi yang panglima tertinggi.

Jadi, kalau Prabowo yang presiden, dia pasti sungkan dan tidak mampu mengambil keputusan yang bertentangan dengan para jenderal bintang empat di Indonesia, misalnya terhadap Panglima TNI, Menhankam, karena pangkat mereka lebih tinggi dari Prabowo. Itulah jiwa korsanya militer yang berlaku di mana pun dan kapan pun.

Berbeda dengan Soeharto dan SBY—ketika menjadi presiden, karirnya sudah mencapai terpuncak di TNI, jenderal bintang empat. Bahkan Soeharto membaptis sendiri dirinya menjadi “Jenderal Besar”. Ini adalah cara untuk memberi komando tanpa sungkan di dunia militer.

Berbeda dengan Jokowi yang sipil dan dari orang kecil yang hidupnya tanpa hirarki. Paternalismenya cuma sebatas usia. Makanya selama ini Jokowi lebih enteng berhadapan dengan jenderal-jenderal di Polri dan TNI. Akhirnya Jokowi selama ini dikenal berani dan tegas, meskipun berhadapan dengan Wiranto, Luhut B. Panjaitan, Tito Karnavian, Budi Gunawan, dll.

Kalau tentara diidentik dengan berani dan tegas, kenapa Prabowo tidak bisa membela diri ketika divonis bersalah oleh para jenderal atasannya dalam kasus penculikan aktivis? Meski sampai hari ini Prabowo bilang dia tidak bersalah, kenapa Prabowo tidak berani menyeret Wiranto ke pengadilan? Kenapa Prabowo tidak berani bertindak hukum atas kesewenang-wenangan itu? Kalau dia merasa tidak bersalah tapi diam saja, itu artinya takut.
*

Implementasi Kebijakan

SETELAH sebuah kebijakan diputuskan, tahapan berikutnya adalah implenentasi. Salah satu faktor penting dalam implementasi adalah adanya aparatur yang disiplin.

Meskipun kedisiplinan adalah suatu nilai yang terinternalisasi dalam diri aparatur (PNS, TNI, Polri), namun keteladanan atasan menjadi faktor penting juga. Persoalannya, selama menjadi capres dan cawapres di Indonesia sudah berkali-kali itu, hal-hal privasi Prabowo sudah dibongkar-bangkir habis-habisan. Dua hal penting yang sudah tersiar ke publik adalah informasi bahwa selama di militer, Prabowo sering tidak disiplin, bolos, jalan-jalan ke luar negeri tanpa ijin atasan. Ini menjadi kesulitan bagi Prabowo sebagai teladan bagi aparatur negara, sehingga aparatur negara akan cenderung tidak disiplin selama Prabowo menjadi presiden.

Selain itu, publikasi yang begitu massif soal penculikan aktivis 98 oleh Prabowo menjadi berat bagi Prabowo sebagai teladan dalam hal perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Bahkan Prabowo akan sulit mengadili para pelanggar HAM di masa lalu. Jadi, masalah penegakan hukum dan perlindungan HAM jadi berat untuk dibangun.

Namun yang cukup positip dari Prabowo dalam hal pelaksanaan kebijakan publik adalah dia berasal dari nasionalis yang dekat dengan kalangan islam radikal, sehingga dia bisa menjadi penengah dari semua kelompok.

Walau demikian, masalah penegakan hukum dan pemberantasan terorisme menjadi masalah cukup serius di tangan Prabowo. Hal ini karena Prabowo akan ewuh-pakewuh dengan islam radikal yang sudah berjasa dalam menghantar dia ke kursi presiden.

Sementara, di tangan Jokowi, kondisi implementasi kebijakannya tetap seperti selama ini terjadi. Imej positip tentang ‘kerja-kerja-kerja’ tetap melekat di kalangan aparatur negara.

Sayangnya Jokowi tetap akan ditolak kalangan islam radikal, terutama ketika hendak melakukan kegiatan pencegahan terorisme dengan pelurusan ideologi kekerasan yang dianggap keliru, seperti yang dijanjikan Jokowi-Ma’ruf pada Debat I Capres. Bagi mereka, Jokowi tetap musuh mereka karena Jokowi membubarkan HTI.

Walau begitu, kebijakan-kebijakan Prabowo lebih terbuka untuk diboncengi khilafah yang lambat laun akan mendirikan negara khilafah.
*

Pilih 01 atau 02?

JADI, nasib kebijakan publik Indonesia lima tahun ke depan lebih efektif di tangan Jokowi-Ma’ruf ketimbang di tangan Prabowo-Sandi.

Bagi mereka yang suka pada efektivitas kebijakan di lini formulasi dan pengambilan keputusan, serta kedisiplinan kerja aparatur, dan tidak mudah bagi khilafah untuk hidup, berarti memilih Jokowi adalah tepat.

Namun bagi mereka yang ingin punya presiden yang bisa didukung oleh dua kubu (nasionalis dan radikalis?), sehingga situasi lingkungan kebijakan lebih kondusif, maka Prabowo adalah orang yang tepat.

Namun itu hanya terjadi di awal-awal masa jabatan saja. Selebihnya justru islam radikal justru akan bergerak melawan dan menumbangkan Prabowo agar negara ini segera berada kekuasaan mereka.

Selamat menjadi pemilih bijaksana, karena pemilih bijaksana selalu bisa menjawab: Apakah Prabowo dijamin lebih hebat dari Jokowi? (*)

Penulis : Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM Yogyakarta.