Home Suara Redaksi Langgar Masa Tenang Pemilihan Umum Sama Dengan Pidana

Langgar Masa Tenang Pemilihan Umum Sama Dengan Pidana

308
0

Suara Redaksi

Rangkuman Bahan Baca

Memahami Masa Tenang sebenarnya tidak sulit. Kuncinya hanya satu yakni mau dan rajin membaca. Tidak ada satu pun terapan aturan main maupun kebijakan yang tidak tertulis dalam sistematika Pemilihan Umum di negara manapun di dunia ini. Seluruh tahaban, perintah dan larangan dalam berpemilu diatur secara sah dan berpedoman regulasi tertulis. Pemilu bukan pesta rakyat tanpa perintah dan larangan.

Kali ini Redaksi Media LN Focus Indonesia News merangkum sejumlah fakta pengetahuan tentang Masa Tenang dalam Pemilihan Umum bagi pembaca LN Focus Indonesia News.

Sekali lagi kunci untuk mengetahui Masa Tenang adalah dengan membaca, guna lebih memahami dan lebih beralasan untuk konstruksi pengetahuan warga negara.

Masa Tenang Kampanye, Masa Larangan Kampanye, Masa Tenang Pra-Pemilu, Masa Tenang Menuju TPS dan Hari Pencoblosan, atau Masa Tenang Pemilu adalah larangan kampanye politik sebelum Pemilihan Umum digelar.

Sebab kampanye dan segala masa hiruk pikuk Pemilihan Umum sudah diatur dan diberikan ruang. Pemilihan Umum bukan pesta urakan atau semau gue lalu tidak terkendali tanpa aturan main atau sembrono.

Di bawah aturan mengenai masa tenang kampanye ini, pada beberapa yurisdiksi, misalnya Negara Slovenia, melarang penyebutan apapun terkait kandidat pada hari Pemilu. Beberapa yurisdiksi telah menyatakan secara hukum bahwa masa tenang kampanye merupakan bentuk pelanggaran hukum terhadap kebebasan berbicara.

Namun demikian, masa tenang kampanye ini digunakan di dalam dunia demokrasi untuk mengimbangi kampanye yang telah dilakukan dan menjaga kebebasan lingkungan pemungutan suara.

Masa tenang kampanye dioperasikan di berbagai negara untuk memberikan waktu kepada para pemilih untuk memikirkan kembali pilihan mereka sebelum menjatuhkan keputusan. Tidak ada kampanye yang diperbolehkan selama periode ini. Seringkali melakukan jajak pendapat untuk mengetahui pilihan orang lain juga dilarang.

Masa tenang kampanye secara umum diperkuat dengan ketentuan hukum, meskipun pada beberapa negara hal ini hanya merupakan kesepakatan, bersifat informal diantara partai poltik yang ada.

Mahkama Agung Amerika Serikat memutuskan di Burson v. Freeman (1992) bahwa kampanye hanya dapat dilakukan pada hari pemilihan di daerah yang terbatas pada sekitar Tempat Pemungutan Suara dan setiap larangan yang lebih jauh terhadap kampanye tidak sesuai dengan konstitusi.

Di Bulgaria, Mahkamah Konstitusi memutuskan pada tahun 2009 bahwa masa tenang kampanye serta larangan melakukan jajak pendapat sebelum hari pemilu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara. Pengadilan Konstitusional Hongaria memutuskan pada tahun 2007 bahwa pelarangan terhadap jajak pendapat tidak sesuai dengan undang-undang, namun masa tenang kampanye diizinkan.

Serupa dengan Hongaria, Mahkamah Konstitusi Slovenia juga memutuskan pada tahun 2011 bahwa larangan jajak pendapat bersifat inkonstitusional. Sesuai dengan bagian 329 undang-undang pemilihan Kanada, pada masa sebelumnya pendistribusian hasil pemilihan di daerah dimana jajak pendapat belum ditutup adalah dilarang, sehingga hasil pemilihan di bagian timur dan provinsi Atlantik Kanada tidak dapat mempengaruhi hasil pemilihan di bagian barat Kanada.

Namun larangan ini, meskipun ditegakkan oleh Mahkamah Agung, dicabut pada tahun 2012.

Istilah yang umum digunakan untuk menyatakan masa tenang kampanye di Amerika Serikat ialah periode blackout (blackout period). Di Slovenia hingga tahun 2016 diterapkan larangan penyebutan apapun terkait kandidat pada hari pemilu.

Pihak yang mengeluarkan pernyataan positif atau pernyataan-pernyataan kritik terhadap Partai Politik atau kandidat di media sosial, forum online atau menyatakan hal tersebut misalnya di restoran, dapat dituntut dan dikenai denda.

Selama lebih dari dua dekade, pihak media dan pemilih menahan diri dari berbicara mengenai politik pada hari sebelum pemilihan dan pada hari pemilihan. Pada tahun 2016, Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa tidak setiap pendapat adalah propaganda, telah menciptakan sebuah definisi baru mengenai istilah ‘propaganda’ dan memberikan pada pengadilan yang lebih rendah keputusan untuk menghukum orang yang memunculkan berita mengenai partai politik atau kandidat.

Mari kita menimba sedikit ilmu masa tenang kampanye negara-negara lain dengan durasi masa tenang sebelum pemilihan sekedar untuk diketahui.

MASA TENANG : Armenia 24 jam, Argentina 48 jam, Australia mulai tengah malam sebelum pemungutan suara hingga berakhirnya pemungutan suara pada hari pemilihan, Azerbaijan 24 jam sebelum hari pemilihan, Bulgaria 24 jam dari hari pemilihan, Kanada hingga tahun 2015 merupakan tindakan yang illegal di Kanada untuk menyebarluaskan hasil pemilihan pada saat proses pemungutan suara belum ditutup, Krosia mulai pukul 00:00 pada hari sebelum pemilihan hingga tempat pemungutan suara ditutup, Mesir 48 jam, Prancis pada hari sabtu sebelum hari minggu pemilihan-termasuk masa tenang pemungutan suara, Hongaria mulai pukul 00:00 pada hari sebelum pemilihan, India 48 hingga 24 jam lebih awal dari hari pemungutan suara.

Indonesia 3 hari sebelum pemungutan suara, Irlandia mulai pukul 14:00 pada hari sebelum pemilihan, Italia mulai pukul 00:00 pada hari sebelum pemilihan, jajak pendapat dilarang sejak 15 hari sebelum pemilihan dan dilarang mengucapkan nama kandidat di televisi pada bulan sebelum pemilihan, kecuali untuk TV program berita dan periklanan elektoral, Republic Makedonia mulai pukul 00:00 pada hari sebelum pemilihan, Malaysia pada hari pemilihan.

Berikutnya, Montenegro 48 jam, Nepal 48 jam, Selandia Baru antara pukul 00:00 hingga 19:00 pada hari pemilihan, Pakistan 24 jam, Paraguay 48 jam, Filipina, mulai pukul 00:00 pada hari sebelum pemilihan. Bila hari pemilihan didahului oleh pekan suci/hari libur, masa tenang kampanye berlangsung sejak pukul 00:00 hari sabtu, Polandia mulai pukul 00:00 pada hari sebelum pemilihan, Rusia 24 jam, Singapura 24 jam disebut dengan cooling-off day atau hari sejuk, pertama kali dimplementasikan pada tahun 2011, Spanyol 24 jam sebelum hari pemilihan, disebut dengan reflection day atau hari refleksi, Britania Raya antara pukul 00:30 hingga 22:00 pada hari pemilihan.

Indonesia

Masa Kampanye Pemilihan Umum, baik DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPD, DPR-RI maupun Capres Cawapres sudah berakhir dan memasuki masa tenang.

Masa tenang merupakan batas terakhir kampanye dan tidak boleh melakukan aktivitas kampanye, atau disebutkan dalam Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum.

Penegasan Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Kampanye Pemilu merupakan kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet dan rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.  Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.  

Larangan selama Masa Tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.

Sanksi jika melanggar larangan yaitu Pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Sanksi jika melanggar yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. 

Bagi setiap orang yang melakukan kampanye di masa tenang, berarti telah melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditetapkan oleh UU Pemilu maupun Peraturan KPU, sehingga dikenakan sanksi UU Pemilu.

Salam Pemilihan Umum Nasional Republik Indonesia, Tahun 2019. Tuhan Memberkati.

*Redaksi LN Focus Indonesia News*