Home Berita KPUD Ngada dan Bawaslu Instruksikan Segera Tempel C1 di Seluruh Kantor Desa...

KPUD Ngada dan Bawaslu Instruksikan Segera Tempel C1 di Seluruh Kantor Desa dan Kelurahan

1423
0

LN Focus Indonesia News – Ketua KPUD Kabupaten Ngada, Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stanislaus Neke bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Bastian Fernandez dalam wawancara khusus Redaksi media ini  tanggal 22 April 2019 di Kecamatan Golewa Tengah Kabupaten Ngada menegaskan instruksi  Undang-Undang Pemilu Tahun 2017.

Ketua KPUD Ngada dan Ketua Bawaslu Ngada memastikan penerapan peraturan terbaru UU Pemilu bersifat mengikat, wajib dilaksanakan dan apabila tidak diikuti, maka dikenai Pidana Kurungan Satu Tahun, denda Rp.12 Juta (Dua Belas Juta Rupiah).  

“Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 391 secara tegas menginstruksikan PPS wajib mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara seluruh TPS di wilayah kerja dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum dalam hal ini papan pengumuman Desa dan Keluarahan”, tegas Ketua KPUD Ngada, Stanislaus Neke.

Hal senada ditegaskan juga oleh Ketua Bawaslu Ngada, Bastian Fernandez.

“Apabila PPS tidak melakukan Instruksi Undang-Undang maka tanpa kompromi dikenakan Pasal Pidana yakni Pasal 508 yang berbunyi “Setiap Anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di setiap wilayah kerjanya atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dikenai Pidana kurungan 1 tahun dan denda Rp 12 juta’, tegas Ketua Bawaslu Ngada, Bastian Fernandez.

Ketua KPUD Kabupaten Ngada, Stanislaus Neke bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Bastian Fernandez menyatakan segala perilaku kerja Penyelenggara Pemilu telah diatur secara profesional dan sangat transparan serta bersifat wajib dilaksanakan. Karenaitu, ditambahkan, apabila tidak dilaksanakan, maka tanpa kompromi dikenai pasal Pidana.

Dengan demikian, lanjut Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Bastian Fernandez, masyarakat telah mendapat porsi sangat besar untuk langsung mengontrol segala perilaku Pemilu dan apabila ditemukan melawan aturan main, petugas berhadapan dengan sanksi Pidana kurungan.

Menurut dia, dengan penerapan Undang-Undang Pemilu seperti ini, pihak Penyelenggara Pemilihan Umum harus benar-benar tampil profesional dan wajib menguasai segala bentuk regulasi aturan main dalam menjalankan amanat Pemilihan Umum, yang bersifat mengikat, wajib hukum penerapan, transparan dan juga langsung diawasi oleh semua pihak di segenap pelosok wilayah NKRI. (Tim/Red)