Home Berita Komnas HAM RI Rekomendasi Gubernur NTT Penyelesaian Pasar Inpres Bajawa

Komnas HAM RI Rekomendasi Gubernur NTT Penyelesaian Pasar Inpres Bajawa

1066
0

LN Focus Indonesia News – Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan surat rekomendasi negara ditujukan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berisi merekomendasikan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk segera mengambil langkah konkret, menuntaskan penyelesaian masalah Pasar Inpres Bajawa, Kabupaten Ngada, Flores-NTT.

Rangkuman redaksi media ini, rekomendasi resmi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tertuang dalam Surat Komnas HAM RI kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, nomor 1521/R-PMT/X/2017, tanggal, 24 Oktober 2017, Perihal : Rekomendasi Akhir Terkait Relokasi Pasar Inpres Bajawa, ditujukan Kepada Yang Terhormat Gubernur NTT, alamat Jalan El-Tari Nomor 52 Oebobo, Kota Kupang, NTT. Surat Komnasham RI ditandatangani Sub Komisi Pemantauan Dan Penyelidikan, Komisioner, Natalius Pigai.

Dikutip redaksi, Surat Tembusan Komnas HAM RI ini disampaikan kepada enam pihak, masing-masing, kepada Ketua Komnas HAM RI Jakarta, Menteri Dalam Negeri RI, Jl Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Kapolda NTT, Jl Soeharto Nomor 3 Kupang, Bupati Ngada Jl Soekarno Hatta Nomor 1 Bajawa Kabupaten Ngada, Kapolres Ngada Jl Kartini Bajawa Kabupaten Ngada, Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Ngada, Saudara Severius Dose, Jl Pipipodo RT 005/RW 001, Kelurahan Bajawa Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Dalam surat Komnas HAM RI poin satu menegaskan, masalah Pasar Inpres Bajawa sudah cukup lama berlangsung dan belum ada penyelesaian bagi semua pihak, terutama masyarakat Ngada. Poin dua, bahwa terdapat potensi konflik, baik vertikal maupun horisontal, karena berlarutnya masalah relokasi Pasar Inpres Bajawa yang ditangani pihak Pemda Ngada. Poin tiga, bahwa Pemda Ngada dinilai lamban dalam menangani masalah relokasi pasar, sehingga menjadi berlarut penyelesaiannya. Poin empat, bahwa tidak ada langkah konret penyelesaian dari Pemda Ngada, sehingga diabaikan. Poin lima, penanganan relokasi Pasar Inpres Bajawa tidak lagi diserahkan kepada pihak Pemkab Ngada, sehingga menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Komnas HAM RI, karenitu sesuai dengan kewenangan Komnas HAM RI yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 38 dan Pasal 44 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 maka direkomendasikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur mengambil langkah konkreet penyelesaian masalah Pasar Inpres Bajawa sesuai kewenangan Gubernur.

Komnas HAM RI juga menegaskan dalam isi surat, bahwa pengabaian terhadap hak-hak warga negara merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.  Komnas HAM RI menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur atas peran tugas menyelesaikan masalah Pasar Inpres Bajawa, Kabupaten Ngada di Pulau Flores-NTT. (Sumber : coppy surat resmi Komnas HAM RI / Tim/Red)