Home Artikel Transisi Dan Mimpi Perubahan Pasca Plt Bupati Menjadi Bupati Ngada

Transisi Dan Mimpi Perubahan Pasca Plt Bupati Menjadi Bupati Ngada

646
0

Oleh : Aurelius Do’o

“Transisi Kepemimpinan terjadi ketika seorang Pemimpin sudah mulai berpikir meninggalkan jabatan untuk tujuan meraih jabatan yang baru, dengan cara perilaku meninggalkan amanat dan jabatan yang diemban,” (Aurelius Do’o).

Pasca Bupati Ngada meninggalkan tugas jabatan sebagai Kepala Daerah karena lebih memilih maju sebagai Calon Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, berikutnya tersangkut penangkapan OTT KPK RI, seterusnya menjalani proses hukum, divonis terbukti dan dihukum, sesungguhnya Kabupaten Ngada mengalami ketiadaan Kepala Daerah atau Bupati.

Ruang kosong itu di-isi sementara oleh Pelaksana Tugas, Wakil Bupati, bukan Bupati. Sementara pada jabatan Sekretaris Daerah juga terjadi transisi, Sekda Ngada pensiun, menunggu Sekda baru. Pasar pertanyaan masyarakat menyebar, kapan Plt Bupati dilantik jadi Bupati. Sesungguhnya, transisi posisi dan tindak Kepemimpinan terjadi pada siklus seperti ini. Bahkan terjadinya sejak Bupatinya berpikir mau meninggalkan tugas untuk jabatan baru

Hemat penulis, “Transisi Kepemimpinan terjadi ketika seorang Pemimpin sudah mulai berpikir meninggalkan jabatan untuk tujuan meraih jabatan yang baru, dengan cara perilaku meninggalkan amanat dan jabatan yang diemban”.

Menyimak refleksi Bangsa era Orde Baru, sedikitnya tertulis catatan alih kekuasaan dan alih kepemimpinan bersisikan semarak manipulasi, semarak anomali, karena alasan-alasan pragmatis. Sementara pada level daerah juga tidak kalah alasan. Muncul alasan-alasan ketiadaan Kepala (Daerah), kosong, fakum kepemimpinan nomor satu, alpa Bupati dan lain sebagainya.

Maka judul tulisan ini, Transisi Dan Mimpi Perubahan Pasca Plt Bupati Menjadi Bupati Ngada.

Pertama, jika terjadi transisi seperti ini, untuk mengatasi berbagai gejala maupun kondisi kinerja yang berlarian tunggang-langgang dan untuk menjebol jalan buntu, secara pengetahuan diyakini beberapa hal dapat dilakukan guna menolong kondisi, yaitu para pemangku Eksekutif harus semakin sadar diri terhadap peran tugas sebagai alat negara untuk pelayanan yang lebih bijak, kondusif dan bebas dari korupsi. Begitupun para pejabat publik harus sadar akan tugas pengabdian bagi masyarakat.

Selanjutnya Legislativ harus memaksimalkan fungsi tugas secara lebih progresif. Pengawasan, Legislasi dan Budgeting. Sementara Yudikatif sebagai lembaga Penegak Hukum wajib pantang ragu menegakan supremasi hukum. Dan, Pers jangan mundur mewartakan fakta seluruh kinerja yang tidak sesuai perintah dan aturan main Negara. Kira-kira itulah beberapa hal penting untuk diingat.  

Mimpi Perubahan Pasca Pelaksana Tugas Dilantik

Jika sungguh mengamati parade catatan harian Masyarakat Ngada, termasuk yang berhasil terexpos surat kabar beserta kolom-kolom suara sosial suara warga, berikut ini disebut mimpi Perubahan Ngada kedepan.

Pertama, Bupati menjadi Tokoh Terdepan dan Orang Pertama yang menjalankan amanat Pembangunan Daerah dalam nafas Revolusi Mental dan sikap menegakan Supremasi Hukum di Kabupaten Ngada. Berantas lah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penjabaran real dibawah kendali perubahan daerah ke arah yang lebih baik.

Kedua, Bupati sebagai Tauladan Kinerja. Kerja intelektual Kepala Daerah tidak boleh hanya mampu beretorika belaka. Tidak juga hanya untuk mencetuskan dan melepas kebijakan-kebijakan daerah. Tetapi Bupati harus terdepan dalam segenap proses penyehatan kembali Daerah Kabupaten yang lesu, menjadi pengawas segenap proses yang handal dari perjalanan transisi dan carut-marut bebagai ketidakpastian ketegasan kinerja di hadapan masyarakat. Buahnya adalah azas manfaat.

Ketiga, Bupati jangan banyak urus politik pragmatis, tetapi uruslah politik menata multi sektor Daerah secara lebih bermartabat dan seimbang.

Banyak catatan mengetengahkan tidak sedikit Kepala Daerah lebih sibuk mengurus hura-hura penggalangan politik basis suara, ikutan tour kampanye kemana-mana, dibanding melaksanakan tugas negara.

Seharusnya sibuk bekerja untuk membawa daerah segera ter-entas-kan di berbagai ketertinggalan nyata, sibuk menjawab pemenuhan pembangunan masyarakat yang tergerus dan merintih dimana-mana, sibuk mendorong penegakan supremasi hukum berbagai level mulai dari tingkat terbawah tingkat Desa sampai Kabupaten, sibuk menindak tegas melalui peraturan dan kebijakan penanganan masalah kepada para kontraktor nakal yang bekerja mencuri dan merampok uang negara bermodus kerja proyek asal-asalan, sibuk menata ulang perilaku mandeg penyerapan anggaran Daerah yang bertele-tele dan turut suka, sibuk menata dan menindak mentalitas para ASN Daerah apabila ditemukan minus kinerja perubahan, dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya yang harus dikerjakan sebagai perintah Negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Tidak menjadi seperti tenaga poltik lapangan atau juga tenaga harian parpol, juru gedor basis suara dimana-mana, lupa marwah tugas perutusan untuk merubah nasib daerah dan masyarakat banyak.

Keempat, Bupati harus mampu Rekonsiliasi Konstruktif terhadap seluruh kekuatan di Daerah

Poin ini menekankan tindakan konstruktif. Rekonsiliasi tidak boleh kerdil senilai cipika-cipiki untuk sekedar bisa saling tersenyum, melainkan rekonsiliasi konstruktif dalam bingkai memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada di daerah dengan tepat, maksimalisasi setiap fungsi dan tugas masing-masing stake holders daerah sebagai sumber daya untuk mempercepat perubahan.

Sementara rekonsiliasi kerdil adalah tindakan berupaya berbaikan dengan semua orang, dengan ambisi untuk berramai-ramai mengangguk kepala, Asal Bapak Senang. Sebaliknya Rekonsiliasi Konstruktif tidak demikian. Fungsinya jauh lebih besar untuk Pancasila, Bangsa dan Kemajuan Indonesia, termasuk untuk Ngada maju, semakin mandiri dengan penuh martabat.

Kelima, Jadilah Bupati Reformis

Bupati pasca Reformasi adalah kumpulan Kepala Daerah yang sangat diharapkan mampu menjadi sosok pejuang-pejuang tangguh di negeri ini, menjadi motor perubahan berhaluan Reformasi. Bupati era kini tidak lagi hanya bisa disebut sebagai Kepala semata, tetapi sebagai Reformis. Gerakan Reformasi di tingkat pusat hingga berhasil menurunkan rezim Orba, sesungguhnya merupakan gerakan haluan perubahan nyata untuk diteruskan dalam implementasi Pemerintah Daerah di segenap pelosok NKRI.

Begitu banyak catatan perilaku kebijakan masa lalu yang patut dikerjakan dengan sandi perubahan, mereview, meralat, melakukan penyegaran kabinet, memberikan arah dan mengexecusi jalan-jalan buntu peninggalan masa lalu, demi terwujudnya tahaban kendali perubahan secara baik dan lebih bisa diharapkan seterusnya.

Inilah sejumlah harapan pasca transisi. Kedepan kiranya terkondisi satu bab yang berisikan parade catatan kinerja, parade semangat dalam relevansi pemikiran bersama tindak nyata menjawab barisan problematika aktual di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selamat Mengabdi dan Selamat saat menjadi Bupati sebagai Pelayan yang Berintegritas. Wassalam.

Penulis : Aurelius Do’o, Wartawan – Sebuah Catatan

Tulisan ini ditayang sebelum Pelantikan Plt Bupati Ngada Paulus Soliwoa dilantik menjadi Bupati Ngada. Tayang akhir Maret, Tahun 2019