Home Artikel Sekolah Gratis dan Peluang Kebangkrutan Negara

Sekolah Gratis dan Peluang Kebangkrutan Negara

193
0

Oleh: Anthony Tonggo*

WACANA ‘sekolah gratis’ semakin serius ditanggapi negara. Bermula dari diskursus para aktivis (LSM dan mahasiswa) yang ‘menangisi’ nasib kaum miskin, kemudian menginspirasikan politisi untuk melakukan manuver politik kekuasaan di panggung kampanye pemilu, dan pemerintahan (tepatnya beberapa pemda) pasca-pemilu 2004 hingga kini mulai  menepati janji mereka: kebijakan sekolah gratis mulai diterapkan di mana-mana.

Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan sudah sampai pada sekolah gratis hingga SMU/SMK. Sedangkan di beberapa propinsi lain  melakukan sekolah gratis hingga SMP, misalnya Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan DKI. Di beberapa propinsi lainnya masih sebatas beberapa kabupaten/kota yang punya program sekolah gratis.   

Melihat respon penguasa yang sangat ‘bangga’ (dan mendorong propinsi-propinsi lain), selera kaum miskin, serta aspiarasi para aktivis di berbagai daerah yang menuntut pemerintah untuk memberlakukan sekolah gratis, maka masa depan politik dan kebijakan publik kita akan menyelenggarakan kebijakan sekolah gratis tersebut.

Akhirnya bangsa ini pun yakin, bahwa sekolah gratis adalah jawaban efektif untuk menolong kaum miskin agar bisa keluar dari jebakan kemiskinan mereka.

Betulkah sekolah gratis akan membantu kaum miskin untuk keluar dari kemiskinannya? Pertanyaan ini penting bagi kita agar jangan sampai kita sedang bermimpi tentang fatamorgana nasib bangsa ini.

Sekolah yang Memiskinkan

Kebijakan ‘sekolah gratis’ dapat mewakili logika bahwa secara teoritisnya orang miskin itu selalu berasal dari mereka yang tidak sekolah. Atau, orang kaya itu selalu berasal dari mereka yang pernah sekolah.

Dalam realita empiriknya, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin itu memiliki orangtua yang pernah sekolah juga. Bahkan tidak sedikit dari orangtua miskin itu pernah mengenyam pendidikan minimal SMA. Apakah realita ini masih dapat membenarkan tesis bahwa tidak sekolah pasti akan miskin?

Realita adanya kaum miskin terpelajar di bumi pertiwi ini bisa dimaknai secara negatip bagi dunia pendidikan kita. Banyak keluarga di masa lalu dengan berani mengambil keputusan untuk membiayai (baik dengan mengutang maupun dengan modal sendiri) putra-putrinya masuk sekolah; dengan satu keyakinan yang teguh: dengan sekolah itulah kehidupan keluarga mereka akan lebih baik lagi. Jadi, ibarat kail, harus membuang ikan yang ada menjadi pancingan dulu, baru dapat yang lebih banyak ikan. Atau seperti judi; korbankan modal dulu baru dapat untung.

Kenyataan berbicara lain! Banyak keluarga yang sudah habis-habisan membuang biaya untuk menyekolahkan anaknya justru menghasilkan anak-anak yang tidak produktif. Akhirnya dinasti keluarga-keluarga itu semakin hari semakin miskin lagi.

Fenomena ini berarti sekolah pun sudah memberi peran negatip bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Banyak keluarga jatuh miskin justru   karena mereka pernah sekolah.  Artinya sekolah sudah memberi harapan kosong bagi mereka.

Realita ini eratlah hubungannya dengan betapa rendahnya mutu pendidikan kita. Bila sekarang banyak orang miskin, maka kontribusi sekolah pun ada di sana. Bila sekarang ada anggota masyarakat yang lebih memilih untuk tidak menyekolahkan putra-putrinya, maka itu tidak selalu diartikan dengan kemiskinan, tetapi bisa berarti ada trauma terhadap sekolah. 

Klaim akademik bahwa kondisi pendidikan di tanah air ini masih sangat prihatin dan belum ada tanda-tanda membaik kualitasnya di masa depan. Dalam banyak aspek, dunia persekolahan kita masih saja mengkuatirkan. Bila sekarang ketika banyak keluarga jatuh miskin lalu sebagian keluarga ingin menghindari sekolah, dan pemerintah justru mengambil-alih pembiayaannya, maka setelah terjadi kebangkrutan di tingkat keluarga, sekarang akan menuju ke kebangkrutan negara. Kebangkrutan di tingkat keluarga saja sudah cukup membuat goyahnya negara ini, apalagi nanti kebangkrutan negara.

Perubahan Indikator

SEKOLAH kita selama ini menjejali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Semua ini hanya digambarkan lewat jawaban peserta didik di atas kertas ujian, ulangan, dan latihan.  Padahal kehidupan riil bagi manusia bukanlah kertas! Manusia butuh makan nasi, bukan makan kertas! Manusia butuh minum air, bukan minum tinta spidol di kelas! Manusia butuh pergaulan langsung dengan sesamanya, bukan bergaul dengan soal-soal.

Manusia butuh mengelola alam secara langsung, bukan butuh pembicaraan tentang alam. Dan akhirnya, manusia butuh segera memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan butuh menjawab soal-soal di kelas.  Apa yang dilakukan di sekolah-sekolah kita selama ini baru mempelajari tentang hidup, belum belajar menjalani hidup yang riil, sehingga ketika berhubungan kebutuhan hidup yang nyata mereka menjadi gagap, mandul, dan lumpuh.

Sekolah harus mengubah ke arah yang membuat perserta didik belajar menjalani hidup yang riil. Peserta didik tidak perlu belajar banyak tentang bagaimana makluk bisa hidup, tapi belajar tentang menghidupkan makluk. Anak tidak perlu dianggap pintar karena tahu tentang bagaimana cara menyehatkan badan, tapi membuktikan bahwa badan mereka bisa sehat. Tidak boleh mengukur anak hebat itu yang tahu bahwa ‘berani karena benar’, tapi yang bisa membuktikan bahwa ‘setiap dia benar ia selalu berani’. Peserta didik tidak boleh diajarkan tentang bagaimana menghasilkan uang, tapi memberi dia bukti bahwa dia bisa menghasilkan uang.

Perubahan paradigma ini akan menghasilkan lulusan yang tidak lagi sekadar menawarkan ijasah dan nilai, tapi menunjukkan bukti bahwa dia bisa (dan sudah) menghasilkan sesuatu. Anak dikatakan hebat dalam Bahasa bukan dilihat dari dia tahu semua ketatabahasaannya, tapi dari hasil karangannya, dari pembicaraannya secara lisan, dari hasil surat/naskah yang dia tulis.

Jadi, pendidikan tidak boleh lagi membuat peserta didik kita banyak tahu, tapi harus punya banyak karya. Pendidikan tidak boleh lagi membuat peserta didik bangga punya ijasah, tapi bangga kalau punya karya nyata. Pendidikan tidak boleh membuat peserta didik banyak tahu tentang hidup, tapi harus bisa hidup; bukan sekadar tahu cara makan, tapi bisa menghasilkan makanan. Akhirnya pendidikan tidak boleh menghasilkan peserta didik yang hanya tahu tentang bagaimana agar tidak miskin, tapi yang bisa membuktikan bahwa dia tidak miskin.  (***)

* Anthony Tonggo,  Almnus FISIPOL UGM, Pegiat Otodidag (Pendidikan Daya-Cipta/PD-C), tinggal di Yogyakarta.