Home Artikel Perlukah Negara Agama?

Perlukah Negara Agama?

303
0

**Tanggapan atas tulisan Denny JA “NKRI Bersyari’ah atau Ruang Publik yang Manusiawi?**

Oleh Anthony Tonggo

TULISAN “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, Denny JA mengungkapkan dua hal, yaitu: 1. Rizieq Shihab sebagai tokoh NKRI Bersyari’ah atau Khilafah itu belum mengajukan proposal yang menjabarkan konsep utuh dan detail tentang NKRI Bersyariah, dan 2. Belum menunjukkan bukti empirik tentang prestasi (kemanusiawian) negara bersyariah. Sementara itu, nilai-nilai keislaman justru lebih dipraktikkan di negara-negara non-islam, terutama di barat, dibanding di negara-negara islam.  Denny menyarankan agar Indonesia tetap memilih negara Pancasila.

Pendapat Denny JA ini membuka pertanyaan: Apa argumen untuk memilih Pancasila dan menolak negara bersyari’ah ataupun sebaliknya?

Saya ingin memperluas cakrawala diskusi dengan menjawab pertanyaan: Perlukah negara agama? Untuk menjawabnya tentu akan menjawab juga pertanyaan: Apakah negara agama sudah pernah membuktikan prestasinya?

Pengalaman Dunia

ADA 68 negara yang berasaskan agama. Berasaskan Katolik Roma 23 negara, Ortodox 10 negara, Islam 29 negara, Yahudi 1 negara, Hindu 1 negara, dan Budha 4 negara (Robert J. Barro dan Rachel M. McCleary, “Wich Countries Hae State Religions?”, 2015). Apa bukti prestasi negara-negara agama?

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan negara-negara maju yang paling sejahtera (2016) di dunia. Lima negara paling sejahtera di dunia justru nyaris ditenggeri semua oleh negara-negara Ortodox, yaitu Norwegia (1), Denmark (2), Islandia selama 10 tahun berturut-turut (3), dan Finlandia (5). Hanya satu negara nonberagama yang berada di lima besar, yaitu Swiss. (Tribunnews.com, Kamis, 7/9/2017). 

The Legatume Institute (2016), lembaga penelitian yang berbasis di London, mengumumkan indeks kemakmuran negara-negara di dunia dengan menempatkan Norwegia (1), Selandia Baru (2), Denmark (3), Inggris (4), Perancis (5), Singapura (6), Jepang (7), Hong Kong (8) adalah negara-negara termakmur (Tribunnews.com, 18/2/2018). Meski ada tujuh indikator ekonomi, namun ada aspek kebebasan dan keamanan individu juga.  Tiga dari negara ortodox dan empat dari negara nonberagama.

The Legatume Institute pun mengeluarkan lagi data tahun 2017 (Global Prosperity Index), bahwa Tujuh Besar negara  paling makmur di dunia didominasi oleh negara-negara Skandinavia, yaitu Norwegia, Selandia Baru, Finlandia, Swiss, Swedia, Belanda, dan Denmark. Norwegia, Finlandia, dan Denmark adalah negara Ortodox, sisanya adalah negara-negara non-agama. (Liputan6, 6 Januari 2018).

PBB pun mengeluarkan data lima negara yang pendapatannya hanya untuk makan sehari adalah Sudan, Yaman, Somalia, dan Nigeria. Kecuali Nigeria, semuanya berasal dari negara-negara agama, yaitu bersyari’ah Islam. (Liputan6, 19/10/2017).

PBB juga mengeluarkan World Happiness Report (2017), bahwa dari 155 negara di dunia, menempatkan negara-negara barat paling mendominasi kebahagiaannya, yaitu Norwegia, Islandia, Swiss, Finlandia, Belanda, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan Swedia. Jadi, indeks kebahagiaan tertinggi pun didominasi negara-negara beragama Ortodox dan negara barat yang nonberagama. Negara-negara beragama lain cenderung di ranking menengah dan bawah, termasuk 10 besar terendah, misalnya Sudan dan Yaman.

Jadi, negara paling sejahtera, makmur, dan bahagia itu hanya ada di negara bergama ortodox dan nonberagama.

Di Indonesia mengenal terminologi “Agama KTP”. Artinya beragama hanya sekadar tertulis di Kartu Tanda Pendduk (KTP), sementara dalam kenyataannya tidak relijius. Tidak mejalani perintah agama. Mungkin kita akan beralasan bahwa orang yang beragama sekadar KTP itulah yang tidak akan bisa mencapai hidup makmur, sejahtera, dan bahagia. Pertanyaannya: Apakah sudah terbukti bahwa negara-negara paling relijus itu lebih sukses?

WIN/Gallup International (2018) mengumumkan 20 negara paling relijius di dunia, yaitu Ethiopia, Malawi, Nigeria, Sri Lanka, Yaman, Burundi, Djibouti, Mauritania, Somalia, Afghanistan, Komoro, Mesir, Guinea, Laos, Myanmar, Kambodja, Senegal, Chad (dan Ghana, Mali, Qatar, Kongo, Rwanda, dan Zambia) adalah negara dengan 95 – 99 persen penduduknya relijius, namun tidak satu pun dari mereka yang masuk sebagai negara paling sejahtera dan bahagia. Bahkan banyak yang berada di peringkat menengah ke bawah dalam index negara sejahtera dan bahagia.

Sebaliknya, 20 negara paling tidak relijius di dunia justru berada pada peringkat menengah ke atas sebagai negara sejahtera dan bahagia, misalnya Cina, Jepang, Swedia, Norwegia, Hong Kong, Belanda, Israil, Inggris, Selandia Baru, Australia, Jerman, Swiss, dan Spanyol.  Bahkan diantara negara-negara maju itu menyimpan paling banyak orang ateis, mulai dari negara-negara Skandinavia hingga Jepang, China, dan lain-lainnya.

Norwegia sebagai negara paling makmur, sejahtera, dan bahagia, ternyata jumlah penduduknya yang percaya Tuhan hanya 37 persen, sedangkan 39 persennya ateis. China 40-49,9 ateis, Jepang 30-39 persen ateis, seperlima orang Perancis adalah ateis, 10-19 persen orang Australia adalah ateis, sebagian orang Islandia adalah Lutheran dan agama lokal namun sisanya menganut ateis (TribunPekanbaru.com, 29 November 2017).  Jerman sebanyak 41-49 persen ateis, AS sekitar 3-9 persen ateis, Inggris 31-44 persen ateis, Kanada 6 persen ateis (Merdeka.com, 15 Juli 2014).

Bila ternyata negara beragama dan yang paling relijius pun tidak menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka apalah artinya cita-cita agama yang muluk-muluk itu? Apa argumentasi kita untuk mendirikan negara agama? Ortodox dan ateis saja tdak bernafsu untuk menjadikan ideologi mereka sebagai dasar negara, apa dasar agama-agama lain di dunia untuk menjadikan agamanya sebagai dasar negara?

Bersama data yang dilansir Denny JA tadi, maka yang berhasil membuktikan sebagai negara sukses dan maju itu bukan negara yang berasaskan agama dan negara relijius, tapi negara yang menjalankan nilai-nilai kebaikan. Antara nilai dengan agama tentu berbeda. Meminjam Emile Durkheim, dalam agama ada wahyu, organisasi, simbol, dan ritual berdo’a (Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, 1993), maka yang bernilai bagi pegangan etika manusia adalah yang ada di wahyu.Bisa saja orang memegang wahyu tanpa harus beragama. Atau orang bisa memegang norma-norma lain yang ada tanpa harus dari agama.

Negara Pancasila

KETIKA negara agama tidak bisa menjamin kesejahteraan dan kedamaian serta kebahagiaan hidup di dunia ini, maka dengan sendirinya Sila Pertama di Pancasila sudah terkonfirmasikan: Pancasila belum bisa digeser oleh Piagam Djakarta. Bahkan penolakan atas demokrasi yang diamanatkan Sila Keempat (demokrasi) pun tidak berargumen, karena tidak ada pemimpin dari negara agama mana pun di muka bumi ini yang bisa menjadi teladan dunia, kecuali seorang Paus dari Vatikan. Itu pun Paus dipilih secara demokratis oleh konferensi internasional semua uskup/kardinal sedunia. Jadi, semua pemimpin hebat dunia justru lahir dari tatacara demokrasi.

Makna dalam setiap butir Pancasila adalah nilai-nilai keutamaan yang universal bagi manusia dari agama mana pun. Manakah sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan agama?  Sila keempat (demokrasi) yang dipersoalkan para pejuang syari’ah (pemimpin dan keputusan menurut pemuka agama), apakah ada jaminan tokoh agama bisa berpikir dan berbuat seperti yang ada dalam pikiran dan perasaan setiap warga negara? Bukankah dalam realitanya tidak semua tokoh agama berperilaku bagus?

Memang 73 tahun kita merdeka dan berpancasila belum bisa mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan setiap warga negara, tapi apakah itu karena salah Pancasila? Dalam kenyataannya, setiap   saat, hidup kita ini belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita yang belum menjalankan Pancasila, bagaimana kita sudah menyatakan Pancasila tidak bagus? Kita baru pantas mengatakan Pancasila itu gagal kecuali hidup setiap warga negara ini sudah menjalankan Pancasila namun nasib kita tetap buruk. Ini metodologi evaluasinya.

Jadi, Pancasila memang masih layak menjadi dasar negara. Agama manapun tidak bisa menjadi dasar negara karena tidak bisa membuktikannya. Negara-negara yang menjalani nilai-nilai kemanusiaan sudah membuktikan keberhasilannya, dan itu semua ada di Pancasila. Jika mau diteliti, maka bisa jadi Pancasila lebih dilaksanakan di barat daripada di Indonesia sendiri. (***)

Penulis : * Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM, tinggal di Yogyakarta.