Home Artikel Pengembalian Kelebihan Dana, DPRD Sikka Masih Punya Waktu Bangun Citra Positif

Pengembalian Kelebihan Dana, DPRD Sikka Masih Punya Waktu Bangun Citra Positif

245
0

Oleh : Petrus Selestinus

“DPRD Sikka masih punya waktu membangun citra positif memenuhi rekomendasi BPKP NTT soal pengembalian kelebihan dana tunjangan DPRD SIKKA Tahun 2018”.

BPKP NTT telah menunaikan tugas pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sikka khususnya dana tunjangan Anggota DPRD 2018 yang oleh Bupati Sikka dinilai sebagai tidak layak dan tidak memenuui prosedure dalam penentuan angka tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan DPRD Sikka 2018, ketika Bupati Ansar Rera berada diujung masa jabatannya. Meskipun kita belum tahu secara pasti Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP dimaksud tergolong yang mana, apakah Laporan Hasil Pemeriksaan itu mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Darah atau Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP itu mengenai Kinerja, yang memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

Oleh karena itu baik Bupati Sikka maupun DPRD Sikka harus mendeclare bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP NTT itu bersifat terbuka untuk umum, bukan bersifat rahasia karena bukan rahasia negara, agar masyarakat bisa tahu apa sebenarnya yang telah terjadi, dan menjadi tanggung jawab siapa saja untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP NTT atas keuangan Pemerintah Daerah, Cq. DPRD Sikka.

Memang UU memberikan batas waktu selama 60 (enam puluh) hari kepada pejabat yang direkomendasikan (DPRD) untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, tetap di bawah pantauan BPKP NTT. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa Hasil Pemeriksaan BPKP NTT, disimpulkan bahwa dana tunjangan perumahan dan transportasi bagi Anggota DPRD Sikka pada periode 2018, terdapat angka tunjangan yang melebihi nilai kewajaran/kepantasan karena terdapat pelanggaran dalam proses penentuan nilai tunjangan yang sesungguhnya yang tidak didasarkan hasil survey sesuai standar Undang-Undang, oleh karena itu menurut BPKP NTT terdapat kelebihan angka penerimaan yang tida wajar bagi 35 Anggota DPRD Sikka adalah sebesar Rp. 3.393 miliar yang oleh BPKP NTT merekomendasikan agar dalam tempo 60 (enam pukuh) hari dana itu dikembalikan kepada Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

Pemeriksaan BPKP/BPK, adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi disini yang diperiksa adalah pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mempertanggung- jawabkannya.

Dan tanggung jawab itu sudah ditunjukan oleh Bupati Sikka Robby Idong sebagai koreksi total atas kesalahan Bupati Joseph Ansar Rera 2013-2018, yang masih mencoba lempar batu sembunyi tangan dan mencari kambing hitam menyikapi kasus ini. Terhadap pertanyaan publik tentang apakah penyelesaian secara hukum hanya cukup dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 3.393 miliar kepada Kas Daerah dan persoalannya selesai atau proses hukum atas tindak pidana korupsi masih terus berlanjut, maka jawabannya hal itu tergantung dari sikap DPRD Sikka dan Bupati Sikka.

Artinya jika dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ini 35 Anggota DPRD Sikka mengembalikan kelebihan dana tunjangan yang diterima masing-masing kepada Kas Daerah, maka dengan demikian berarti rekomendasi BPKP telah dilaksanakan oleh Anggota DPRD Sikka, karenanya BPKP tidak akan meningkatkan pemeriksaan ke tahap pemeriksaan investigatif guna mengungkap indikasi kerugian negara/daerah dan apakah ada atau tidaknya unsur pidana.

Jadi, dalam tempo 60 (enam puluh) hari ke depan ini merupakan ujian terhadap kadar kepatuhan 35 Anggota DPRD Sikka, apakah mereka masih tetap membangkang karena ingin mempertahankan kelebihan dana tunjangan perumahan dan transportasi yang sudah dinikmati, atau memilih harus mengembalikan kepada yang berhak yaitu Pemda Sikka.

Jika memilih mempertahankan, maka mereka juga harus siap menghadapi proses hukum pasca “Audit Investigatif” BPKP NTT, sebagai konsekuensi yuridis dari sikap memilih mempertahankan menikmati uang haram tadi dan akan berlanjut ke Audit Investigatif. Dengan demikian kita bisa membayangkan kondisi dimana kursi DPRD Sikka suatu saat akan kosong karena mayoritas Anggota DPRD Sikka harus menghadapi proses hukum dan dengan demikian fungsi representasi rakyat yang diemban oleh Anggota DPRD Sikka akan berantakan tidak terurus dengan baik.

Ini memang jelas suatu kondisi dan potret yang sangat tidak baik bagi proses demokratisasi yang dihadapi Warga Masyarakat Sikka di tanggal 17 April 2019 dan selama 5 (lima) tahun ke depan, karena penyelenggaraan pemilu didasarkan kepada asas-asas jujur, adil dan berkualitas demi melahirkan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang ber-“Hati Nurani, bukan yang emosional dan kehilangan akal sehat, karena rakyatpun akan memilih dengan Hati Nurani Rakyat sendiri.

Sikap Bupati Sikka menggugat kelebihan bayar tunjangan Anggota DPRD Sikka 2018, harus dipandang sebagai peringatan dini dan pencegahan korupsi yang sangat efektif, terutama untuk menyelematkan wajah DPRD Sikka dan Pemerintah Daerah Sikka serta memberikan citra baik bagi ke 35 Anggota DPRD Sikka, terlebih-lebih karena ke 35 Anggota DPRD Sikka ini pada saat yang bersamaan sedang berada dipertengahan jalan sebagai caleg menuju pemilu legislatif tanggal 17 April 2019.

Ini momentum yang menentukan apakah ke 35 Anggota DPRD Sikka ini masih layak dipilih kembali atau cukup sampai di urusan kelebihan dana tunjangan yang saat ini menjadi obyek pemeriksaan BPKP NTT, tentu semuanya berpulang kepada sikap ke 35 Anggota DPRD Sikka yang juga adalah Caleg 2019 dan bagaimana Hati Nurani Rakyat menilai.

(Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat PERADI)