Home Berita Pengadilan Tipikor Kupang Belum Beri Putusan Lengkap Perkara OTT Dukcapil Ngada

Pengadilan Tipikor Kupang Belum Beri Putusan Lengkap Perkara OTT Dukcapil Ngada

157
0

Focus Indonesia News – Pembuktian perkara OTT terhadap Kepala Dinas Dukcapiil Kabupaten Ngada, Flores, Vitalis Fole yang telah diputuskan bebas oleh Tim Majelis Pengadilan Tipikor Kupang-NTT, dengan catatan satu Hakim tidak sependapat terhadap putusan bebas, menurut Kejaksaan Negeri Bajawa (26/03/2019), melalui Kasi Pidsus. Edi Sulistio Utomo, SH, pihak Kejaksaan belum menerima Putusan Lengkapnya dari pihak Pengadilan sampai saat ini.

Ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Bajawa, Flores (26/03/2019), Kejaksaan Negeri Bajawa, melalui Kasi Pidsus. Edi Sulistio Utomo, SH mengungkapkan hal ini kepada wartawan. Namun Kejaksaan memastikan hal ini tidak menyurutkan langkah Kejaksaan Negeri Bajawa mengajukan Kasasi perkara. Pengajuan Kasasi sudah didaftarkan pada tanggal 27 Februari 2019 dan menunggu keputusan Kasasi.

“Seharusnya setelah putusan, kami berhak menerima putusan lengkap dari pihak Pengadilan. Kami tidak menerima itu, termasuk pada saat kami memasukan memory Kasasi. Kami menyusun memory Kasasi berdasarkan hasil rekaman kami selama persidangan. Putusan lepas dari Pengadilan itu sampai sekarang kami belum terima”, ungkap Kasi Pidsus. Edi Sulistio Utomo, SH.

Dikabarkankan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bajawa optimis menang Kasasi. Sesuai pasal tuntutan hukum dalam persidangan, tambah Edi Sulistio Utomo, SH, ketika menang dalam Putusan Kasasi maka selanjutnya pelaku menjalani hukuman penjara 4 Tahun.

Baca juga : https://larantuka.com/2019/03/lanjut-perkara-ott-dukcapil-ngada-jaksa-optimis-menang-kasasi/

Berikut rangkuman media ini dari sejumlah diskusi hukum online. Diuraikan pada tanggal 31 Januari 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yang dalam Poin 1 s.d. Poin 3 dikatakan:

1.Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;

2.Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

3.Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan sejak putusan tersebut diucapkan. Sementara, untuk petikan putusan perkara pidana diberikan segera sesudah putusan diucapkan.

(Tim / Red)