Home Berita PADMA : Korban TKI Asal NTT Rata-Rata Pekerja Non Prosedural

PADMA : Korban TKI Asal NTT Rata-Rata Pekerja Non Prosedural

69
0

Focus Indonesia News – Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA Indonesia) melalui Direktur PADMA, Gabriel Goa (17/03/2019) di Jakarta mengungkapkan, Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang meninggal dunia di Malaysia mayoritas tenaga kerja yang nekat berangkat sendiri, berikutnya kategori diajak oleh teman dan atau jaringan non prosedural ke Malaysia.

Diterangkan, PADMA Indonesia melansir keterangan ini berdasarkan fakta. Ditambahkan, PMI Non Prosedural alias Ilegal asal NTT di Malaysia maupun negara-negara lainnya akan mengalami kesulitan besar dalam mengakses hak mereka dalam pelayanan kesehatan, pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan hukum, jaminan mendapatkan upah yang layak sesuai standar ILO dan jaminan pendidikan bagi anak-anak mereka serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Konvensi ILO.

Solusi kedepan, kata Direktur PADMA Indonesia, pertama, Calon Pekerja Migran Indonesia asal NTT harus mengikuti jalur resmi yang sudah diatur dalam UU PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Pergub NTT agar mengikuti pelatihan lewat Balai Latihan Kerja Luar Negeri dan mengurus resmi dokumen dan jaminan kerja melalui LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) serta melalui embarkasi NTT.

Kedua,mendesak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT bersungguh-sungguh mengoptimalkan secara profesional LTSA yang sudah dibangun di Tambolaka untuk layani CPMI asal Sumba ; LTSA di Kupang untuk layani CPMI asal Timor, Sabu Raijua, Rote Ndao dan Semau dan LTSA di Maumere untuk layani CPMI asal Flores, Palue, Solor, Adonara, Lembata dan Alor.

Ketiga,mendesak Pemprov dan Pemkab/Pemkot se NTT mengajak kerjasama dengan pihak swasta profesional untuk membangun BLK Standar Internasional berdekatan dengan LTSA yakni di Tambolaka, Kupang dan Maumere.

Keempat, mendesak Pemprov dan Pemkab/Pemkot se NTT mengoptimalkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Human Trafficking mulai di Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke Desa-Desa se NTT.

Kelima, Pemprov dan Pemkab/Pemkot se NTT bekerjasama dengan Lembaga-Lembaga Agama dan LSM yang bergerak dalam pelayanan PMI mendata PMI Non Prosedural asal NTT di Luar Negeri, mempersiapkan CPMI yang mau bekerja di luar Negeri dengan ketrampilan, bahasa asing sesuai negara yang dituju, pengenalan kultur dan hukum di negara yang dituju serta mempersiapkan mereka menjadi Duta Pariwisata NTT.

Disebutkan, semua ini menjadi pekerjaan rumah bersama dalam rangka mencegah mafiosi Human Trafficking dan NTT kedepan Zero Trafficking. (Tim/Red)