Home Artikel Menghentikan Kekerasan di Sekolah

Menghentikan Kekerasan di Sekolah

178
0

Oleh : Rosalia Wiwiek Wahyuning Ratri

Dunia persekolahan formal kita tak pernah sepi dari kekerasan, bahkan semakin hari kian meluas korban dan pelakunya. Dulu hanya siswa semata yang jadi korban, dengan pelakunya adalah guru dan sesama siswa. Akhir-akhir ini guru juga jadi korban kekerasan yang dilakukan siswa dan orang tua. Jadi, dunia persekolahan kita menjadi ajang kekerasan semua stakeholders: guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, dan orangtua terhadap guru.

Dalam triwulan pertama saja sudah viral tiga kasus guru jadi korban, yaitu di Gresik (Jatim) dan Yogyakarta yang sejumlah siswa mengeroyok guru dalam kelas, dan di Maumere (Flores) orangtua siswa menggunting-paksa rambut guru karena balas-dendam terhadap guru yang menggunting-paksa rambut siswa.

Korban pada siswa tentunya jauh lebih banyak lagi, meskipun belum viral tapi yang terpaksa diterima siswa tentu jauh lebh banyak lagi, karena jauh sebelum siswa dan orangtua siswa melakukan kekerasan pun guru-guru di sekolah sudah bercitra sebagai pelaku kekerasan yang sudah lama.

Jika di masa lalu hanya terpendam dan paling jauh diselesaikan secara internal di lingkungan sekolah, akhir-akhir ini pun mulai menyeberang ke ranah hukum. Tidak sedikit para guru yang akhirnya mendekam di ruang tahanan polisi dan di hotel pordeo alias penjara. Murid dan (atau) orangtuanya melapor guru ke polisi untuk selanjutnya diproses hukum, tetapi  ada juga guru yang memproseskan siswanya ke jalur hukum juga.

Jadi, lengkaplah sudah kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Guru melakukan kekerasan terhadap siswa, siswa melakukan kekerasan terhadap siswa, dan siswa (dan orangtuanya) melakukan kekerasan kepada guru. Jadi, sekolah masa kini sudah bukan hanya jadi arena untuk persemaian masa depan generasi bangsa kita, tapi juga sudah menjadi arena kekerasan antar-stakeholder.

Reaksi kita pun bermacam-macam. Ada yang berkomentar pro dan kontra. Jika guru yang melakukan kekerasan ke murid, maka publik yang pro pun mengatakan bahwa itu wajar demi sebuah metode pedidikan, bahkan kelompok ini sampai meyakini dirinya kini jadi ‘baik’ karena di masa lalunya pernah mendapat perlakuan keras dari gurunya. Sedangkan yang kontra mengatakan bahwa kekerasan bukan lagi metode pedagogi yang tepat; bisa membuat siswa hilang kepercayaan diri, trauma, dan bisa enggan sekolah lagi.

Sementara dikala murid dan orangtuanya melakukan kekerasan kepada guru, maka suara kontra pun memandang bahwa itu tidak pantas dan telah terjadi degradasi moral. Sementara yang pro pun mengatakan bahwa hal itu wajar karena kita harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan para guru pun harus kreatif untuk memutakhirkan metode-metode pendidikan.

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, pun segera menerbitkan keputusan bahwa siswa yang sudah tidak bisa dididik di sekolah akan dikembalikan ke orangtuanya. Seorang siswa SD di Purwakarta (Arif, 10 tahun) yang melapor kekerasan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (Sakri, 47 tahun) di sekolah kepada orangtuanya (Maman, 42 tahun) hingga orangtuanya memukul sang Kepala Sekolah, pun dikembalikan ke orangtuanya.

Penyelesaian ala Purwakarta ini akan berefek pada dua keadaan yang bakal muncul. Pertama, Kekerasan yang dilakukan para guru terhadap murid pun bisa kembali marak, karena guru merasa ‘di atas angin’, sedangkan murid dan orangtuanya kembali dalam posisi lemah, dimana mereka akan memilih ‘lebih baik mengalah, daripada tidak sekolah’. Kondisi ini tetaplah berdampak buruk terhadap HAM kita dan buruk pula bagi tumbuh-kembangnya anak-anak bangsa ini.

Kedua, Bagi murid dan orangtua yang tetap membela dirinya dari kekerasan guru dan bersedia keluar dari sekolah, tentu tidak baik bagi pembangunan manusia bangsa ini. Apalagi tidak setiap keluarga bisa dan tahu menjalani pendidikan luar sekolah (informal), sementara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada belum jadi andalan pendidikan anak bangsa kita.  Oleh karena itu, pilihan untuk mengembalikan murid ke orangtuanya tidaklah tepat.

Di era Mendikbud Anies Baswe (2014-2015) dan cenderung menghendaki agar persoalan kekerasan di sekolah cukuplah diselesaikan di lembaga sekolah, tidak perlu ke ranah hukum, seperti kebiasaan di masa lalu. Pilihan ini pun kurang tepat karena selama initerbukti kurang memuaskan para murid dan orangtuanya, karena proses penyelesaian di tengah hubungan guru-murid atau guru-orangtua murid yang asimetris atau tidak seimbang. Guru dan kepala sekolah cenderung menggunakan kekuasaannya (sebagai penentu nilai dan kelulusan siswa) untuk menekan murid dan orangtuanya sehingga murid dan orangtua menjadi pihak yang selalu dianggap salah dan kalah. Justru kekerasan terhadap guru akhir-akhir ini pun bisa disebabkan oleh kebuntuan yang dirasakan murid dan orangtuanya. Jadi, tetap demgan pola internal di sekolah tetap tidak menyelesaikan masalah kekerasan di sekolah.

Apa saja kebijakan yang harus diambil dalam rangka menghentikan kekerasan di sekolah?

Akar Kekerasan di Sekolah

KEKERASAN yang dilakukan para guru terhadap murid berawal dari dua hal, yaitu tidak kuasainya guru terhadap berbagai pendekatan dan sebagian guru kita masih meyakini pada mitos bahwa kekerasan pun mampu membuat orang menjadi sukses. Realita mutu guru yang disinyalir masih belum memuaskan itu pun memicu kekerasan terhadap siswa bisa terjadi. Orang dengan kualitas yang belum memadai tentunya tidak memiliki banyak pilihan dalam menghadapi karakter dan kondisi siswa, bahkan cenderung membenarkan kekerasan .

Tanpa meremehkan berbagai pelatihan dan metode yang ada, setiap anak adalah khas dan individual, sehingga setiap metode belum tentu tepat pada setiap individu siswa. Oleh karena itu, pasti ada saja guru yang baru berhadapan dengan kekhasan siswa tanpa referensi metodologi yang tersedia. Sementara guru sudah terdesak oleh keadaan yang memaksanya harus segera  mengatasi bersama siswa.

Belum banyak publikasi ilmiah yang bisa mematahkan anggapan bahwa kekerasanlah yang membuat orang menjadi sukses, sehingga sebagian guru pun tetap yakin dengan kekerasan sebagai metodologi mendidik.

Di tengah keterbatasan metodologi dan mitos tadi pemerintah mencetuskan Wajib Belajar (dari SD hingga SMA/SMK) dan berusaha agar semua anak di usia sekolah haruslah ke sekolah, maka sekolah menjadi kebanjiran murid  dan sekolah tidak boleh menolak hingga batas kuotanya. Ketika masyarakat dalam kemiskinan, maka politik pendidikan gratis pun dicanangkan, bahkan hingga pada beasiswa kehidupan siswa yang jumlahnya cukup nyaman untuk kehidupan sehari-hari siswa di luar sekolah. Akhirnya sebagian siswa pun ke sekolah bukan untuk belajar dan mengembangkan diri, tapi hanya karena sekolah murah dan mendapat beasiswa, termasuk juga karena kini mendapatkan ijasah itu mudah (mudah naik kelas dan mudah lulus).

Pertemuan antara guru yang kurang menguasai metodologi mendidik dan mitos pedagogi kekerasan dengan siswa yang kualitasnya dan motivasi belajarnya cukup memprihatinkan akan sering menghasilkan benturan perbedaan, hingga kekerasan pun terjadi. Ketika harus menyelesaikan di tingkat sekolah, maka kembali lagi posisi murid dan orangtuanyalah di pihak yang lemah, sehingga keidakpuasan di pihak siswa dan orangtanya pun tetap menggumpal.

Merasa berada di pihak yang lemah dan tidak diuntungkan, sejalan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat kita yang mulai bagus, maka terpaksa para guru pelaku kekerasan pun dibawa ke ranah hukum. Sedangkan yang tidak tahu cara menyelesaikan ke hukum (bisa juga karena tidak percaya dengan institusi hukum kita), mereka akhirnya memilih membalas dengan kekerasan terhadap para guru.

Selain itu, banyak regulasi di sekolah yang sama sekali tidak berkorelasi positip terhadap tujuan pendidikan kita. Lihatlah sekolah mewajibkan siswa dengan berpakaian seragam tertentu dengan potongan dan ukuran rambut tertentu. Apakah model pakaian, warna pakaian, berseragam, dan rambut pendek 3 cm itu ada hubungannya dengan tujuan pendidikan kita? Karena sekolah-sekolah kita membuat peraturan yang aneh-aneh sehingga kalau siswa tidak mentaatinya maka mulai diberi sanksi dan terjadi konflik yang membuang-buang energi semua stakeholder.

Selain banyak peraturan sekolah yang tidak sesuai dengan teori pedagogi, juga tidak ada regulasi negara (termasuk konstitusi UUD 1945). Semua peraturan dan perundang-undangan negara ini tidak pernah mengatur soal rambut siswa, sepatuh siswa, tapi di tingkat sekolah justru ada.  Inilah salah satu pangkal kekerasan terjadi di sekolah.

Sambil menunggu perubahan di sekolah, fenomena kekerasan di sekolah berarti sudah banyak anggota masyarakat yang tidak nyaman degan sistem di sekolah formal yang penuh dengan aturan-main. Ini berarti pemerintah harus segera serius dan masifkan gerakan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), termasuk pendidikan informal (keluarga) dalam bentuk otodidag maupun sekolah rumah. Sayangnya sampai sekarang gerakan ini belum masif, kecuali sekadar mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang melaksanakan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C. Kelemahan ini terletak pada masyarakat kita lari ke Kejar Paket setelah merasa gagal di sekolah formal. Gencarnya PLS itu tidak hanya karena sedang terjadikekerasan di sekolah, tapi juga karena sebagian masyarakat pun tidak cocok dengan sistem formalisme di sekolah, misalnya tidak mau belajar menurut waktu tertentu, materi tertentu, cara tertentu, metode tertentu, dan guru tertentu. Banyak masyarakat yang ingin belajar secara bebas; bebas materi, pelajaran, bebas gurunya, bebas tempatnya, dan bebas caranya.

Beberapa Pilihan Kita

UNTUK menghilangkan kekerasan di sekolah-sekolah, kita memiliki beberapa pilihan. Pertama, Kualitas guru harus segera ditingkatkan. Nilai minimal sebagai batas minimal kelulusan Uji Kompetensi Guru (UGK) harus segera bergeser ke 8,5 dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pemerintah silakan memilih berbagai tindakan yang mempercepat penerapan standar kelulusan UKG ke minimal 8,5 itu.

Kedua,  Wujudkan pendidikan  yang sesuai dengan konstitusi negara dan amanat HAM, bahwa pendidikan adalah hak setiap orang. Konsekuensi dari hak dalam belajar adalah siswa boleh belajar dan boleh juga tidak belajar, boleh masuk kelas dan boleh juga tidak masuk kelas, boleh mengerjakan tugas dan boleh juga tidak mengerjakannya. Intinya, siswa boleh tidak menjalani semua peraturan dan mekanisme yang terjadi di sekolah dengan tanpa dikenakan sanksi apa pun. Guru akan memberi penilaian sesuai kemampuan yang bisa dicapai siswa berdasarkan standar yangsudah ditetapkan.

Hal ini sama dengan sistem di Test Of English Foreign Language (TOEFL) atau semacamnya yang tak pernah mengurus masyarakat mau belajar atau tidaknya TOEFL, tapi dalam kenyataannya banyak juga orang Indonesia yang mendapat skor TOEFL-nya bagus. Jadi, ketika orang sadar bahwa dia membutuhkan, maka dia pasti berusaha untuk meraihnya. Yang paling penting adalah negara selalu menyiapkan sekolah untuk masyarakat yang mau belajar dan sekolah tidak akan memberi sanksi bagi setiap siswa yang tidak serius belajar.

Ketiga, Pemerintah segeralah membentuk sebuah Dewan atau Komite Penyelesaian Konflik di Sekolah. Dewan atau komite ini berisi orang-orang netral di luar stakeholdersekolah, misalnya tokoh masyarakat, LSM, para ahli hukum di sekitar sekolah, atau lainnya. Setiap masalah ketidakpuasan di sekolah dibawa ke forum ini, sehingga guru-murid-dan orangtua murid mejadi pihak sengketa yang tidak dalam kapasitas sebagai hakimnya. Untuk hal-hal yang tidak bisa diputuskan di forum ini tetap harus dibawa ke ranah hukum.

Kita jangan terlalu memandang negatip terhadap persoalan di sekolah harus dibawa ke ranah hukum. Toh ini negara hukum dan semua pihak harus tunduk kepada hukum. Jalan ini jauh lebih terhormat daripada pihak yang berkonflik memilih jalan kekerasan.

Keempat, Pemerintah segera melarang sekolah-sekolah untuk tidak lagi membuat regulasi yang tidak berkorelasi dengan tujuan pendidikan, antara lainnya siswa boleh berpakaian bebas dan rambut pun bebas.

Kelima, Gerakan kampanye dan sosialisasikan secara aktif, agresif, dan masif tentang Pasal 27 Undang-Undang (UU) No. 20 tentag Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan keluarga di luar sekolah adalah pendidikan informal yang diakui pemerintah (ayat 1) dan diakui sama dengan pendidikan formal di sekolah (ayat 2).Sosialisasikan dan layani pendaftaran PLS di setiap desa serta berikan tutorial manajerial agar masyarakat bisa mandri menyelenggarakannya di setiap kampung atau di setiap rumah tangga.

Syukur-syukur kalau bisa mengarah ke pendidikan otodidag, sehingga energi negara sangat dihematkan, misalnya jumlah sekolah formal diperkecil, jumlah pembangunan fasilitas sekolahnya kecil, serta jumlah guru di sekolah formal pun diperkecil lagi. (***)

Penulis : ROSALIA WIWIEK WAHYUNING RATRI, Guru Senior pada SMP Negeri 1 Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta