Home Artikel Memahami Guru Sebagai Pelaku Kekerasan di Sekolah

Memahami Guru Sebagai Pelaku Kekerasan di Sekolah

97
0

Oleh: Rosalia Wiwiek WR, S.Pd.

REKAN guru saya baru-baru ini berurusan dengan polisi. Ia dilapori siswa yang dipukulinya hingga meninggalkan bekas hitam di dahi sebagai penganiaya. Orangtua siswa tersebut pun mendukung anaknya. Kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan. Kedua belah pihak sepakat untuk
berdamai di hadapan Polisi.

Dasar perdamaian yang disepakati keduanya lantaran rekan guru itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan hingga siswanya terluka.
Sedangkan siswa mengakui kesalahannya yang telah melakukan kegaduhan dan mengganggu siswa lain di saat pelajaran sedang berlangsung, tidak mengerjakan PR, dan tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan tertib. Meskipun tidak menjadi alasan pembenaran akan kekersaan yang dilakukan rekan guru tadi, siswa tersebut dikenal sebagai siswa bodoh, malas, tidak disiplin, dll. Saking jengkelnya, semua guru
di sekolah kami tidak marah terhadap rekan guru yang memukul itu.

Sebagai guru, kami sadar bahwa semua pihak di negeri ini mengutuk kami para guru yang melakukan kekerasan. Kami para guru pun tidak juga membenarkan perilaku kekerasan yang kami lakukan pada siswa. Apa yang bisa dijelasakan dari fenomena itu?

Berawal Dari Kebijakan Publik

Semua anak yang mendaftar untuk masuk pada suatu sekolah, selalu berpatok pada nilai dan usia. Setiap sekolah (setelah SD) selalu menetapkan syarat nilai. Sekolah yang semakin faforit akan menetapkan standar nilai makin tinggi. Sedangkan sekolah pinggiran mematok nilai semakin rendah. Walau demikian, andaikan mereka menempati posisi tawar tinggi, maka tidak ada sekolah yang mematok nilai rendah.

Selain itu, sekolah-sekolah (setelah SD), menambah syarat penerimaan siswa baru dengan surat keterangan kelakuan dari pimpinan sekolah asalnya. Sementara itu, hampir bisa dipastikan, tidak ada sekolah yang mengeluarkan isi surat keterangan kelakuan dengan pernyataan bahwa siswanya berkelakuan jelek. Semua isi surat keterangan kelakuan siswa pasti dinyatakan ’baik’.


Meskipun nilai dan surat keterangan kelakuan berisi yang baik-baik, namun dalam empiriknya tidak pernah luput dari adanya siswa yang malas, bodoh, dan berkelakuan buruk. Sepertinya nilai dan surat keterangan kelakuan baik itu tidak menggambarkan keadaan siswa yang sesungguhnya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita, terutama pada metodologi evaluasi hasil belajar siswa. Sementara sistem pendidikan nasional, dan termasuk metodologi evaluasi hasil belajar, berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan
legislatif dan pemerintah.

Selain itu, kebijakan wajib belajar (Wajar) 9 tahun telah berubah menjadi wajib lulus dan wajib memberi ijasah. Standar kelulusan yang begitu minim (hingga 4,3) hingga terkesan bahwa kualitas orang berijasah dengan yang tidak berijasah dan antara yang berijasah tinggi dengan yang berijasah rendah terlihat sama buruknya. Standar kualitas hasil belajar yang buruk seperti itu membuat para guru sangat kesulitan.

Banyak anak malas, bodoh, nakal berjubelan di kelas. Tidak hanya Wajar 9 tahun yang begitu mudah menjanjikan ijasah bagi siswa, kehadiran dana subsidi negara yang bernama BOS (Bantuan Operasional Sekolah) membuat beban siswa semakin ringan. Biaya sekolah yang semakin ringan membuat masyarakat tidak menghayati seberapa berartinya dana yang dikeluarkan negara, sehingga tanggungjawab mereka terhadap prestasi belajar melemah.

Bahkan ada siswa tertentu yang harus mendapat uang cash (yang diharapkan untuk membeli kebutuhan sekolah), sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh kaum miskin sebagai momen untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Di lapangan, kami menjumpai, ada siswa yang tendapat beasiswa uang tunai (karena kemiskinan), seperti beasiswa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan kini Dana Retrival, tetap dengan fasilitas belajarnya yang minim, sedangkan beasiswanya dipakai bersama keluarga untuk membiayai hidup, pesta, beli motor, dll. Ini berarti, ada siswa yang masuk sekolah dengan ethos belajar yang buruk, sementara ethos mencari uang tunai (beasiswa JPS dan Dana Retrival) membaik. Sekali lagi, kebijakan ini menjadikan sekolah penuh dengan anak bodoh, malas, rusuh, dll.

Ketika proses belajar mengajar (PBM) yang akhirnya menghasilkan kualitas
lulusan yang tetap buruk, maka itu berarti prosesornya buruk, baik guru, kurikulum, sistem evaluasi, maupun buku pelajarannya. Berbagai pihak mengungkapkan bahwa 60-an persen guru-guru kita tidak layak menjadi guru yang kontekstual, termasuk dalam konteks keadaan siswa.

Dari kenyataan 30-an persen guru peserta sertivikasi guru dalam jabatan tidak lulus, sedangkan peserta yang diundang diprioritaskan untuk guru yang memiliki ’jam terbang’ lebih lama, maka itu berarti mutu rekrutmen dan pengembangan karir guru cukup jelek. Apa yang membuat keadaan para guru seperti itu?

Jawabnya ada pada kebijakan publik soal kepegawaian, soal sistem pendidikan, dll. Jika kenyataan kebijakan publik kita semacam itu, maka sesungguhnya yang jadi korban pendidikan kita tidak hanya siswa! Guru-guru yang pelaku kekerasan pun merupakan korban dari kebijakan publik. Oleh karena itu jika kita ingin mengakhiri kekerasan di sekolah, maka berbagai kebijakan publik yang meloloskan peserta didik yang berethos belajar buruk dan guru yang berkualitas tidak kontekstual tidak perlu ada
di dunia pendidikan kita. Paling tidak, kebijakan wajib belajar 9 tahun, beasiswa (uang tunai) JPS dan Dana Retrival, metodologi evaluasi hasil belajar siswa, rekrutmen dan sistem pengembangan karir guru perlu diubah.

Perubahan Beberapa Kebijakan Terkait

Agar ethos belajar siswa baik, maka kebijakan wajib belajar 9 tahun diubah menjadi Hak Belajar (Hajar) 9 tahun. Dalam Hajar sudah tidak ada keharusan bagi setiap warga negara untuk sekolah, melainkan hanya ada kesadaran belajar. Persoalan bagaimana agar masyarakat sadar untuk belajar, maka ini merupakan program tersendiri yang bukan tugas sekolah. Jadi, sekolah hanya memproses mereka yang sudah sadar belajar, sedangkan yang belum punya kesadaran belajar merupakan tugas lain dari
pemerintah. Dalam Hajar sudah tidak ada wajib lulus dan wajib beri ijasah.

Standar kelulusan dinaikkan menjadi minimal 6,00 ke atas. Beasiswa tunai JPS, Dana Retrival, dan beasiswa apa pun, hendaknya tidak lagi diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pemenuhan kebutuhan belajar. Cara ini secara otomatis tidak akan menarik perhatian masyarakat miskin yang berethos belajar rendah. Bagaimana agar kaum miskin memiliki ethos belajar yang baik adalah sebuah pekerjaan lain yang tidak melibatkan sekolah.

BOS bukanlah solusi yang tepat bagi penjaringan peserta didik yang berethos belajar baik. Oleh karena itu, BOS harus diubah menjadi Bantuan Operasional Produksi (BOP) setiap orangtua yang berekonomi lemah. Berbelanja dengan uang hasil keringat sendiri jauh lebih bertanggungjawab ketimbang uang ’gratis’. Kasus rusaknya BOS dengan ethos belajar siswa pun sekaligus untuk mengingatkan kepada para pengagung ’pendidikan gratis’ di negeri ini, bahwa di negeri yang berethos belajar buruk, maka ’pendidikan gratis’ adalah pintu menuju kebangkrutan negara.

Penerimaan guru tidak hanya dinilai dari kualitas guru menurut tujuan pendidikan yang harus dicapai, teatapi juga menurut kualitas peserta didik. Sehebat apa pun seorang guru menguasai suatu disiplin ilmu, tapi kalau tidak memiliki keterampilan dalam mendidik siswa dengan latar belakang dan problem tertentu, maka ia tetap mandul. Oleh karena itu, kriteria penerimaan guru di masa depan tidak hanya menerima guru mata pelajaran tertentu, tapi menerima guru dengan keterampilan menangani siswa dengan masalah tertentu, misalnya menerima guru biologi untuk anak nakal, guru bahasa Inggris untuk anak mabukan, dll.

Untuk pengembangan pun, Kemendikbud tidak hanya menyediakan
diklat/lokakarya/workshop/seminar bagi para guru untuk menguasai bidang ilmu tertentu, tapi juga menyediakan diklat/lokakarya/workshop/seminar didaktika untuk menguasai metodologi mendidik anak dengan masalah tertentu. Jadi, kita tidak hanya butuh guru yang paham akan ilmunya, melainkan guru yang paham juga akan didaktika yang kontekstual dengan kondisi peserta didiknya.

Selain itu, setiap kebijakan publik yang diproses, harus selalu mempertimbangkan dengan dampak negatip terhadap suasana PBM di sekolah agar tidak mengakibatkan kekerasan. Semoga! (***)

Penulis : Rosalia Wiwiek Wahyuning Ratri.

Guru Senior pada SMP Negeri 1 Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta