Home Berita KOMPAK Indonesia Sebut Penanganan Korupsi Di NTT Belum Serius

KOMPAK Indonesia Sebut Penanganan Korupsi Di NTT Belum Serius

243
0

Focus Indonesia News – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Indonesia melalui Ketua KOMPAK Indonesia (06/03/2019) menurunkan catatan pekerjaan rumah bagi NTT, disebutkan, penanganan persoalan korupsi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur jarang dituntaskan dan bahkan menuai banyak keluhan dan kekecewaan dalam bidang penegakan hukum terhadap masalah korupsi.

Menurut KOMPAK Indonesia, lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dalam tindakan nyata kinerja hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan tantangan bagi seluruh stake holders hukum di Nusa Tenggara Timur untuk memberi bukti di hadapan bangsa dan negara, bahwa Penegak Hukum di wilayah Nusa Tenggara Timur sudah sangat siap dan siaga memberantas korupsi secara tegas, sebab salah satu penyakit kronis daerah-daerah saat ini yakni masalah korupsi.

“Mandegnya tindak tegas atas berbagai laporan perbuatan korupsi di daerah-daerah dalam wilayah NTT sudah menjadi satu sorotan serius terhadap kinerja hukum di daerah. NTT dianggap belum begitu serius memberantas korupsi, maka NTT akan dijarah dari waktu ke waktu, meskipun NTT sendiri bermimpi untuk menjadi salah satu provinsi yang berdaulat anti korupsinya agar rakyat benar-benar menikmati pembangunan yang dilaksanakan”, tandas KOMPAK Indonesia.

Baca juga : https://larantuka.com/2019/03/kompak-indonesia-serukan-tindak-proyek-mangkrak-wue-namut-di-ngada/

Dikutip tim redaksi media ini (06/03/2019), KOMPAK Indonesia melalui Ketuanya menambahkan, sebagai Lembaga Advokasi yang bermitra dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK RI, KOMPAK Indonesia akan terus melakukan advokasi penegakan  hukum di Nusa Tengggara Timur guna mendukung terkondisinya kedaulatan hukum serta meningkatnya progres raport kinerja para penegak hukum yang bertugas di bumi Nusa Tenggara Timur.

Sebelumnya diberitakan, KOMPAK Indonesia kembali menurunkan Press Release diterima redaksi media ini (06/03/2019) menyerukan segera tindak tegas proyek mangkrak di sejumlah daerah, termasuk dugaan proyek Peningkatan Jalan Wue – Namut di wilayah Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Tim/Red)