Home Artikel Hanya Orang Yang Sulit Berpikir, Menganggap Kebijakan Jokowi Salah

Hanya Orang Yang Sulit Berpikir, Menganggap Kebijakan Jokowi Salah

279
0
Anthony Tonggo, Alumnus Fisipol UGM

Seri Analisa Politik

Oleh Anthony Tonggo*

AdA isu bahwa Jokowi pembohong. Salah satunya adalah mengarah ke kebijakan-kebijakan Jokowi selama menjadi presiden, yaitu janji kampanye 2014 bilang tidak akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) (republika.co.id, 30/6/2014) pada akhirnya dinaikkan 9 kali dan diturunkan 2 kali (tribunjakarta.com, 10/10/2018).

Pertanyaannya: Bersalahkah Jokowi?.

Dalam filsafat moral (etika), ada salah satu topik yang dipelajari, yaitu etika situasi (Lihat Magnis-Suseno dalam “Etika Dasar”, Kanisius, 2010). Dalam etika situasi, kita bisa melakukan kesalahan sepanjang akibatnya positip.

Apakah menaikkan TDL dan BBM, berbeda dari janji kampanye 2014, itu bisa dibenarkan?

Kalau kita melihat pada pembengkakan utang luar negeri dari Presiden ke Presiden sebelum Jokowi juga untuk mensubsidi listrik dan BBM, padahal penikmat listrik dan BBM bersubsidi itu bukan orang miskin yang tidak punya kendaraan, maka negara dirugikan hanya untuk membiayai orang-orang kaya.

Saking murahnya, sampai-sampai ada penyelundupan BBM ke negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, dan Timor Leste). Subsidi BBM pakai uang negara kita, tapi orang negara lain pun ikut menikmatinya.

Apakah memberi subsidi tidak tepat sasaran itu bisa dibenarkan secara moral? Apakah benar bila APBN kita dinikmati orang negara lain? Apakah orang kaya mengambil bagiannya orang miskin itu bisa dibenarkan secara agama dan moral? Bersalah, kan?

Makanya, subsidinya dicabut, sehingga harganya harus dinaikkan. Lalu, uangnya diarahkan untuk subsidi pupuk, benih, peralatan kerja petani dan nelayan. Apakah perubahan sistem ini dianggap salah?. Hanya orang serakah dan sulit berpikir saja yang menganggap kebijakan Jokowi salah.

Etika Situasi: Membohongi Pemilih

SAYA tidak yakin kalau Jokowi-JK sewaktu kampanye 2014 tidak tahu soal kesalahan dalam subsidi listrik dan BBM. Namun mereka pun tahu bahwa masyarakat kita sudah nyaman menikmati listrik dan BBM murah/subsidi. Masyarakat kita senang dengan harga murah, bila perlu gratis.

Bila Jokowi bilang listrik dan BBM dinaikkan 9 kali selama 4 tahun menjadi presiden, kemungkinan besar Jokowi-JK kalah. Jika kalah, maka mereka kehilangan kesempatan untuk mengubah sistem subsidi di negeri ini.

Ketika Jokowi berjanji untuk tidak menaikkan, maka mereka pun terpilih. Setelah terpilih, Jokowi mengubah subsidi; dari subsidi listrik dan BBM untuk orang kaya menuju subsidi investasi untuk petani dan nelayan. Secara moral, Jokowi salahnya di mana? Berarti yang menyalahkan Jokowi adalah orang kaya yang tidak suka berbagi dengan orang miskin.

Pemimpin bermoral itu tidak harus melayani aspirasi buruk rakyatnya, tapi justru membelokkan arah aspirasi rakyatnya ke arah yang benar. Pemimpin bermoral itu tidak takut kehilangan kekuasaan dan popularitas, asalkan kebenaran moral tetap tegak. Hanya pemimpin pragmatismelah (gila kekuasaan) yang suka melayani keinginan rakyatnya, meskipun keinginan buruk.
*

Pemberlakuan dalam Diam

ADA satu tradisi baru dalam pemerintahan kita selama di era Jokowi, yaitu menaikkan TDL, BBM, dan gaji PNS/TNI/Polri secara diam-diam. Berbeda dengan semua presiden sebelumnya yang jauh-jauh hari sudah umumkan bahwa TDL, BBM, dan gaji akan naik. Tiba tanggal tersebut, malam, jam 00.00, presiden mengumumkan kenaikkan TDL, BBM, dan gaji.

Menjelang dan pasca-pengumuman itu, harga-harga barang di pasar melonjak sulit dikendalikan. Bahkan BBM pun jadi langka di mana-mana karena para pedagang menimbun. Situasi ekonomi jadi kacau, sulit dikendali.

Karena harga barang naiknya tanpa kendali, sampai-sampai para pegawai pada masa lalu sering mengeluh bahwa percuma saja gaji mereka naik, karena harga barang di pasar naiknya lebih tinggi dari kenaikkan gaji mereka, yaitu naik menjelang keputusan kenaikkan gaji, dan naik lagi setelah keputusannya diumumkan presiden. Jadi, gajinya naik satu kali, harga barangnya naik dua kali. Akhirnya peristiwa naikkan gaji itu seperti peristiwa menambah buruknya nasib pegawai dan masyarakat umum.

Jadi, sumber masalahnya ada di kehebohan di waktu rencana dan pemberlakuan kenaikkan TDL, BBM, dan gaji. Presidennya bikin kenaikkan itu dalam bentuk seremonial dan entertainment kenegaraan, sehingga situasi masyarakat ekonomi jadi heboh. Lalu panik. Ada yang mau mengambil keuntungan dengan menaikkan harga barang dan menimbun BBM.

Perkuliahan di FISIPOL UGM sudah akrab di telinga dengan topik kebijakan menaikkan TDL, BBM, dan gaji yang tanpa gejolak ekonomi yang merugikan. Caranya adalah dengan tidak bikin heboh kenaikkan itu, tidak bikin seremoni di jam 00.00. Syukur, baru di era Jokowi inilah terjadi; kenaikkan TDL, harga BBM, dan gaji tanpa gejolak, diam-diam. Jika kenyataannya berdampak positip, maka apa dosa Jokowi yang tidak bikin heboh, tanpa seremoni dan tiada entertainmen soal kenaikkan TDL, harga BBM, dan gaji itu? Bukankah ini menunjukkan Jokowi adalah Presiden yang cerdas?
*

Cabut BLT

ERA Jokowi pun mencabut uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena dianggap konsumtif, beri ikan, bukan beri kail, atau bukan beri keterampilan tentang membuat kail.

Jokowi alihkan ke subsidi investasi pertanian, nelayan, dll., termasuk program padat karya.

Pola ini mendidik masyarakat untuk bekerja, berusaha, berjuang. Sementara dalam pola BLT dan raskin itu adalah pola karitatif, pola pengemis, pola tangan di bawah yang justru dilarang agama. Jokowi mengalihkan ke subsidi produksi, maka secara moral (juga agama) salahnya di mana? Masyarakat dididik untuk berusaha dan patuh pada agamanya yang melarang tangan di bawah.

Ada dua dimensi sikap pemimpin yang bisa kontradiktif, yaitu pemimpin aspiratif dan pemimpin bermoral. Masyarakat kita menuntut kedua sikap ini harus dimiliki pemimpin, namun dalam realitanya pemimpin tidak selalu begitu.

“Aspiratif” itu artinya sesuai keinginan masyarakat, sedangkan moral/etika mengajarkan kebaikan. Jadi, tidak semua aspirasi itu baik dan harus dituruti pemimpin bermoral.

Permintaan masyarakat agar TDL dan BBM tidak dinaikkan itu termasuk aspirasi yang menyalahi moral yang menuntut adanya subsidi tepat sasaran. Pemimpin tidak bermoral itu menuruti permintaan masyarakat untuk tidak menaikkan TDL dan harga BBM, biar dipuji dan menang di pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun pemimpin bermoral tetap harus memindahkan obyek subsidi, dari subsidi TDL dan BBM ke subsidi investasi produktif langsung ke orang miskin.
*

Sekali Lagi: Pendukung Nilai

SEBENARNYA penjelasan saya di atas tidak ada yang istimewa. Ini terjadi kalau kita bukan pendukung capres, sehingga hati dan otak kita bisa berfungsi normal.

Jika otak dan hati kita berfungsi normal, maka tudingan kebohongan yang dilakukan Jokowi lebih tepatnya disebut Jokowi Pemimpin Cerdas.

Ingat, kebijakan adalah tindakan dalam rangka memecahkan masalah. Dalam ‘tindakan’ ada dua dimensi, yaitu bertindak ataupun tidak bertindak, untuk masalah terpecahkan.

Jadi, pemimpin mau tetap setia dengan janji kampanyenya ataupun berubah, semuanya tindakan bijaksana, selama ada jaminan situasi lebih baik dari sebelumnya.

Saya sebagai rakyat tidak merasa dibohongi Jokowi. Justru saya merasa seperti gayung bersambut. Saya pun sudah lama berpikir semacam itu. Baru presiden Jokowi-lah yang mewujudkannya. (*)

* Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM, tinggal di Yogyakarta.