Home Artikel Guru Honorer Menjadi PNS?

Guru Honorer Menjadi PNS?

194
0

Oleh : Rosalia Wiwiek Wahyuning Ratri

SETELAH 29 tahun menjadi guru, saya merasakan, ternyata banyak suka-dukanya. Salah satu dukanya adalah tidak pernah hentinya stigma bahwa mutu guru di Indonesia masih terlalu rendah, salah satu ukurannya adalah nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) masih sangat mengecewakan.

Tidak pernah ada satu masa pun dimana para guru dipuji karena mutunya sudah bagus. Stigmatisasi ini pun sama dan sebangun dengan setiap saat dimana mutu pendidikan kita disinyalir selalu buruk, terutama kalau dibandingkan dengan mutu pendidikan di negara-negara lain di dunia.

Setiap menerima gaji di akhir bulan, rasanya lega karena merasa nasib ini lumayan enak ketimbang berjuta-juta warga masyarakat yang ketiadaan pekerjaan dan miskin. Namun setiap menerima keluhan soal mutu guru Indonesia yang rendah, maka ‘sakitnya tuh di sini’!

Apalagi kalau para penguasa selalu mengeluarkan ancaman untuk mencabut gaji sertivikasi, dimutasi menjadi pegawai non-guru, bahkan tega-teganya ada suara yang mempersoalkan cara kami membelanjakan uang gaji kami yang dinilai cukup konsumtif (sehingga melupakan belanja peningkatan kapasitas diri).

Dalam konteks regulasi, apa sih kuasanya seorang guru? Ketika Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) membuka kesempatan untuk dididik menjadi calon guru, kami pun mengajukam diri ntuk ikut diseleksi dan dinyatakan diterima menjadi mahasiswa. Ketika mengikuti semua perkuliahan, para dosen kami di LPTK pun memutuskan kami lulus menjadi sarjana pendidikan yang notabene layak menjadi guru. Ketika pemerintah dan yayasan mencari calon guru, kami pun ikut seleksi dan dinilai layak menjadi guru.

Selama menjadi guru, kami pun selalu patuh saja pada semua regulasi dan sistem yang ada. Anehnya, setelah menyaksikan mutu guru yang rendah, kok malah guru yang disalahkan! Bukankah itu artinya salah LPTK? Bukankah itu artinya salah pemerintah dan yayasan yang menyeleksi dan yang mengatur kami? Bukankah itu berarti salahnya para pembuat regulasi?

Peta Jalan Pendidikan

Kini Kemendikbud dan Bappenas sudah membuatkan Peta Jalan Pendidikan, dimana sala satunya adalah perbaikan mutu guru. Bekerjasama dengan Kemenristek dan Dikti, mutu LPTK pun akan diperbaiki, mulai dari seleksi calon mahasiswa hingga proses pembelajarannya.

Bekerjasama dengan Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), rekrutmen dan pengembangan diri guru pun diperbaiki. Bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka kesejahteraan guru pun diperbaiki, termasuk kelancaran distribusi gaji guru supaya tepat waktu dan tepat jumlahnya.

Bila peta jalan ini efektif dan secara konsisten dijalani pemerintah dari masa ke masa, maka tiba waktunya guru akan merasa nyaman karena mutunya tidak lagi dikeluhkan masyarakat dan pemerintah serta yayasan. Guru akan lebih percaya diri. Namun tradisi lama yang masih ada hingga kini adalah adanya guru honorer yang jumlahnya cukup signifikan. Menjadi guru honorer itu seleksinya hanya bisik-bisik antara oknum penguasa sekolah atau dinas/yayasan. Berbeda dengan menjadi PNS yang merupakan bisikan resmi dan terbuka dari negara untuk seluruh warga negara agar diseleksi dan tentunya negara harus memilih yang terbaik dengan melihat hasil tesnya.

Bila setiap saat guru honorer selalu dipaksakan untuk menjadi PNS, maka di manakah konsistensi negara dalam menjalani Peta Jalan Pendidikan? Bukankah kebijakan untuk mewajibkan guru honorer menjadi PNS merupakan pelanggengan rekrutmen calon guru yang buruk selama ini?

Sebagai orang yang sudah lama merasa tidak nyaman dengan dukanya terhadap stigma mutu guru yang rendah, saya berharap agar pemerintah tidak boleh lagi menerima guru PNS karena statusnya sebagai guru honorer, tapi menerima karena lulus seleksi karena memang nilainya tertinggi daripada peserta lainnya.

Guru Honorer dan Kekurangan Guru

Kita, memang, harus akui, bahwa kita masih kekurangan guru. Banyak sekolah kekurangan guru, terutama di deareah-daerah terluar, terdepan, dan terpencil. Namun itu tidak lantas menjadikan kita mementingkan kuantitas ketimbang kualitas. Dilihat dari prosedur rekrutmen guru honorer, maka itu artinya kita masih mementingkan kuantitasnya.

Buktinya tidak semua guru honorer lulus tes PNS. Justru yang lulus jadi guru PNS berasal dari non-honorer. Jika setiap guru honorer harus menjadi PNS, maka orang akan ramai-ramai menjadi guru honorer ketimbang mengikuti seleksi calon guru PNS.

Realita kekurangan guru tidak boleh menjadi alasan bagi para guru honorer untuk memaksakan kehendak agar pemerintah segera mem-PNS-kan mereka, karena hal kekurangan guru bukan urusan para guru honorer, tapi hak prerogatif pemerintah.

Realita nasib dan masa depan guru honorer yang tidak jelas pun tidak bisa dijadikan alasan untuk mendesak pemerintah segera mem-PNS-kan mereka, karena menjadi guru bukanlah tempat untuk memperbaiki nasib seseorang. Banyak bidang kerja di negeri ini yang tidak menjamin masa depan seseorang, tapi tidak menjadi alasan bagi orang untuk memaksakan negara untuk mem-PNS-kan semua mereka demi kepastian masa depannya.

Bagaimana kalau buruh pasar, buruh pelabuhan, petani, nelayan, PKL, pengamen, penjual es cendol, pun mendesak pemerintah untuk segera mem-PNS-kan mereka semua? Bahkan apakah wajar kalau setiap warga negara mendesak pemerintah untuk mem-PNS-kan semua orang (hanya dengan alasan untuk memastikan masa depannya)?

Jika pada kenyataannya guru honorer mendesak pemerintah untuk segera mem-PNS-kan mereka, maka ini berarti negara kita dalam kondisi disandra oleh kebijakan atas guru honorer itu. Semula orang mau membantu negara yang kesulitan guru (lalu mau menjadi guru honorer), tapi pada akhirnya mendesak pemerintah untuk mem-PNS-kan mereka. Ini berarti kebijakan itu harus segera dihentikan, agar negara tidak lagi disandra.

Negara cukup mengangkat calon guru yang lolos dan lulus dalam seleksi yang ketat sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan (keuangan) negara dalam membayar gaji. Untuk mengatasi kekurangan guru, maka pemerintah melahirkan kebijakan relawan (volunteer).

Konsep volunteer berbeda dengan konsep honorer. Volunteer mementingkan pengabdian sedangkan dalam honorer merupakan konsep ketenagakerjaan yang membutuhkan bayaran dan kesejahteraannya.

Setiap orang yang menjadi volunteer pasti yang sudah nyaman dengan masa depan dan ekonominya, tapi setiap tenaga honorer pasti masih mencari uang dan kesejahteraannya yang sudah mendesak. Oleh karena itu, salah satu syarat mutlak menjadi volunteer adalah mereka yang sudah mapan secara ekonomi, misalnya ditunjukkan lewat bukti kepemilikan sekian miliar atau trilun rupiah tabungan banknya, dilihat dari bukti kepemilikian kendaraan, tanah, gedung, dan lainnya. Misalnya, orang dengan kekayaan minimal Rp. 5 miliarlah yang diterima menjadi volunteer, sehingga yang menjadi volunteer adalah para pensiunan, para eksekutif yang mengisi waktu luang, orang-orang yang ingin mencari pengalaman, dan lain sebagainya.

Jika seorang tenaga honorer yang masih berkutat dengan masalah ekonomi, maka mana mungkin dia akan merasa nyaman dengan kenyataan penghasilannya yang hanya Rp. 300.00 – Rp. 500.000 per-bulan? Dia pasti berjuang dengan segala cara untuk memperbaiki nasibnya, termasuk dengan mendesak pmerintah untuk mem-PNS-kan dirinya; padahalnya untuk mem-PNS-kan seseorang bukan haknya seorang honorer itu. Mereka yang masih bermasalah dengan ekonomi, janganlah diterima menjadi guru honorer yang sudah jelas membuat nasibnya suram dan gelap. Biarlah mereka mencari pekerjaan lain yang mereka pandang lebih menjamin masa depannya.

Jadi, pemerintah segera menghentikan kebijakan guru honorer, melainkan tetap melalui seleksi yang ketat dan (kalau negara tidak sanggup membayar gaji) menerima volunteer. Ini agar Peta Jalan Pendidikan kita makin terang dan mulus jalannya, sehingga mutu pendidikan kita semakin baik dari waktu ke waktu, dan guru segera keluar dari ketidaknyamanannya (mutu rendah tapi menerima gaji tiap bulan). Kami ingin bahwa kami dibayar karena kami bermutu, bukan kami dibayar karena kami adalah guru!

Kepada teman-teman guru honorer, sebaiknya memilih untuk berhenti dari guru dan mencari pekerjaan lain yang dipandang lebih menjamin masa depan, ketimbang memaksakan pemerintah untuk mem-PNS-kan yang jelas-jelas menabrak prinsip-prinsip Peta Jalan Pendidikan dan bukan haknya! Biarkan pemerintah yang memikirkan jalan keluar terbaik, untuk mengatasi kekurangan guru dan kekurangan dana untuk membayar gaji guru, dengan cara lain lagi! (***)

Penulis : Rosalia Wiwiek Wahyuning Ratri.

Guru Senior pada SMP Negeri 1 Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta