Home Artikel Dilema Pendidikan dalam Memberantas Mentalitas “Menghalalkan Segala Cara”

Dilema Pendidikan dalam Memberantas Mentalitas “Menghalalkan Segala Cara”

96
0

Oleh: Anthony Tonggo

DALAM praktik politik, bahwa politikus yang ‘miskin jasa’ dalam membangun kesejahteraan masyarakat (bahkan ada yang terekam sebagai ‘penghancur’ nasib rakyat dengan perilaku korupsi, kolusi, nepotisme KKN), namun bernafsu untuk berkuasa, biasanya menempuh dengan serangkaian cara yang membohongi publik, seperti memasang iklan diri hebat, politik uang, ikut memanipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan penghitungan suara, mengamuk karena kalah, membohongi masyarakat.

Di dunia ekonomi pun sama! Demi meraih kekayaan segera, banyak kontraktor bersekongkol dengan para pejabat untuk melakukan mark-up. Banyak pedagang dan produsen menipu konsumennya dengan berbagai cara. Di dunia pendidikan pun banyak yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan ijasah dan gelar, termasuk para guru kalau mau segera lulus Uji Kompetesi Guru (UKG) dan lolos sertivikasi. Intinya, hampir di semua lini kehidupan kita selalu saja dijumpai berbagai tindakan kejahatan dalam rangka segera meraih kekyaan, jabatan, dan kehormatan.

Mentalitas yang ingin meraih kekayaan dan kekuasaan serta kehormatan dengan menghalalkan segala cara dikategorikan sebagai mentalitas menerabas sebagaimana yang dimaksudkan Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (1974).

Mencermati mentalitas menerabas yang terjadi di kalangan masarakat kita, termasuk politikus dan pelaku ekonomi, apa yang mempengaruhi hingga berperilaku menerabas?

Budaya dan Pendidikan Sebagai Akar Menerabas

MENTALITAS menerabas yang digambarkan Koentjaraningrat itu hanya memotong sejarah perjalanan bangsa ini di era penjajahan kolonial. Koentjaraningrat tidak melibatkan akar budaya bangsa ini sebelum datangnya penjajah. Tokoh-tokoh besar dalam dunia pewayangan kita selalu dimulai dari pertumpahan darah, bukan dengan proses penanaman kewibawaan jasa dan kebaikan. Berbagai legenda di berbagai pelosok tanah air ini selalu melibatkan peperangan, tipu muslihat, dan jalan pintas hingga bisa segera menjadi kaya, diangkat menjadi pangeran, dan menantu sang raja.

Kerajaan-kerajaan yang berjaya dan berjatuhan di nusantara tempo doeloe selalu terlibat dalam peperangan dan adu kelicikan. Bahkan seorang putra mahkota kerajaan (hingga kini) hanya bermodalkan genetika pertemuan sperma-telur orangtuanya, pun otomatis jadi pangeran dan atau raja.

Legenda Bandung Bondowoso yang berniat memperistri putri raja dalam pembangunan Candi Sewu adalah dengan pengerahan kekuatan gaib dalam menyelesaikan 1.000 candi dalam satu malam adalah perilaku jalan pintas. Malin Kundang, anak desa yang miskin langsung menjadi kaya raya hanya dengan memperistri putri raja. Legenda terkenal dari Flores Ia-Meja-Wongge pun menggambarkan bahwa Wongge yang semula tidak dipilih gadis Ia akhirnya bisa memperistri Ia setelah ia membunuh pemuda kompetitornya Meja.

Berbagai legenda dan sistem sosial kita hampir selalu menggambarkan bahwa kesuksesan harus melalui jalan pintas. Bila teori membenarkan bahwa dongeng bisa membentuk watak anak-anak dan paternalisme sangat kuat dianut masyarakat kita, maka perilaku menerabas atau jalan pintas, selain kesalahan para penjajah, juga akibat dari kebudayaan bangsa kita sendiri.

Realita ini semua untuk menggambarkan kepada kita, bahwa bangsa ini tidak perlu sok suci! Akar budaya bangsa ini, jauh sebelum datangnya kolonial dan kaum imperalis, sudah akrab dengan mentalitas menerabas. Kesadaran seperti ini menjadi penting supaya kita tidak lagi sibuk untuk menutup diri dan menyalahkan penerabas yang sekarang ini, melainkan sebaiknya kita sibuk untuk ‘menguliti’ sumber-sumber itu.

Apakah sistem pendidikan kita berusaha melenyapkan mentalitas menerabas?

UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, memang menempatkan tujuan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,…,bertanggungjawab (Pasal 3). Jauh sebelum UU ini ada, tujuan pendidikan kita, dari dulu hingga kini, selalu seperti itu. Ini berarti konstitusi dan regulasi kita sudah memberi amanat bahwa dunia pendidikan bertugas untuk melenyapkan mentalitas menerbas bangsa ini.

Bila kini masih ada mentalitas menerabas, baik yang dilakukan kaum tua maupun muda yang sudah memegang ijasah dan gelar, maka ada yang salah dengan pendidikan kita, khususnya evaluasi. Artinya, kita salah dalam mengukur indikator keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

Ujian hanya mengevaluasi pengetahuan akademik siswa, tapi tidak mengevaluasi bukti nyata perilaku dan keterampilan siswa dalam mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dan diketahuinya. Misalnya, sekolah hanya menekankan konsep keadilan. Paling jauh sekolah hanya menekankan siswa harus tahu bahwa jika ayah mereka memberi tiga roti harus dibagi adil kepada adik semata-wayangnya, maka hingga setiap mereka mendapat 1,5 potong roti. Namun sekolah tidak peduli apakah setiap mendapat tiga potong roti siswa itu selalu membagi 1,5 potong roti untuk adiknya atau tidak. Realitanya, banyak anak yang mengambil bagiannya orang lain untuk dirinya sendiri. Ini berarti nilai di sekolah/rapor/ijasah sama sekali tidak menjamin kehidupan riil siswa.

Pihak sekolah (termasuk Kemendikbud) pun merestuinya bahwa setiap siswa yang dalam kehidupan riil bertolak belakang dengan kemampuan akademik siswa! Coba tengok nasib banyak siswa kita yang sudah mendekam di penjara karena melakukan tindakan pidana, sekolah masih sering memberi nilai mereka bagus. Kasus siswa Kelas 3 salah satu MTS di Tuban – Jawa Timur beberapa tahun lalu, yang sudah divonis bersalah mencuri meteran milik air PDAM dan mendekam di penjara, masih juga diberi kesempatan mengikuti Ujian Nasional (Unas) di balik jeruji besi. Seorang siswi SMK di Surabaya yang hamil di luar nikah pun masih diberi kesempatan mengikuti Unas.

Bukankah ini berarti sekolah dan Kemendikbud pun membenarkan adanya kesenjangan antara akademik dan praktik riil hidup peserta didik? Bukankah ini berartri sekolah dan Kemendikbud kita mewajibkan siswa untuk menguasai pengetahuannya, tapi tidak perlu merealisasikan dalam hidup? Bukankah ini berarti sekolah dan Kemendikbud sendiri yang bersikap mendua terhadap konstitusi dan regulasi pendidikan kita?

Pelaksanaan evaluasi pendidikan yang hanya menekankan aspek akademik itulah yang menyadarkan kepada para siswa kita, bahwa dunia pendidikan pun membenarkan adanya mentalitas menerabas. Artinya, meskipun tidak bisa mengamalkan dalam hidup nyata, asalkan bisa menjawab benar di atas kertas ujian, maka ijasah dan gelar pasti dapat. Ini pun instan dan menerabas! Jadi, budaya instan dan menerabas itu ada dalam budaya bangsa kita dan dibentuk dari sistem pendidikan nasional kita. Jadi, politisi kita yang sudah dibentuk oleh budaya bangsa dan pendidikannya.

Membenahi Sistem Kebudayaan & Pendidikan

NAFSU kita untuk memelihara kebudayaan asli Indonesia adalah sah-sah saja, bahkan baik adanya. Namun jika semua kebudayaan buruk pun kita lestarikan secara membabi-buta, maka itulah yang harus kita koreksi kembali. Seharusnya kita hanya mau melestarikan semua yang memiliki kontribusi positip untuk membangun kehidupan bangsa ini ke arah yang lebih baik dan beradab.

Dunia pewayangan dan legenda yang selalu menghantarkan tokoh ke alam sukses dengan peperangan, tipu-muslihat, dan berbagai jalan pintas tidak pantas untuk ditampilkan lagi. Malin Kundang yang mencampakkan ibu kandungnya setelah ia menjadi kaya-raya adalah pesan moral yang bagus! Tapi Malin Kundang yang jadi kaya-raya melalui jalan menjadi menantu dari seorang raja adalah hikayat yang mengajarkan jalan pintas, menerabas, dan instan. Kita harus mengubah jalan hidup Malin yang kaya-raya di seberang sana melalui kerja keras, bukan melalui jalan pintas mengawini putri raja.

Dunia pendidikan kita pun harus mengakhiri sistem penilaian yang hanya bersandar pada akademik an-sich. Penilaian atau evaluasi belajar di sekolah harus mengukur juga dari kemampuan dan bukti nyata siswa dalam menjalani hidupnya yang riil. Artinya kita tidak hanya menekankan praktik nyata bagi siswa SMK yang sifatnya vocational untuk mencari uang, tapi juga pada setiap tingkat dan jenis pendidikan pada setiap pelajaran serta materi. Bila perlu, bobot nilai praktik nyata lebih tinggi dari penilaian pada aspek akademik.

Selain itu, setiap pemegang ijasah selalu ada ancaman pencabutan hak sebagai pemegang ijasah, bila ada indikasi hidup riil yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Artinya, setiap pemegang ijasah yang tidak lagi mengamalkan ilmu dan keterampilan sesuai tujuan pendidikan, maka ijasahnya harus dicabut kembali. (***)

Penulis : * Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM, tinggal di Yogyakarta.