Home Artikel Catatan Buram BANSOS Di Ngada Dan Input

Catatan Buram BANSOS Di Ngada Dan Input

965
0

Oleh : Aurelius Do’o

Sebuah Catatan Ringan

Sekitar Tahun 2012 cukup banyak Kepala Daerah dipastikan bermasalah, yang berawal dari Pengelolaan Hibah dan Bansos. Salah satu penyebab timbulnya permasalahan tersebut adalah belum dipahaminya secara komprehensif aturan-aturan terkait pengelolaan hibah Bansos termasuk terapan pengelolaannya. 

Demikian juga hibah dari Pemerintah Daerah kepada para pihak Pelaksana seperti KPU pada era itu, menjadi sorotan tajam, meskipun tidak semua dugaan perkara berujung di meja Pengadilan Hukum.  

Menilik fakta di Kabupaten Ngada Pulau Flores, terhadap hibah Daerah, Tahun 2010 misalnya, sejumlah pihak disebut-sebut diduga kuat bakal menerima ganjaran hukum. Hal ini  berawal dari dugaan Dana Sisah Pemilukada Kabupaten Ngada Tahun 2010 menuai masalah pengembalian. Pengembalian diduga fiktif senilai sedikitnya sekitar Rp. 1 Milyar lebih. Hal ini terbukti dengan adanya serangkaian pulbaket dan pemeriksaan real pada waktu itu oleh Unit Tipikor Polres Ngada, termasuk kepada Ketua KPUD Ngada era itu, ter-periksa dan diberitakan berbagai media.

Dengan prolog ringan seperti ini, sesungguhnya perihal Dana Hibah di Kabupaten Ngada telah memasuki zona hukum sebelum hari ini, atau minimal pada Tahun 2010 ter-bidik Negara melalui Aparat Penegak Hukum, Polri.

Catatan Buram Susulan

Apa yang bisa disebut sebagai catatan buram susulan?. Tulisan singkat ini bisa merupakan rangkuman ringan dari sejumlah catatan fakta dan berita yang terjadi di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Usai heboh Dana Sisah Pilkada Kabupaten Ngada Tahun 2010 senilai Satu Milyar lebih, catatan unik kembali terjadi pada penghujung Tahun 2018.

Pada penghujung Tahun 2018, Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Ngada seolah-olah tanpa sengaja memamerkan Pasar Penerima Bansos bertempat di Aula Keuangan Daerah Ngada, dengan menyuguhkan potret antrean ratusan warga berkumpul menerima Bantuan Sosial (BANSOS). Mereka sudah memenuhi mekanisme pengusulan dan perampungan berkas persyaratan Bansos sejak awal Tahun 2018, namun baru dipanggil pada detik-detik jelang pergantian tahun.

Belasan Milyaran Rupiah Bansos seolah-olah baru mampu dipecahkan sandinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk pendistribusian pada penghujung Tahun 2018. Warga berbondong-bondong pada hari-hari yang secara umum sudah disebut sebagai hari libur, jelang Perayaan Natal, jelang Tahun Baru.

Ironisya, pendistribusian Dana Bansos di penghujung tahun justeru meliputi dua nomenklatur anggaran yakni Anggaran Induk Tahun 2018 atau Dana Awal Tahun dan Bansos dari Anggaran Perubahan yang dipalu pada pertengahan tahun 2018.

Praktek Pengendapan?. Entah. Semua pihak mempunyai logika kerja dan logika rasionalisasi pelayanan berbeda, sebelum hukum bertindak sebagai Panglima.

Penyerapan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Ngada, diusulkan pada awal Tahun 2018, berikutnya menyusul tambahan usulan dari Anggaran Perubahan yang dimasukan sekitar Bulan Oktober Tahun 2018. Keduanya terealisasi pada penghujung Tahun 2018.

Pemerintah Daerah mungkin memiliki sandaran logika tersendiri terhadap fenomena pelayanan model seperti ini. Namun tidak dapat disangkal penyerapan anggaran dengan model seperti ini sangat potensial disebut porak-poranda, mandeg, dan seterusnya.

Tanpa Penjelasan, Realisasi Bansos Tidak Sesuai Pengajuan

Realisasi Bantuan Sosial di Kabupaten Ngada menyisahkan pro kontra wacana dan kajian. Sejumlah topik maupun kesaksian warga bertaburan hingga kolom media sosial. Tidak luput beredar pula kesaksian mengulangi kalimat seperti ini : “Syukuri lah jika anda terima Bansos. Berapa pun itu, ya syukur saja lah. Mau cair pada akhir tahun pun syukuri saja, dari pada tidak dapat Bantuan Sosial sama sekali”. Sekali lagi, ironis.  

Kembali ke sub topik, tanpa penjelasan, realisasi tidak sesuai pengajuan. Dicermati dari plafon anggaran melalui sidang-saidang Pemerintah bersama Lembaga DPRD Ngada, sesungguhnya terbaca proses kalkulasi total nilai pengajuan Bansos keseluruhan sudah sesuai atau tepat dengan pagu anggaran yang direncanakan, dibahas bersama Pemerintah dan DPRD lalu ditetapkan untuk selanjutnya terserap azas manfaat Bantuan Sosial kepada masyarakat.

Dengan asumsi sederhana seperti ini, sangat layak dipertanyakan, pengurangan angka-angka dari nilai pengajuan masyarakat yang tidak dilengkapi dengan uraian penjelasan dari pihak Pemerintah Daerah kepada rakyat para penerima Bantuan Sosial, sesungguhnya ada apa?.

Bukankah, dalam ketidak-tahuan rakyat, praktek-praktek seperti ini berpotensi dinamai pencairan bodong sebab nilai Dana yang dicairkan tidak mengacu pada Rencana Kebutuhan sebagaimana RAB yang diajukan resmi oleh masyarakat yang telah melalui mekanisme legal, diverifikasi Kepala Desa, Lurah dan seterusnya hingga dinyatakan rampung dan layak diproses.

Catatan lainnya, besaran pengajuan Bansos oleh warga pun jika diamati sungguh-sungguh, rata-rata berkisar 10-20 juta, sebagian kecil lebih besar dari nilai ini. Porsi pencairan menurun hingga Lima Juta, tanpa uraian penjelasan kepada masyarakat, alias dipotong saja.

Tidak sedikit informasi berseliweran menyebutkan bahwa terhadap besaran pencairan, final keputusan berada dalam genggaman sepihak oleh hak pertimbangan yang mempunyai kuasa besar di daerah. Jika benar demikian, memang sangat dimungkinkan, namun ketiadaan penjelasan secara akurat, jelas menjadi penguat tanda tanya bagi khalayak. Atau, apakah benar ada pihak yang mempunyai kuasa untuk mendesak pihak berkompeten di daerah, hingga terjadi pemangkasan sepihak dengan modus praktek memangkas hak orang lain (para penerima lain), untuk kepentingan mengakomodir basis pemilih pihak tertentu di Kabupaten Ngada?. Semuanya ini berkembang bebas dan berseliweran di pasar rakyat, sebab penjelasan dan klarifikasi oleh pihak-pihak berkompeten di daerah pun tidak dimunculkan ke permukaan untuk diketahui khalayak.

Dengan catatan-catatan sederhana seperti ini, bisa ditarik sejumlah asumsi fakta, diantaranya, besaran pagu Anggaran yang telah ditetapkan, memunculkan fakta realisasinya tidak menjamin sesuai plot anggaran yang sudah tersedia, sementara pengajuan telah memenuhi syarat, jumlah maupun mekanisme legal. Berikutnya saat penyerapan anggaran terjadi pemangkasan, tanpa diikuti penjelasan resmi dan bersifat terbuka.

Akhir Catatan

Hiruk Pikul Bansos di Kabupaten Ngada menjadi catatan serius untuk terus dievaluasi. Selanjutnya patut diawasi secara serius pula, sebab BANSOS selalu dianggarkan dengan besaran nilai sangat fantastis, belasan milyar rupiah hingga puluhan milyar untuk Bansos rakyat.

Setidaknya beberapa poin bisa ditegaskan guna dilakukan pembenahan serius termasuk pengawasan melekat dalam bingkai perubahan untuk daerah. Diantaranya : kecepatan dan ketepatan penyerapan dana pada tahun anggaran berjalan, tidak menunggu satu minggu jelang akhir tahun baru berbondong-bondong rakyat dikumpulkan.

Berikutnya, penjelasan terbuka kepada masyarakat harus menjadi tradisi pelayanan agar tidak memicu dugaan penggelapan dibalik system pelayanan yang juga diduga bernuansa tertutup dari masyarakat dan media masa.

Terhadap catatan-catatan seperti ini, hemat penulis, sedikitnya ada dua pihak dalam kelompok pertama yang sangat bertanggungjawab termasuk untuk memberikan jawaban resmi atas rangkaian dugaan bebas maupun keluhan publik terhadap fenomena BANSOS di Kabupaten Ngada. Pertama, Pemimpin Daerah Kabupaten Ngada. Kedua, pihak Keuangan Daerah Kabupaten Ngada.

Bansos disalurkan langsung dari Rekening Daerah kepada Rekening para penerima, dalam hal ini Masyarakat.

Selanjutnya Lembaga DPRD Kabupaten Ngada sebagai tungku pengawasan anggaran yang ada di daerah dibutuhkan peran pengawasan melekat untuk terkondisi “Ngada sehat anggaran, sehat rencana, sehat terapan, sehat juga pengawasan melekat dan hasil-hasilnya.        

Input Singkat

Bansos untuk rakyat bukanlah wabah penyakit. Yang harus diperbaiki adalah Bansos Rakyat jangan salah asuh dan salah urus, apalagi semau gue membuat rakyat cemas dan bertanya-tanya.

Bansos wajib memiliki Tim Pengendali BANSOS untuk Pola Anggaran, Terapan dan Pengawasan Bansos di Daerah. SEKIAN

Sebuah Catatan Ringan – Penulis : Aurelius Do’o, Wartawan