Home Artikel Caleg Partai Mana Yang Harus Dipilih

Caleg Partai Mana Yang Harus Dipilih

151
0

Seri Analisa Politik : Oleh Anthony Tonggo*

Berdasarkan Fakta Koalisi 01 (Parpol Pendukung Jokowi – Ma’ruf) dan 02 (Parpol Pendukung Prabowo – Sandhi) dan trend hasil survey, dua isu dan gerakan yang dimainkan sekelompok Caleg dan elit dari partai-partai tertentu : 1). Pilihlah Caleg dari Partai pendukung Capres Jokowi atau Prabowo, dan 2). Pilihlah Caleg dari Parpol yang lebih pasti lolos elektoral Senayan.

Isu dan Gerakan semacam itu jangan dihiraukan. Mengapa?

Tidak Ada Koalisi Permanen

Dalam dunia politik tidak ada yang abadi. Yang abadi cuma kepentingan. Siapa yang bisa menjamin setiap politikus dan parpol dalam koalisi itu bisa langgeng, cocok, akrab selamanya? Dalam politik, tidak ada kawan dan lawan abadi; yang abadi cuma kepentingan.

Kita tak perlu mencari contoh yang jauh-jauh! Ketika 2014, yang dukung Jokowi-JK itu cuma PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, dan PKPI yang dinamakan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Bahkan yang paling awal mendukung Jokowi cuma Nasdem. Setelah Jokowi menguat di berbagai survey, PDIP, PKB, dan PKPI pun merapat. Ternyata, setelah Jokowi-JK terpilih, parpol lain pun datang berkerumun, yaitu Golkar, PAN, dan PPP. Lalu nama koalisi pun diganti menjadi Koalisi Partai-Partai Pendukung Pemerintah (KP3).

Sebaliknya, tadinya Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo itu ada 5 parpol (Gerindra, PKS, PAN, PPP, dan Golkar). Begitu Prabowo-Hatta kalah, PAN, PPP, dan Golkar berpindah ke koalisi pendukung Jokowi-JK. Gerindra dan PKS sempat “kesepian”. Memasuki pilpres 2019, mereka pun nongol lagi di samping Prabowo; yaitu PAN dan Demokrat.

Mengapa begitu? Pertama, Demi kepentingan meraih kekuasaan. Merapat ke Jokowi itu bisa dapat kekuasaan, sedangkan kalau setia dengan Prabowo kan tidak dapat apa-apa.

Kedua, Jokowi memiliki kepiawaian sendiri untuk menarik perhatian orang, sehingga lawan bisa jadi kawan lagi. Sikap sederhana, rendah hati, dan mengampuni itulah yang membuat Jokowi mudah disukai kawan maupun lawan. Sampai-sampai para pengamat sempat kuatir karena koalisinya jadi tambun, sehingga demokrasi oposisi bisa lemah. Padahalnya semula para pengamat sempat kuatir terhadap ketahanan pemerintahan Jokowi, karena Jokowi dan JK bukan petinggi partai, cuma anggota partai.

Paling tidak ada dua faktor yang akan membuat koalisi 01 sekarang akan pecah, yaitu: 1. (Kalau Jokowi-Ma’ruf menang) Ada parpol yang mulai pisah karena tidak mendapat jatah kekuasaan yang diinginkan, dan 2. Melihat gelagat Jokowi yang tidak pandang bulu dalam hukum, maka kalau ada elit parpol koalisi mulai berurusan dengan KPK maka sudah mulai mundur dari Jokowi, bahkan bisa berbalik jadi oposisi.

Jadi, jangan percaya kepada segelintir caleg dan elit parpol tertentu yang membuat isu pilih caleg dari parpol koalisi pendukung 01 atau 02.

Isu itu bisa karena orang itu tidak paham pernak-pernik politik, atau dia mau manfaatkan kesempatan untuk meraih dukungan dari para pendukung 01 atau 02. Jadi, tukang isu terima jadinya saja, pragmatis.

Jadi, tetap saja bahwa era kini adalah pemilihan langsung, pilih calegnya, bukan pilih partainya. Akan berbeda kalau pemilih memang setuju dengan ideologi partai. Saat ini hanya PSI yang memancarkan partai ideologi, yaitu antidiskriminasi.
***

Cara Memahami Hasil Survey

SEKARANG ini bermunculan lembaga survey opini publik. Publik harus bijaksana dan kritis dalam menanggapi hasil survey. Survey bisa salah juga, entah sengaja maupun tidak. Ini tergantung pada profesionalisme sebuah lembaga.

Anda masih ingat kasus Prabowo-Hatta dan kubu KMP yang sudah syujud-syukur merayakan kemenangan mereka di pilpres 2014 lalu, kan? Itu gara-gara ada lembaga survey yang melaporkan hasil survey-nya yang memenangkan Prabowo-Hatta. Kalau saja kita percaya pada lembaga survey itu, pasti sekarang Prabowo sudah jadi presiden memasuki tahun ke-empat.

Jadi, survey itu tidak perlu ditanggapi dengan sikap mutlak: mutlak percaya atau mutlak tidak percaya. Percaya atau tidaknya pada survey itu membutuhkan sikap kritis kita juga.

Selain itu, yang namanya survey itu hanya berlaku pada tanggal survey itu. Survey itu bukan berlaku ke depan atau ke belakang, tapi berlaku pada saat survey itu berlangsung. Jadi kalau survey tentang elektabilitas Jokowi vs Prabowo hari ini, maka hasilnya itu hanya berlaku untuk hari ini. Tidak untuk besok dan seterusnya!

Bila Januari 2019 lembaga survey menempatkan PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, dan Nasdem sebagai Lima Parpol yang lolos elektoral 4 persen, maka itu bukan lantas berarti 5 parpol itulah yang jadi pemenang pileg di tanggal 17 April 2019 nanti! Bila ada yang percaya seperti itu, maka dia terlalu polos dalam membaca hasil survey.

Politik itu bukan berada di ruang hampa. Politik itu berdialektika dengan kelompok, individu, dengan budaya, ekonomi, hukum, dll. Semua faktor dialektis inilah yang menghasilkan dinamika politik, sehingga segala kemungkinan di hari esok selalu bisa terjadi. Semua hasil survey hari ini bisa saja akan sama dengan tanggal 17 April nanti, asalkan semua faktor/variabel sedang vakum/stabil. Siapa yang bisa menstabilkan ekologi politik? Tidak ada yang sanggup!

Contoh, hingga Februari 2019, lembaga-lembaga survey menempatkan PSI pada angka elektabilitas 0,8. Kini, PSI sudah bertengger di angka 3 hingga 4. Ini membuktikan bahwa dialektika parpol dengan lingkungannya tetap aktif.

Oleh karena itu, isu yang menghimbau agar memilih caleg dari Lima Parpol besar hasil survey itu merupakan himbauan yang menyesatkan. Jangan percaya!

Himbauan semacam itu kalau bukan dari orang yang tidak paham akan cara kerja survey, atau dari parpol tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebodohan masyarakat.
***

Disiplin Nurani & Pelanggaran

JADI, pilihlah caleg yang Anda anggap terbaik, yang dapat membawa kemajuan pembangunan kita. Jangan terpengaruh oleh koalisi 01 atau 02 dan jangan pula terpengaruh oleh hasil survey. Disiplinlah pada hati nurani Anda!

Regulasi pemilu kita mengamanatkan bebas. Pilihan yang benar adalah yang sesuai dengan hati nurani. Bila ada orang yang membuat isu memilih dari caleg parpol koalisi di pilpres dan 5 Parpol Besar menurut lembaga survey, maka ini tergolong menyebarkan hoax, penipuan, penyesatan publik. Bawaslu dan polisi perlu menindak pihak-pihak yang melakukan isu dan gerakan itu. Selamat memilih.

Penulis : Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM, tinggal di Yogyakarta.