Home Artikel Belajar dari Kasus di Sikka, Rambut Siswa Perlu Diatur?

Belajar dari Kasus di Sikka, Rambut Siswa Perlu Diatur?

196
0

Oleh : Anthony Tonggo*

KEKERASAN di sekolah terus saja berulang. Jika dulu didominasi oleh kekkerasan guru terhadap siswa, akhir-akhir ini mulai muncul juga kekerasan yang dilalukan siswa dan orangtua siswa terhadap guru. Yang paling hangat saat ini adalah kasus guru memotong-paksa rambut siswa, orangtua balas memotong-paksa rambut guru, dan kini kasus ini masuk ke tangan Kepolisian Resort (Polres) Maumere, dan viral di Indonesia.

Pertanyaannya: 1. Mengapa masalah ini terjadi?, 2. Siapakah yang salah, dan 3. Bagaimana agar masalah ini tidak terjadi?
*

Rambut: Dilema Guru, Siswa, dan Orangtua

SAMPAI hari ini, selain berpakaian, hal pribadi siswa yang masih diurus sekolah adalah soal rambut, mulai dari ukuran, warna, hingga pada gayanya. Mayoritas sekolah menetapkan aturan itu, sehingga setiap siswa diwajibkan menerima dan mematuhinya. Sementara itu, hak untuk memperoleh pendidikan setiap orang sudah dimaknai sebagai “wajib sekolah”.

Hakikat manusia diciptakan untuk kebebasan yang bertanggungjawab. Standar pertanggungjawabannya terletak pada tidak menghalangi kebebasan orang lain. Rambut, termasuk berpakaian, adalah wilayah-wilayah yang masuk dalam hak pribadi setiap orang.

Di sini, terjadilah konflik antara naluri kebebasan pribadi dan tuntutan peraturan sekolah. Sebagian orang senang dengan rambut pendek, tidak berwarna, dan berpotongan biasa saja, tapi ada orang yang ingin beda. Sementara sekolah sudah menempatkan posisi sebagai pihak yang berhak menentukan soal rambut siswa.

Ini berarti soal rambut siswa termasuk dalam praktik kekerasan. Makanya sebagian orang “terpaksa” terima karena tidak berdaya, sedangkan segelintir orang menolak—sehingga terjadi konflik terbuka.

Keterlibatan orangtua siswa atas persoalan rambut anaknya yang dipotong-paksa guru merupakan bagian dari usaha melindungi anaknya dari tindak kekerasan.

Jadi, soal rambut siswa merupakan obyek pertarungan antara hak individu siswa dan peraturan sekolah.

Pertanyaannya: Bagaimana menghindari konflik karena soal rambut?
*

Dasar Pemikiran Soal Rambut Siswa

SETIAP kebijakan tentunya memiliki dua motif, yaitu memecahkan masalah dan atau mencapai tujuan. Maka soal ukuran dan model rambut siswa yang harus diatur itu untuk memecahkan masalah yang mana atau untuk mencapai tujuan apa?

Sekolah adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan negara. Mestinya rambut siswa diatur untuk mencapai tujuan pendidikan. Pertanyaannya: Apakah rambut siswa miliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan hingga ke tujuan negara?

Tujuan negara (amanat alinea ke-4 Mukadimah UUD ’45) adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, mencerdaskan bangsa, dan menciptakan kesejahteraan umum.

Sedangkan tujuan pendidikan adalah menciptakan warga negara yang cerdas, berbudi pekerti, terampil, sehat, mandiri, dan bermoral. Pertanyaannya: di manakah peran rambut siswa dalam tujuan pendidikan dan tujuan negara?

Secara teori didaktika, tidak ditemukan korelasi antara rambut siswa dengan tujuan pendidikan, bahkan tidak memiliki korelasi yang mengancam tujuan negara. Siapakah yang bisa menunjukkan bukti teoritik maupun empirik bahwa rambut bisa mengancam tujuan pendidikan dan tujuan negara?

Yang terbukti buruk adalah rambut panjang itu berbahaya kalau Anda masuk polisi, tentara, atau atlet bela diri seperti silat, karate, tinju, dll. Rambut tentara dan polisi panjang itu bisa menjadi alat bagi musuh dan atau penjahat untuk membunuh mereka. Rambut atlet bela diri dan petinju yang panjang itu bisa jadi senjata bagi lawan untuk mengalahkannya. Makanya kalau mau jadi tentara, polisi, atlet bela diri dan petinju harus rambutnya pendek (cepak). Nah, untuk sekolah yang non-militer dan kepolisian, di mana letak argumentasinya untuk mengatur siswa agar rambut harus pendek?

Karena soal rambut tidak memiliki korelasi dengan tujuan pendidikan (termasuk tujuan negara), maka seluruh regulasi negara tidak pernah mengatur soal ukuran dan model rambut siswa. Apakah Anda bisa menunjukkan regulasi negara (dari UUD 45 hingga pada UU, Peraturan Mendikbud, maupun Peraturan Pemerintah/PP) yang mengatur soal ukuran dan model rambut siswa? Ternyata tidak ada!

Jika teori didaktika dan yuridisnya tidak ada, maka dari mana kebenaran yang dipakai sekolah-sekolah untuk membuat aturan soal ukuran dan model rambut siswa? Terlihat tidak punya dasar, kan?

Walau demikian, saya akan sajikan dari mana inspirasi sekolah hingga mengatur soal rambut siswa?
*

Sejarah Rambut Siswa

SAYA masuk SD tahun 1969. Sekolah di era itu mengurus juga soal ukuran rambut, gigi, telinga, kuku, dan seluruh tubuh siswa. Setiap pagi kami diperiksa guru soal kebersihan gigi, telinga, kuku (harus pendek dan bersih), dan seminggu sekali kami buka baju (tinggal celana pendek atau sarung saja) untuk diperiksa kebersihannya. Siswa yang ditemukan melanggar harus menjalani hukuman, baik berupa teguran, hukuman fisik dan psikis/dimarahi, hingga dipotong atau mandi saat itu juga.

Aturan ini terasa sangat relefan dengan tujuan negara (mensejahterakan) dan tujuan pendidikan (sehat) untuk situasi masyarakat di era itu.

Bayangkan, di era itu, hampir sulit sekali kita bertemu orang yang tidak kudis, panau kurap. Bahkan sebagian orang mengidap penyakit kulit dua (bersisik seperti ikan). Disentri itu selalu menghantui keselamatan nyawa kami, bahkan masyarakat pulau Ende di era itu terancam punah karena wabah disentri. Tidur malam sulit nyenyak karena sibuk menggaruk berbagai penyakit kulit. Saking terbiasanya kulit gatal, sampai-dampai ada ungkapan satir-hiburan terkenal di Ende waktu itu dengan kegiatan “melodi”, sebutan saat kami sibuk menggaruk-garuk badan yang penuh penyakit kulit.

Hampir sulit ditemukan orang di era itu yang tidak punya kutu di rambut dan tuma di tubuh. Kutu merupakan konsekuensi dari rambut dan kepala yang kotor. Maka rambut yang tebal merupakan sarang kotoran dan kutu.

Umur harapan hidup di era itu cukup pendek. Kalau sudah diserang penyakit kulit menahun, lama-lama jadi kurus dan sakit-sakitan lalu meninggal. Hampir tidak ada orang yang.malu, karena hampir semua orang pun mengalaminya.

Ketika guru-guru di sekolah konsisten ketat memeriksa telinga, gigi, kuku, rambut, dan badan, disertai kondisi negara semakin maju dengan berbagai fasilitas dan penguasaan infornasi, maka lambat laun berbagai penyakit itu pun hilang. Anak zaman now jadi tidak mengerti apa itu kudis, tuma, kutu, panau, kurap, kulit dua, disentri, dll.

Ketika keadaan masyarakat semakin sadar akan kesehatan dan dibarengi negara semakin maju, maka kini di sekolah pun sudah tidak ada lagi periksa rutin gigi, telinga, kuku, dan badan siswa. Kini yang masih tersisa adakah soal ukuran dan model rambut.
*

Logika Mana Lagi?

SETELAH dasar teori didaktika, yuridis, dan kesadaran kesehatan masyarakat semakin baik, termasuk rambut siswa sudah tidak ada kutu dan tuma, maka peraturan tentang rambut di sekolah menjadi kehilangan semua konteks dan argumentasinya. Rambut diatur untuk memecahkan masalah yang mana dan mencapai tujuan pendidikan dan tujuan negara yang mana?

Karena sudah kehilangan relefansi konteksnya, maka soal rambut terkesan sebagai kelanggengan atas perpeloncoan dan bully di sekolah, dari guru ke siswa. Di mata siswa era kini, peraturan soal rambut adalah tindakan oelinco dan bully yang sudah menyentuh wilayah harkat siswa sebagai individu/manusia. Makanya sekolah-sekolah favorit Katolik yang memerdekakan siswa, seperti seminari, SMA Debrito Jogja, SDKE Mangunan Jogja (yang didirikan budayawan kondang Rm YB Mangunwijaya, Pr., dan anak saya pernah sekolah di situ) menjadi laris-manis diserbu masyarakat.

Jadi, di tengah kondisi tanpa argumentasi mendasar, sementara kesadaran hukum dan HAM semakin tinggi, maka sekolah tidak perlu lagi mengurus rambut siswa. Pemerintah perlu nengintervensi kuat agar sekolah-sekolah sudah tidak perlu mengurus rambut siswa.

Kini sekolah berpindah argumen soal kerapian, namun soal kerapian itu sudah masuk ke wilayah pribadi orang. Biarkan orang mendefinisikan sendiri rambutnya menurut dia. Jangan kita memaksakan pendapat kita atas diri orang lain!

Toh, tentu mesti ada juga siswa dan masyarakat yang tidak setuju dengan ukuran dan model rambut guru, tapi kan mereka tidak punya kuasa untuk mengatur guru. Guru pasti heran dan marah kalau tiba-tiba ada siswa dan masyarakat yang mengatur-ngatur rambut guru. Ini berarti soal rambut adalah soal pribadi, termasuk siswa.

Kita selalu menutup diri dengan membenarkan kekerasan sebagai metode untuk menghasilkan generasi hebat, dengan menunjuk contoh segelintir orang. Kita lupa membandingkan dengan jumlah orang yang gagal dan dengan pendidikan kebebasan di barat.

Sehebat-hebatnya prestasi pendidikan di negara kekerasan seperti kita ini tetap kalah hebat dibanding pendidikan di barat yang menganut kebebasan. PBB selalu menempatkan kita pada peringkat bawah dunia dalam hal sistem dan mutu pebdidikan, termasuk para guru kita.

Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang diadakan pemerintah saja memperlihatkan hasil dan mutu guru kita memprihatinkan. Lebih banyak yang tidak lulus. Nilai pun banyak yang di bawah 5.

Jadi, jangan terlalu membabi-buta mengagungkan kekerasan, termasuk soal rambut siswa! Kita perlu buka mata seluas-luasnya dan jujur.

Jadu, sekolah/guru cukup saja mengatur norma agar rambut siswa tidak boleh merugikan kehidupan orang lain, terutama semua sivitas akademika di sekolah. Selama itu tidak merugikan siapa-siapa, mari kita berbahagialah ketika melihat siswa berbahagia dengan rambutnya…! (*)

Penulis * Anthony Tonggo. Pernah Menjadi Siswa, Pernah Menjadi Guru di STM Karya Kupang & STM Negeri Ende, kini berexperimen dengan Otodidag Pendidikan Daya-Cipta, tinggal di Yogyakarta.