Home Berita Antisipasi Sengketa Pemilu, MK Gelar Bimtek Dengan DPN PERADI

Antisipasi Sengketa Pemilu, MK Gelar Bimtek Dengan DPN PERADI

273
0

Focus Indonesia News – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar bimbingan teknis bagi para Advokat.  Rangkuman media ini, Ketua MK, Anwar Usman bersama Ketua Umum Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan beserta Wakil Sekjen Peradi, Rivai Kusumanegara membuka kegiatan Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu tahun 2019 bagi anggota Peradi, Jumat (29/3) di Surabaya.

Kegiatan ini berlangsung di Manyar, Surabaya, mulai Hari Jumat sampai Minggu (29-31/3/2019). Acara dibuka langsung oleh Ketua MK, Anwar Usman didampingi Ketua Umum Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan Wakil Sekjen Peradi Rifaii Kusumanegara.

Kutipan redaksi media ini, dalam sambutannya, Anwar mengatakan Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres digelar serentak dalam satu hari yakni pada tanggal 17 April 2019 sebagai dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada tanggal 23 Januari 2014.

Dijelaskan, dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, para pemilih harus membawa 5 surat suara untuk memilih anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota, Anggota DPRD Tingkat Provinsi, Anggota DPR, Anggota DPD serta calon Presiden dan Wakil Presiden.

Diungkapkan,  harus diakui bahwa semakin dekat Pemilu, situasi politik akan semakin ramai karena masing-masing calon, terutama tim sukses dan partai politik saling serang. Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden di Indonesia yang digelar serentak menjadi Pemilu paling sulit di dunia karena akan dilakukan secara serentak dengan cakupan negara yang sangat luas ini.

Sama seperti di Indonesia, tambah Anwar, Pemilu di Amerika juga dilaksanakan secara serentak. Dalam setiap pemilihan, warga negara Amerika memilih pemimpin negaranya. Bedanya, pemilihan di Amerika diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Mirip dengan Indonesia, lanjut Anwar, mayoritas pemimpin dan wakil rakyat di Amerika dipilih secara langsung. Artinya, jumlah suara yang diperoleh calon berbanding lurus dengan jumlah warga yang memilihnya. Menurut Anwar, Pemilu tahun 2019 memiliki beberapa perbedaan dengan Pemilu tahun 2014.

“Pemilu pertama bagi Indonesia yang dilaksanakan secara serentak. Apalagi waktu tinggal 3 minggu lagi, suasana semakin panas dan semakin ketat persaingan,” kata Ketua MK, Anwar Usman.

MK sebenarnya berharap proses Pemilu baik Pileg maupun Pilpres cukup berakhir di KPU. Namun, apabila nanti salah satu pihak tidak puas atas ketetapan KPU, maka MK yang akan menentukan siapa yang akan terpilih.

“Karena itu jalannya konstitusi yang diberikan oleh para caleg, maka MK tidak bisa menghalanginya,” ujar Anwar Usman di hadapan para peserta Bimtek.

MK mengambil inisiatif untuk memberikan bimbingan teknis ini dengan melibatkan pembimbing dari para pakar pada bidangnya.

Peserta Bimtek sebanyak 100 orang yang dikirim dari tiap DPC Peradi dan dari Kota Kupang  Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada 3 orang 2 pria dan seorang wanita, Herry f. f. Battileo, SH,. MH, Ferdinandus Himan, SH, E. Nita Juwita, SH,. MH.

Dipetik media ini, dalam bincang – bincang saat rehat, menurut Herry Battileo, Bimtek ini sangat bermanfaat dan banyak pengetahuan yang didapat dalam menangani kasus – kasus sengketa dalam Pemilu.

Baginya ini pengalaman pertama dan sangat berharga pengetahuan brilian yang dibawakan para pemateri dari para pakar hukum sebagai nara sumber yang ada di Indonesia, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi DR. Anwar Usman, SH.,MH, Peneliti Senior Hakim Konstitusi RI Pan Mohamad Faiz, SH., M.C.L., Ph.D, DR. Bambang Widjoyanto dan beberapa nara sumber lainnya.  (TIM / Red )