Home Artikel Tentang Sandhiaga Uno, Pedagang Ikan Mengamuk, Salah Siapa?

Tentang Sandhiaga Uno, Pedagang Ikan Mengamuk, Salah Siapa?

221
0
Anthony Tonggo, Alumnus Fisipol UGM

Analisa Politik : Oleh Anthony Tonggo*

Seorang Pedagang ikan di Labuanbajo mengamuk ketika Cawapres O2, Sandhiaga Uno (Sandhi), berkunjung ke Pasar itu. Sekarang lagi viral. Sebagian orang menyalahkan pedagang ikan itu.

Salahkah pedagang ikan itu?

Hak Pedagang Ikan & Sandhi

Kalau kita melihat videonya, maka situasi pada saat Sandhi masuk pasar itu memang cukup ramai. Saya mencoba untuk mereka-reka, selain Sandhi, tentu ada tim sukses lokal dan nasional Capres-Cawapres 02, ada beberapa wartawan, tentu ada masyarakat yang ingin melihat Sandhi dari dekat dengan berbagai kepentingannya, termasuk (mungkin) mau selfie.

Sebenarnya sudah cukup lama gaya kampanye sebagian politisi kita yang berkunjung ke pasar, ke petani, ke kampung nelayan, dll., namun masyarakat yang mengamuk baru kali ini, di Labuanbajo itu.

Karena ini kasus baru, maka kita belum punya opini yang terbentuk. Akhirnya yang muncul adalah opini negatip yang mengatakan pedagang itu yang salah. Sebagian orang NTT merasa bahwa kasus itu telah mencoreng nama masyarakat NTT yang dikenal ramah dalam menerima tamu, tapi kok tiba-tiba jadi tidak bersahabat dengan tamu lagi, sehingga suara-suara itu mengatakan bahwa pilihan politik boleh beda, tapi sopan-santun tetap harus dipegang.

Mari kita berdiri di sisi pedagang ikan dan juga berdiri di sisi Sandhi!

Menurut regulasi (UU Pemilu), lokasi yang dilarang berkampanye cuma tiga, yaitu tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan lembaga pendidikan. Ini berarti pasar boleh untuk kampanye, sehingga Sandhi (dan semua politisi) boleh masuk pasar dan itu syah/benar.

Menurut hak seorang pedagang, yang dia peroleh lewat sewa tempat di pasar itu, dia punya HAK untuk menjual ikannya tanpa dihalangi oleh siapa pun, kecuali yang tertera dalam perjanjian kontrak dengan pengelola pasar.

Saya sangat yakin, perjanjian kontrak antara pedagang dengan pengelola pasar itu tidak mencantumkan pasal tentang diwajibkannya pedagang menerima kampanye politik. Karena tidak ada klausul semacam itu, maka pedagang yang menolak siapa pun yang datang menghalangi aktivitas berjualannya pun syah/benar.

Pedagang juga butuh banting tulang untuk mencari uang demi menghidupkan keluarganya, demi membayar lanjutan kontrak kios di pasar itu, dll.

Lalu, di manakah HAK orang lain untuk mengganggu pekerjaan berdagangnya dia?

Jadi, semua kita, yang selain pedagang itu sendiri, mendapatkan HAK dari mana untuk menghalangi pekerjaan dia?

Saya ambil contoh, ya! Bisakah Anda sebagai pegawai dan pejabat di sebuah kantor, instansi, perusahaan menerima dengan baik jika tiba-tiba saja serombongan petani, nelayan, pedagang, buruh tiba-tiba masuk dengan membawa suasana hiruk-pikuk di kantor Anda? Bukankah baru di pintu gerbang saja mereka sudah diusir atau sudah diatur agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor?

Nah, ketika orang desa datang ke kantornya orang kota tidak boleh sampai hiruk-pikuk-ingar-bingar, mengapa ketika orang kota tiba-tiba datang mengganggu orang desa yang mau berjualan kok dianggap wajar? Memangnya pekerjaan atau aktivitas orang desa derajatnya lebih rendah ya dari aktivitasnya orang kota?

Jangan dikira yang tidak suka politisi datang ke pasar itu baru di penjual ikan di Labuanbajo! Di Jawa pun banyak juga pedagang mengeluh, karena dagangan mereka jadi tidak laku, ada barang mereka yang diinjak-injak, dll. Cuma orang Jawa tidak seekspresif orang timur, sehingga tidak mengamuk di mulutnya, tapi mengamuk di hatinya. Oang Jawa bilang “nggrundel” (ngomel dalam hati).

Kalau saja pedagang pasar di Jawa ini ada orang dari timur, termasuk dari NTT, mungkin sudah lama juga pedagang di Jawa mengamuk.

Setiap orang dijamin haknya untuk memilih pekerjaannya oleh konstitusi. Tidak ada pekerjaan lain yang dianggap lebih penting dari yang lainnya. Tidak! Semua sama, dan itu HAK.

Lalu, salahnya di mana?

Revisi UU Pemilu

KASUS ini menjadi momentum yang baik bagi DPR untuk merevisi UU Pemilu, agar larangan juga berkampanye di tempat-tempat di mana orang bekerja, termasuk di pasar dan kantor-kantor.

Kampanye tak perlu mengunjungi masyarakat, tapi berkampanyelah di lokasi netral, di lapangan/stadion, di gedung. Biarkan masyarakat yang datang ke lokasi kampanye itu. Kalau sampai masyarakat tidak datang, ya itulah aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.

Kalau politisi masuk pasar dimana orang memang sehari-harinya ramai berjualan dan belanja, kok tiba-tiba politisi datang mengklaim banyak massa mendukungnya? Hahaha…

Jadi, Sandhi dan pedagang ikan itu sama-sama benar, tapi mereka sama-sama adalah korban regulasi pemilu kita yang belum komplit.

Daripada kita mengecam pedagang ikan, lebih tepatnya kita bersuara agar DPR merevisi UU Pemilu agar larangan kampanye di semua tempat aktivitas/kerja/produksi masyarakat.

Semoga…! (*)

* Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM, tinggal di Yogyakarta.