Home Artikel Tentang Penggunaan Interpelasi DPRD Kabupaten Sikka

Tentang Penggunaan Interpelasi DPRD Kabupaten Sikka

449
0

Oleh : Fransisco Pati, SH

Legal Standing Perbup Sikka Nomor. 33/2018?

Istilah Hukum “Legal Standing” beberapa hari ini ramai muncul di ruang publik Sikka, Flores. Legal term ini yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kewenangan untuk bertindak dalam hukum, sesungguhnya berasal dari codex iuris Romawi yaitu legitima persona standi in judicio.

Lazimnya dalam praktik peradilan istilah hukum ini dipergunakan oleh Pengacara Tergugat/Termohon untuk mengajukan keberatan (objection) terhadap formalitas sebuah gugatan seperti misalnya pihak yang mewakili Penggugat/Pemohon di muka persidangan bukanlah pihak yang berwenang. Contohnya ketika sebuah perseroan digugat ke Pengadilan dan yang mewakili perseroan tersebut secara kebetulan adalah seorang komisaris maka kewenangan komisari mewakili perseroan tersebutlah yang dipertanyakan. Inilah makna sesungguhnya dari istilah hukum Legal standing.

Legal standing atau legitima persona standi in judicio berkaitan erat dengan subyek hukum yang bertindak di muka Pengadilan. Uraian diatas untuk membantah cara pandang yang keliru dari salah seorang anggota DRPD di Sikka (Maumere) yang menanyakan legal standing Peraturan Bupati Sikka No. 33/2018.

Peraturan Bupati entah berapapun nomor dan tahun pembuatannya tidak dapat disejajarkan dengan kewenangan bertindak di muka Pengadilan karena secara hukum Peraturan Bupati bukan merupakan subyek hukum (legal entity) sehingga legalitas dari Peraturan Bupati tersebut dipertanyakan.

Peraturan Bupati adalah produk hukum yang bersumber dari penggunaan kewenangan diskresi Bupati sebagai penyelenggara negara. Dalam praktik misalnya untuk penetapan pembahasan APBD Kabupaten/Kota biasanya Pemerintah dan DPRD menggunakan Peraturan Bupati sebagai rujukan standar satuan harga barang/kebutuhan Pemerintah yang akan dipergunakan sebagai kerangka acuan pembahasan dan penetapan sebuah Peraturan Daerah.

Ketika sebuah Peraturan Daerah telah ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPRD maka seluruh proses pembahasan RAPBD dinyatakan sah dan mengikat (final and binding) dan APBD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tersebut berubah status yuridisnya dari dokumen politik menjadi dokumen hukum.

Dokumen hukum tersebut kemudian berubah kembali menjadi peraturan perundang-undangan yang daya berlakunya mengikat seluruh masyarakat di daerah setempat. Oleh karena itu maka apabila setelah RPABD tersebut ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daeah bersama dengan DPRD dan telah menjadi Peraturan Daerah dimana atas dasar Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah melakukan pembayaran sejumlah tunjangan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tersebut ternyata anggota DPRD menggunakan hak interpelasinya untuk menanyakan kepada Pemerintah Daerah mengenai hal ikhwal terbentukanya Peraturan Bupati maka dalam konteks tata negara penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRD tersebut tidak memiliki alasan yuridis dan politis yang cukup.

Tidak cukupnya alasan politis untuk menggunakan hak interpelasi karena DPRD secara kelembagaan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah telah menyetujui Penetapan / Pengesahan RAPBD menjadi APBD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Selanjutnya tidak cukupnya alasan yuridis untuk menggunakan hak interpelasi adalah karena post factum RAPBD ditetapkan/disahkan maka RAPBD tersebut telah berubah status yuridisnya dari dokumen politik menjadi dokumen hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan demikian jika setelah penetapan RAPBD yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati ternyata DPRD masih berupaya untuk menggunakan hak interpelasinya dengan memanggil Bupati untuk didengar keterangannya, maka sesungguhnya penggunaan hak interpelasi untuk meminta Bupati menjelaskan mekanisme pembentukan Peraturan Bupati tersebut telah berada diluar kewenangan DPRD.

Karena kewenangan untuk menilai atau menguji keabsahan pembentukan sebuah produk hukum berupa Peraturan Bupati berada pada kewenangan Menteri Dalam Negeri atau Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung RI melalui mekanisme judicial review.

Dalam konteks ini DPRD hanya berwenang untuk menilai atau mengontrol Pemerintah Daerah manakala Pemerintah Daerah cq. Bupati secara melawan hukum tidak melaksanakan atau tidak menjalankan Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPRD. Oleh karenanya maka apabila motif penggunaan hak interpelasi oleh DPRD adalah untuk menanyakan kepada Pemerintah Daerah mengenai hal ikhwal pembentukan Peraturan Bupati maka DPRD berpotensi melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengontrol Pemerintah Daerah)*.

Penulis : Fransisco Pati, SH. Pengacara asal Lio Sikka. Tinggal di Jakarta