Home Berita Kepala Desa di Kecamatan Demon Pagong Tanyakan Dana Kontribusi Kepemilikan Mata...

Kepala Desa di Kecamatan Demon Pagong Tanyakan Dana Kontribusi Kepemilikan Mata Air Leto Matan dari PDAM

248
0
Anggota DPRD Kab. Flotim, Rofin B. Kabelen, Camat Demon Pagong, Yoh. Ibi Hurint dan Asisten Ekonomi dan pembangunan Setda Flotim, Dominikus Demon Pada acara Sosialisasi Ranperda di kantor Camat Demon Pagong, (14/02/2019)

Larantuka News – Sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur  mempertanyakan kejelasan dana kontribusi bagi kepemilikan mata air. Mata air yang dimaksud adalah mata air leto matan yang disuplai oleh PDAM Kab. Flores Timur untuk mencukupi kebutuhan masyarkat di kota Larantuka.

Yohanes Mai Tobin Kepala desa Watotika Ile mempersoalkan kepedulian PDAM sebagai perusahaan Daerah atas kelestarian hutan di area sumber mata air maupun pelaksanaan ritual adat yang diselenggarakan masyarkat setempat untuk keberlangsungan sumber mata air tersebut. Hal itu ditanyakannya pada acara sosialisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perusahaan umum daerah air minum di kantor camat demon pagong (14/02/2019)

“Ritual adat yang dilakukan di sumber mata air merupakan kewajiban masyarkat adat yang dilakukan setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk memberikan penghormatan sekaligus ungkapan rasa syukur kepada leluhur maupun lewotanah yang  telah menjaga dan memberikan mata air untuk kita gunakan sehari-hari. Namun dalam ritual seperti itu belum nampak kontribusi dana dari PDAM. Pada prinsipnya sebagai masyarkat adat ritual tersebut mutlak harus dilaksanakan demi untuk keberlangsungan mata air yang telah ada. Dan kadang kita menganggap hal ini sepele tetapi bila dimaknai lebih jauh bahwa ada hubungan yang erat antara manusia – alam dan leluhur lewotanah” Ungkap Mai Tobin.

Hal senada juga diungkapkan kepala Desa Bama Petrus Ike Goran dan Sekcam Demon pagong pada kesempatan tersebut. Ike mempertanyakan kontribusi dana bagi masyarkat pemilik mata air dari pemda kabupaten Flores Timur dalam hal ini PDAM atas penjualan air minum pada masyarakat kota larantuka dan sekitarnya.

“tanpa air tentuhnya PDAM tidak bisa beroperasi, air merupakan bahan dasar bagi PDAM dalam melakukakukan aktivitasnya. Mengenai laba atau pun devidennya pun kami masyarakat tidak tahu. Masyarkat menginginkan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar mata air maupun masyarakat adat setempat dalam bentuk kontribusi dana bagi pemilik mata air.

berada lalu kenapa pemerintah belum juga memasukan prosentase kontribusi air dalam perda maupun Perbub bagi masyarakat pemilik mata air?”

sementara sekcam Demon Pagong  Matinus Lamanepa mengusulkan agar prosentase kontribusi air bagi pemilik mata air  dapat dimasukan kedalam perda dengan menyebutkan angka yang jelas. “di beberapa kabupaten atau pun kotamadya Perda tentang PDAM atau air minum sudah dengan jelas menyebutkan angka prosentase. Pada Ranperda ini belum dimasukan semoga bisa dipertimbangkan pada saat pembahasan nanti.

Menanggapi pertanyaan ini asisten ekonomi dan pembangunan Dominikus Demon menjelaskan bahwa rancangan peraturan bupati tentang kontribusi dana untuk pemilik mata air sudah dirancang bersama para kepala desa di kecamatan demon pagong beberapa waktu lalu. Namun rancangan itu mental di bagian hukum setda flotim. Bagian hukum beralasan bahwa prosentase dana kontribusi air bagi pemilik mata air dapat dipangkukan pada Rencana Kerja perusahaan (RKP) PDAM. “akan menjadi tugas pemerintah untuk melihat kembali aspirasi masyarakat tentang hal ini dan juga akan berkomunikasi dengan pejabat terkait di pemda Flotim untuk membahas hal ini lebih lanjut” jelasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Kab Flotim dari Partai Amanat Nasional (PAN) Rofin B Kabelen menegaskan bahwa kedepanya perlu ada pembahsan lebih lanjut tentang hal ini. Pemerintah sebelum menetapkan prosentasi dana kontribusi kepemilikan mata air baik dalam RKP PDAM maupun dalam perda atau Perbub perlu dilakukan dengar pendapat atau pun diskusi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di kecamatan demon pagong.

Selain membahas  Ranperda tentang perusahaan umum daerah air minum, sosialisasi terbut juga membahas Ranperda tentang organisasi perangkat daerah, Ranperda tentang organisasi dan tata kerja perseroan terbatas dan bina usaha dana, Ranperda tentang jasa kontruksi dan Ranperda yang merupakan usulan DPRD Kab Flotim yakni tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional.

Kepada  peserta sosialisasi, para kepala Desa dan Ketua BPD sekecamatan demon pagong, camat demon pagong Yohanes Ibi hurint dalam arahaan penutupan menyampaikan terimakasih atas kehadiran dan masukan serta usul saran dari peserta demi penyempurnaan lima perda yang disosialisasikan dalam pada hari ini.  (DA//)