Home Artikel Tipikor Pulbaket Dugaan Mark-Up Tunjangan Perumahan DPRD Sikka

Tipikor Pulbaket Dugaan Mark-Up Tunjangan Perumahan DPRD Sikka

212
0

Oleh : Petrus Selestinus, SH

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengapresiasi reaksi cepat yang ditunjukan oleh Polres Sikka, Cq. Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka, karena telah langsung menurunkan tim melakukan Pulbaket (Kumpul Bahan Keterangan) dengan melakukan wawancara dan memgumpulkan dokumen dugaan mark-up tunjangan perumahan dan transport untuk 35 anggota DPRD Sikka yang besarannya melampaui standar kepantasan dan kelayakan menurut ketentuan UU, Tatib DPRD Sikka dan realitas sosial masyarakat Sikka.

Sejumlah fungsionasris DPC. Partai Hanura telah dimintai informasi oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka dalam pulbaket Tim Reskrim Tipikor Polres Sikka pada Hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul 19.00 s/d. 21.00 WIT, antara lain Fabianus Boli, Yanuarius Newar dkk.

Turut hadir juga fungsionaris DPP. Partai Hanura yaitu Petrus Selestinus sebagai Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura dan Silvester Nong Manis Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Hanura turut hadir ketika pulbaket dilakukan oleh Satreskrim Tipikor Polres Sikka. Fabianus Boli dalam kapasitas sebagai Ketua DPC.

Partai Hanura pada kesempatan pulbaket itu menjelaskan sejumlah alasan mengapa aksi damai Partai Hanura memprotes usulan anggota DPRD Sikka menaikan jumlah tunjangan Perumahan dan Transport untuk tahun anggaran 2019 yang dinilainya sebagai mark-up dan di luar kepantasan dan kelayakan serta realitas kondisi masyarakat Sikka.

Juga menyerahkan dokumen dan keterangan seperlunya untuk pengembangan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan untuk ditentukan apakah rangkaian peristiwa yang disuarakan oleh Partai Hanura masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi atau bukan dan kalau itu merupakan Tindak Pidana Korupsi maka apakah cukup beralasan untuk menetapkan 35 anggota DPRD Sikka sebagai tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana korupsi.

Ansarera diduga ikut terlibat.

Jika saja dugaan mark-up pembayaran dana tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Sikka dari Bupati Sikka pada eranya Ansar Rera terbukti maka Ansar Rera beroptensi menjadi pelaku turut serta atau bahkan aktor intelektual terjadinya mark-up karena diduga kuat demi meloloskan proyek fiktif pembangunan Kantor Bupati Sikka, menjelang akhir masa tugas Ansar Rera sebagai Bupati Sikka periode 2013-2018, Ansar Rera dan DPRD Sikka sepakat menaikan anggaran tunjangan Perumahan dari semula Rp. 6 jt perbulan menjadi Rp. 10 jt dan sekarang angka Rp. 10 jt perbulan mau dipertahankan lagi pada anggaran 2019 namun Bupati Sikka menolak karena berdasarkan kajian dan hasil survey, angka Rp. 10 jt perbulan itu sangat tidak pantas di luar kayakan sehingga bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi terselubung melalui mark-up.

Polres Sikka harus seirus merespons isu korupsi berjamaah Anggota DPRD Sikka yang tergolong terlalu berani dilakukan oleh Anggota DPRD Sikka secara berjamaah melalui persekongkolan denga Bupati Sikka Ansar Rera dan persekongkolan itu mau dilanjutkan bahkan dinaikan angkanya pada periode 2019, namun oleh Bupati Robi Idong ditolak mentah2 bahkan telah diagendakan untuk diungkap secara proyustisia melalaui Polri, Kejaksaan atau KPK. Senin depan Ketua DPC. Partai Hanura, Fabianus Boli akan melengkapi bukti-bukti terkait ke Kanit Tipikor Satreskrim Polres Sikka untuk pengembangan kearah Penyelidikan dan penyidikan.

TPDI bersama Partai HANURA dan elemen masyarakat lainnya akan terus mengawal jalanya kasus ini agar berjalan sesuai harapan masyarakat Sikka dan tuntutan Bupati Sikka, satu dan lain demi mewujudkan pelayanan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat Sikka yang selama ini terhambat akibat perilaku korupsi di kalangan DPRD dan Eksekutif tanpa ada penegakan hukum. Kini saatnya hukum ditegakan.

Penulis : Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi.