Home Artikel Paradigma NTT Bangkit dan Sejahtera Melalui Managemen Kelautan, Perikanan

Paradigma NTT Bangkit dan Sejahtera Melalui Managemen Kelautan, Perikanan

96
0

Oleh : Hasnu Ibrahim, S.Pi

Nusa Tenggara Timur ( NTT ) merupakan suatu provinsi kepulauan.

Provinsi ialah salah satu Kawasan Indonesia Timur ( KTI ).

Provinsi ini dijuluki sebagai kawasan kepulauan karena ditopang oleh tiga buah pulau besar yakni Pulau Flores, Pulau Sumba & Pulau Timor.

Dilain aspek Tuhan YME telah mengilhami provinsi ini dengan kekayaan alam bahari yang sangat melimpah.

Namun kekayaan alam bahari provinsi Nusa Tenggara Timur belum di manfaatkan secara optimal demi selaras dengan paradigma Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bung Tilu Laikodat.

Secara administratif luas wilayah lautan provinsi NTT tercatat kurang lebih 200.000 Km2, setara dengan 4 kali lipat luas wilayah daratan yang mencapai 47.000 Km2.

Secara geopolitik dan geo ekonomis kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur sebenarnya sudah didepan mata.

Ada beberapa bukti yang memperkuat statement kesejahteraan Rakyat NTT ini misalkan :

Taman Nasional Komodo ( TNK ), Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung, Taman Wilayah Alam Laut ( TWAL ) Maumere, Kawasan Konservasi Perairan Maumere, Kawasan Konservasi Perairan Alor, Taman Wisata Alam Perairan Teluk Kupang dan Taman Nasional Perairan ( TNP ) Laut Sawu.

Beberapa potretan diatas menunjukkan suatu bukti bahwa provinsi ini sebenarnya mampu untuk bangkit dan sangat bisa untuk kesejahteraan Rakyat di Provinsi ini selaras dengan Visi/Misi Pemerintah provinsi dan Pemerintah Nasional menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Potensi kelautan dan perikanan Nusa Tenggara Timur sebetulnya sangat menjanjikan bagi kesejahteraan Rakyat NTT.

Namun potensi ini fakta di lapangan menunjukkan suatu bukti masih begitu maraknya praktik Illegal, Unreported dan Unregulated ( IUU ) Fishing.

Illegal, Unreported dan Unregulated ( IUU ) Fishing merupakan suatu praktek penangkapan ikan yang non prosedural.

Kecenderungan nelayan kita acapkali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan penangkap ikan yang dilarang oleh UU Perikanan dan Kelautan.

Praktik di lapangan yang sering ditemukan oleh Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ( PSDKP ) provinsi, TNI-AL & POL Air seperti : Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak BOM, penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan racun potassium, penangkapan ikan menggunakan racun sianida, penangkapan ikan tanpa menggunakan SIPI, penangkapan ikan tanpa menggunakan SIUP, Penangkapan ikan dengan menggunakan dokumen palsu dan masih banyak lagi hal lain yang belum terungkapkan.

Beberapa pokok pikiran diatas merupakan suatu bukti permasalahan klasik yang kian alot terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Sehingga dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai kerangka solusi atas permasalahan yang ada.

Adapun format baru yang ingin didorong yakni :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan konsolidasi gagasan dan konsolidasi gerakan secara serentak bersama Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP ) Kota dan Kabupaten se Nusa Tenggara Timur.

2. DKP Provinsi NTT Cq. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ( PSDK ) melakukan komunikasi secara intensif bersama stach holder terkait seperti TNI-AL & POL Air dalam pengawasan.

3. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Gubernur NTT segera melakukan konsolidasi, Rekonsiliasi dan Rekonstruksi bersama seluruh Wali Kota dan Bupati se Nusa Tenggara Timur, demi percepatan pembangunan NTT dari Laut.

4. Potensi Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur dipandangan perlu agar melakukan peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai cara pandangan bersama agar mengejar ketertinggalannya dari Provinsi Lain di Indonesia.

5. Sektor Kelautan dan Perikanan NTT wajib di Management secara baik, agar tidak output dan Outcome pengelolaan demi kepentingan kesejahteraan Rakyat NTT. ):

Penulis : Hasnu Ibrahim, S.Pi