Home Berita Ngada: Jawab Tudingan Kades Benteng Tawa I, Camat Riung Barat Beber Data

Ngada: Jawab Tudingan Kades Benteng Tawa I, Camat Riung Barat Beber Data

993
0

Focus Indonesia News – Camat Riung Barat, Kabupaten Ngada, Flores-NTT, Mana Gregorius S. Sos menjawab tudingan Kepala Desa Benteng Tawa I yang menyebut Camat setempat menghambat pencairan Dana Desa Tahab II.

Pernah diberitakan media ini, kali ini melalui materi press release dikutip redaksi media ini (12/1/2019) Camat Riung Barat membeberkan berbagai foto lapangan termasuk kinerja sebagai sorotan fakta dengan tembusan materi kepada berbagai pihak penting di Kabupaten Ngada.

Baca juga :https://larantuka.com/2018/12/asisten-ii-ngada-sekda-akan-mediasi-camat-riung-barat-dan-kades-benteng-tawa-i/

Berikut salinan materi lengkap Camat Riung Barat untuk pemberitaan media.

Tanggapan Camat Riung Barat terhadap pemberitaan media atas Pengaduan Kades Benteng Tawa I.

Sehubungan dengan beredarnya pernyataan Kepala Desa Benteng Tawa I yang menyatakan Camat Riung Barat atas nama Mana Gregorius S. Sos diduga telah menghambat proses Dana Desa tahap II, Alokasi Dana Desa ( ADD ) tahap II tahun 2018 Desa Benteng Tawa I, dengan berbagai alasan, maka Camat Riung Barat menyampaikan sejumlah penegasan penting agar tidak terjadi kesalahan penafsiran berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh Camat Riung Barat.

Berikut penjelasan Camat Riung Barat hingga belum menandatangani rekomendasi pencairan dana tersebut, Pertama, semenjak dipercayakan menjadi Camat Riung Barat, salah satu tugas adalah mewajibkan semua Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa untuk mengikuti apel sebulan sekali dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah yang jauh.Tujuannya adalah untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam menjalankan roda Pemerintahan tingkat Desa dengan Kecamatan namun Kepala Desa Benteng Tawa I tidak pernah mentaati.

Kedua, rapat koordinasi para Kepala Desa setiap tiga bulan sekali tidak pernah diikuti sampai dengan saat ini.

Ketiga, pada saat LKPPDes, Camat telah membuat jadwal LKPPdes tiap Desa, namun Kepala Desa  Benteng Tawa I tidak mengindahkan jadwal yang telah dibuat dan disepakati bersama  para Kepala Desa yang lain. Padahal agenda ini sangat penting dihadiri oleh Camat untuk mengetahui berbagai persoalan di tingkat Desa.

Keempat, selain tidak mematuhi kebijakan-kebijakan diatas, ada juga berbagai informasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat Benteng Tawa I kepada Camat, diantaranya praktek pengumpulan uang partisipasi pembangunan Kantor Desa persiapan Benteng  Tawa V di Dusun Rio Minsi dengan besaran dana per KK Rp.100.000, tidak jelas pemanfaatannya.

Uang HOK pengerjaan SAB  Bakit menuju Rio kurang lebih Rp.8.000.000 yang terjadi pada Bualn Januari sampai Februari 2018, tidak jelas pengelolaannya.

Uang HOK pembersihan jalan pertigaan  Rio menuju Lansa Waru berbatasan Likan Pazi arah Warunembo sebesar Rp.17.000.000 tidak direalisasikan. Kegiatan pada Bulan September 2016.

Dana Operasional  Desa persiapan sebesar Rp.10.000.000 tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa Pesiapan Benteng Tawa V atas nama Florianus Rae.

Adanya Petugas Kesehatan yang dibiayai oleh Dana Desa tetapi tidak memiliki STR atau Surat Tanda Registrasi.

Tidak memberikan ijin Penebangan kayu Cendana bagi salah seorang warga masyarakat.

Pergantian rotasi dan pemberhentian perangkat Desa tidak mengikuti ketentuan regulasi diantaranya, Wolfrandus F.Nuru jabatan lama Kaur Pembangunan. Permasalahannya Jabatan Kaur Pembangunan yang sekarang sudah menjadi Kaur Pembangunan digantikan oleh Bertoldus Rudolfus Nggawal yang sebelumnya bukan perangkat desa dan tanpa melalui penjaringan, penyaringan sesuai ketentuan Perda Ngada No 9 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan bahkan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat setempat.

Hironimus Mana jabatan lama Kaur Umum, kemudian dirotasi menjadi Kasi Kesejahteraan dan terakhir menjadi Kepala Dusun Rio Minsi. Permasalahannya, melakukan dua kali rotasi terhadap perangkat desa atas nama Hironimus Mana dari jabatan sebelumnya Kaur umum / Kaur Keuangan menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan dan kemudian dirotasi menjadi Kepala Dusun Rio Minsi. Hal ini menyalahi aturan karena selain terjadi dua kali rotasi juga rotasi terjadi diluar unsur Kesekretariatan dan unsur Pelaksana Teknis. Saudara Abraham Tambang sebagai Kaur Keuangan, Marselus Zapung sebagai Kasi Kesejahteraan Pengangkatan, Theodorus Wangga sebagai Kepala Seksi Pelayanan tanpa melaui proses penjaringan, penyaringan sesuai ketentuan berlaku.

Pemberhentian Perangkat Desa secara sewenang – wenang memberhentikan Valentia Zea dari jabatan Kaur Pelayanan.

Pengelolaan Dana Desa Program Rumah Sehat dan Jamban Sehat, Program tersebut tidak tepat sasaran karena diberikan kepada para Perangkat Desa yang telah memiliki rumah sehat.

Berikut daftar nama Perangkat Desa yang menikmati program tidak tepat sasaran ini, antara lain : Donatus Pogol jabatan sebagai Kepala Dusun Rio Minsi II, Hironimus Mana Kepala Dusun Rio Minsi I, Bertoldus Rudolfus Nggawal sebagai Kaur Perencanaan, berikutnya Bantuan Jamban Sehat kepada Yakobus Kobe yang telah memiliki jamban sehat.

Selanjutnya, Program Keluarga Harapan. Bantuan Rastra di Dusun Mbazang tidak diberikan kepada keluarga pemanfaat tetapi secara sepihak dialihkn kepada Kepala Keluarga yang bukan pemanfaat. Berikut nama -nama Kepala Keluarga Pemanfaat yang tidak lagi mendapat jatah Rastra sebagai berikut : Marta Nidang, Yohana Wua, Maria Imakulata Landang, Kristina Wulen, Wilhelmina Wela.

Karena itu Camat Riung Barat sebagai perpanjangan tangan Bupati Ngada mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan fungsi koordinasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Koordinator Penyelenggara  Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dan juga dipertegas melalui Peraturan Bupati Ngada Nomor 10 Tahun 2008 yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, kententraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat kecamatan, Pembina Penyelenggraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.

Karenaitu Camat memanggil Kepala Desa untuk mendapatkan klarifikasi terhadap berbagai informasi, persoalan dan permasalahan yang terjadi di Desa Benteng Tawa I seperti yang terjadi dengan Desa-Desa lainnya dengan surat penggilan tertanggal, Surat Panggilan Dinas Pertama tanggal 28 Juni 2018, Panggilan Kedua tanggal 2 Juni 2018, Panggilan Ketiga 10 Juli 2018, berikutnya Surat Camat Riung Barat tanggal 2 Agustus 2018, selanjutnya Surat tanggal 3 September 2018, namun Kepala Desa Benteng Tawa I tidak mengindahkan surat dan panggilan Dinas.

Camat Riung Barat menyatakan tudingan Camat menghambat urusan Desa Benteng Tawa I adalah bentuk tudingan sepihak dan tanpa alasan.

Kepal Desa Benteng Tawa I juga tidak pernah melaksanakan apel ataupun rapat koordinasi para Kepala Desa di tingkat Kecamatan. Olehkarenaitu Camat mengambil inisiatif menegakan kesepakatan bersama seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Riun Barat yang salah satu poinnya berbunyi Rekomendasi Pencairan Wajib Dihadiri oleh Kepala Desa tanpa mewakili.

Materi penegasan Camat Riung Barat ini juga dikirim kepada berbagai unsur penting di daerah, termasuk kepada Ketua DPRD Ngada, Penjabat Sekda Ngada, Asisten Pemda Ngada, Dinas PMDP3A Ngada, Bagian Hukum Setda Ngada, Bagian Pemerintah Daerah Setda Ngada, Desa Benteng Tawa I, BPD Benteng Tawa I.

Materi ini dikirim tanggal 5 Januari 2019, berhubung redaksi sempat mengalami ofline beberapa saat, ditayangkan tanggal 12 Januari 2019. (Sumber : materi press release Camat Riung Barat tanggal 5 Januari 2019 / Tim/Red)   


 [TT1]