Home Artikel Dugaan Kerugian Negara Markup Perumahan DPRD Sikka Mencapai Milyaran Rupiah

Dugaan Kerugian Negara Markup Perumahan DPRD Sikka Mencapai Milyaran Rupiah

211
0

Oleh : Petrus Selestinus, SH

Polres Sikka segera panggil Rafael Raga dkk dan Mantan Bupati Sikka Ansar Rera

Mantan Bupati Sikka Joseph Ansar Rera bersama Ketua Banggar DPRD Sikka, Wakil Ketua dan 10 Anggota Banggar DPRD Sikka berpotensi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korupsi atau dijadikan tersangka dugaan korupsi, karena perbuatannya diduga telah menimbulkan kerugian negara akibat mark-up uang Tunjangan Transport dan Perumahan bagi Anggota DPRD Sikka dalam APBD TA 2018.

Total perkiraan kerugian Daerah yang diderita Pemda Sikka dalam APBD 2018 itu adalah sebesar tidak kurang dari Rp. 1.632.000.000 Miliar untuk Tunjangan Perumahan itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum sesegera mungkin, belum lahi kalau ternyata Tunjangan Transportasi juga bermasalah. Publik Sikka diharapkan memberikan informasi yang relevan terkait dugaan markup Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transport, juga modus operandinya karena menaikan angka Tunjangan Perumahan dan Transpirtasi dengan nilai nominal di atas Rp. 10 jt untuk masing-masing tunjangan, sebagai tidak rasional dan tidak layak demi barter persetujuan APBD 2018 untuk proyek-proyek tertentu.

Oleh karena itu Bupati Sikka Robi Idong secara konsisten mempertahankan sikapnya menurunkan anggaran untuk pos Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Sikka dalam APBD TA 2019, yang pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 yang lalu telah disetujui oleh DPRD Sikka. Meskipun begitu, yang namanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan daerah harus tetap diproses hukum hingga ke Pengadilan Tipikor.

Penyidik Unit Tipikor SatreskrimPokres Sikka harus menemukan siapa-siapa saja yang menjadi aktor intelektual dari peristiwa yang diduga sebagai mark-up Tunjangan Perumahan dan Transportasi dalam APBD sebesar Rp. 10 jt untuk Tunjangan Perumahan dan Rp. 12 jt untuk Tunjangan Transport perbulan bagi setiap Anggota DPRD Sikka. Dengan disetujui oleh DPRD Sikka terhadap penurunan Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Sikka yang dikoreksi oleh Bupati Sikka Robi Idong, maka sudah dapat dipastikan bahwa angka Tunjangan Perumahan yang benilai Rp. 10 jt perbulan sebagai mark-up diakui oleh DPRD Sikka.

Konsekuensinya adalah dana yang sudah terlanjur diterima dikembalikan juga Mantan Bupati Sikka Joseph Ansar Rera dan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Banggar DPRD Sikka harus diproses secara pidana korupsi. Meskipun DPRD Sikka sudah menyetujui dan mengesahkan APBD Sikka 2019 dengan sejumlah koreksi, tetapi polemik di tengah masyarakat soal proses hukum terhadap Ketua dan Anggota Banggar bersama Joseph Ansar Rera, mantan Bupati Sikka masih ramai menjadi perbincangan publik.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tentang siapa yang harus bertanggung jawab, menimbulkan penilaian bahwasannya besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi yang diterima oleh Anggota DPRD Sikka selama periode 2018, tidak berdasarkan kajian akademis yang bersumber dari sebuah survey lapangan yang obyektif, sehingga Tunjangan Perumahan itu ditenggarai sebagai buah dari kompromi antara Banggar DPRD Sikka dan pihak Sekda Pemda Sikka 2018.

Untuk itulah langkah hukum harus menjadi prioritas untuk mendapatkan kepastian hukum, termasuk agar Anggita DPED Sikka segera kembalikab dana Tunjangan Perumahan dan Transportasi yang nilainya berlebihan itu. Masyarakat akan memberikan penilaian bahwa ternyata ada pelaku-pelaku yang selama ini menari-nari di atas penderitaan rakyat. Karena itulah Unit Tipokor Satreskrim Polres Sikka diharapkan segera memanggil Rafael Raga dkk untuk diperiksa dan status pemeriksaan supaya ditingkatkan dari Pulbaket menjadi Penyelidikan dan penyidikan.

Ini pertanda bahwa ada komitmen politik yang kuat dari Bupati Sikka Robi Idong, Ketua DPRD Sikka Dus Bapa dan Kapolres Sikka untuk membangun sistim pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan mendorong KPK, Polri dan Kejaksaan untuk memproses lebih lanjut secara hukum siapapun yang terlibat dari 13 nama Ketua dan Anggota Banggar dan dari mantan Bupati Sikka Joseph Ansar Rera.

Penulis : Petrus Selestinus, SH, Koordinator TPDI & Advokat PERADI