Home Artikel Analisa Politik : Takar Manfaat Sikka Yang Riuh Dugaan Mark-Up

Analisa Politik : Takar Manfaat Sikka Yang Riuh Dugaan Mark-Up

287
0

Oleh Anthony Tonggo*

SIKKA sedang riuh! Pemicunya adalah omongan Bupati Robby Idong bahwa telah terjadi mark-up dana sewa rumah para anggota DPRD Sikka dari Rp.6 jutaan/bulan ke Rp.10 juta/bulan.

Publik pun menyambutnya dengan pro-kontra yang berat sebelah. Langit Sikka seolah milik yang pro; bahwa telah terjadi mark-up.

Saya dapat membayangkan bahwa hubungan kerja DPRD Sikka dengan bupatinya sedikit kurang harmonis, termasuk antara bupati Robby dengan kekuatan lama Ansar Rera.

Suasana itu sungguh mengganggu ketenangan dan kenyamanan kerja eksekutif maupun legislatif di Sikka.

Saya tidak pada posisi untuk menghakimi apakah betul telah terjadi mark-up atau tidak, tapi apakah keriuhan itu bermanfaat buat pembangunan Sikka umumnya atau khususnya buat rakyat Sikka?
**

Suka Keriuhan atau Proses Hukum?

RIUH soal dugaan korupsi itu sudah terlalu banyak di NTT. Rasanya telinga rakyat sudah mau pekak karena keriuhan-keriuhan semacam itu. Namun berapakah pejabat yang sudah terbukti bisa diseret ke pengadilan? Berapa yang sudah masuk bui? Saya kira, ruang sidang di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, bahkan di KPK, masih relatif sepi.

Lalu ke manakah perginya keriuhan-keriuhan itu? Ternyata, cuma menguap saja bersama uapan omongan publik itu. Cuma heboh di awal, lalu perlahan-lahan akan menurun, lalu suara-suara itu sudah nyaris tak terdengar.

Itu artinya masyarakat kita itu sukanya menuduh lalu tidak mau membuktikannya. Habis di omong-omong, tapi mereka tidak ada yang mengumpulkan fakta, lalu lapor ke polisi, jaksa, ataupun KPK. Cuma habis di omong-omong sambil membenarkan bahwa telah terjadi korupsi.

Selama yang diriuhkan itu tidak sampai ke proses hukum, maka keriuhan itu menjadi tidak berguna. Dia justru membawa kerugian bagi banyak pihak.

Masyarakat membuang-buang enerjinya dengan tidak bekerja, pelajar dan mahasiswa mengurangi waktu belajarnya, legislatif dan eksekutif akan memburuk koordinasinya. Yang tertuduh pun sudah mendapat stigma buruk sebagai koruptor yang mengganggu perasaan mereka dan keluarganya.

Contoh paling akhir adalah keriuhan publik Ende selama 2017 hingga 2018, tentang dugaan bahwa bupati Marsel Petu korupsi. Begitu pilkada selesai, semuanya diam. Lalu, apa manfaat dari keriuhan itu dulu? Bukankah keriuhan itu telah merugikan semua pihak di Ende?

Bagaimana langkah yang benar?
**

Ikut Jokowi: Kerja-Kerja-Kerja

KALAU semua pihak merasa bertanggungjawab pada kabupatennya, maka tak perlu riuhkan itu. Ikuti Jokowi: kerja-kerja-kerja!

Mulutnya diam, tangan-kaki bekerja mengumpulkan data, buat analisa dan kesimpulan hukum. Bila indikasinya kuat, silakan bawakan semua berkas ke polisi/jaksa/KPK. Lalu, kita tunggu dan sambil terus memantau lembaga-lembaga peradilan itu bekerja. Jadi, sekali lagi: mulut diam, tapi kerja nyata menuju pengadilan saja.

Terlalu banyak omong soal korupsi, tapi kalau tidak membawa ke proses hukum, lama-lama juga orang tidak lagi percaya kepada yang tukang riuh itu.

Saya memiliki catatan beberapa nama yang begitu lantang menyerang Marsel Petu pada kurun waktu 2017-2018, bahwa Marsel Petu korupsi. Kasusnya tidak pernah sampai ke proses hukum. Sampai sekarang cuma diam seribu basa. Tadinya saya pikir mereka pejuang keadilan dan pembela nasib rakyat, ternyata cuma tukang riuh!

Melihat keriuhan-keriuhan yang terjadi di NTT tanpa ada aksi nyata pembuktian hukum itu, saya bertanya: Sebenarnya para periuh ini mau apa sih? Mau jadi pejuang rakyat, atau cuma mau numpang lewat, atau malah bergainning-position dengan para koruptor? Bergainning-position itu misalnya tawar-menawar bagi-bagi uang hasil korupsi atau mengamankan jabatan ke depan.

Jadi, menurut saya, orang Sikka sebaiknya jangan berharap dan jangan percaya banyak kepada keriuhan itu. Yang petani, silakan kerja kebun. Yang pegawai, silakan ke kantor. Yang pelajar dan mahasiswa, silakan belajar. Tidak perlu membuang enerji besar pada keriuhan itu, kecuali kalianlah yang turun tangan langsung untuk mengumpulkan fakta lalu membawa langsung ke polisi/jaksa/KPK.

Apakah Robby Idong dan para periuh itu bisa membikin catatan berbeda dari semua tradisi keriuhan di NTT? Kita tunggu saja. Semoga tidak mengikuti jejak keriuhan-keriuhan terdahulu…!

Ini adalah bola panas yang sudah dilempar Robby Idong. Bila Robby Idong tidak membawa kasus ini ke ranah hukum, maka ini ancaman serius bagi Robby Idong ke periode kedua nanti. Robby akan dianggap sebagai “bupati hoax” dan bupati “gertak sambal” saja! Jadi, kalau Robby mau menyelamatkan citranya, maka Robby-lah yang harus jadi inisiator untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, meskipun tidak menutup kemungkinan juga didukung oleh elemen lainnya di Sikka. (**)

* Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM, Yogyakarta.