Home Berita Tolak Hasl Pilkades Ratogesa, Tiga Calon Beberkan Permainan Kotor

Tolak Hasl Pilkades Ratogesa, Tiga Calon Beberkan Permainan Kotor

1594
0

Focus Indoneesia News – Pemilihan Kepala Desa Ratogesa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, Flores yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2018 berujung penolakan hasil Pilkades oleh tiga calon dari empat calon yang ikut dalam bursa Pilkades setempat.

Tidak hanya penolakan dari tiga calon namun juga dipastikan Badan Permusyawaratan Desa Ratogesa juga melayangkan surat penolakan atas hasil Pilkades karena diduga kuat ada penyelewengan dalam proses Pilkades setempat.

Dalam keterangan Pers kepada wartawan (3/12/2018) ketiga calon yang mengajukan penolakan hasil-hasil Pilkades masing-masing, Hipolitus Kasianus Bao, Yulius Misi dan Rofinus Labu.

Berikut rangkuman media atas keterangan Pers ketiga Calon dalam mosi gugatan penolakan hasil Pilkades Ratogesa Kabupaten Ngada, Flores.

Berawal dari Daftar Pemilih Sementara atau DPS. Diterangkan, angka DPS diketahui berdasarkan data Pemilu terakhir, selanjutnya petugas Pantarli melakukan pendataan di setiap Keluarga dalam setiap RT dan hasilnya diserahkan kepada Panitia untuk seterusnya dilakukan input data menjadi DPS.

Atas data petugas Pantarli seharusnya Panitia menginput data tersebut dan diumumkan terbuka kepada masyarakat Pemilih lalu  ditempel pada tempat-tempat keramaian umum dalam wilayah Desa untuk berikutnya mendapatkan input tambahan oleh warga yang merasa belum terdata sebagai pemilih. Terhadap proses ini kata ketiga calon, data yang dimasukan oleh petugas Pantarli tidak diinput oleh Panitia.

Temuan berikutnya, Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Diungkapkan, mengacu kepada Perda Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2016 diikuti perbaikannya Perda nomor 6 Tahun 2017. Selanjutnya Perbup nomor 41 tahun 2016, seharusnya DPT ditetapkan pada masa waktu satu minggu atau 7 hari sebelum hari Pencoblosan. Poin B dalam ketentuan yang berlaku juga menyatakan DPT yang sudah ditetapkan tidak bisa dirubah. Temuan, fakta lapangan DPT ditetapkan pada tangggal 27 November 2018 pagi sekitar pkl 5.00 Wita yang disaksikan oleh Panitia dan para pihak, dilakukan oleh Kepala Dinas PMDP3A, Sekretaris Dinas, Kabid Pemdes, Panitia Pilkades. Dengan demikian ditemukan DPT ditetapkan hanya selisih sekitar dua jam sebelum Pencoblosan Pilkades tgl 27 Nov 7.00 digelar.

Temuan selanjutnya, angka DPT yang ditetapkan pada satu minggu sebelum pencoblosan berjumlah 896 Pemilih, namun terjadi penambahan kilat pada dua jam sebelum Pencoblosan berlangsung dengan jumlah penambahan mencapai sekitar 54 orang, alias DPT subu atau DPT dini hari.

Ditemukan juga dalam DPT yang ditetapkan satu minggu sebelum pencoblosan justeru salah satu Calon Kades (Kandidat) atas nama Hipolitus Kasianus Bao Cades Nomor Urut 2, tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak terdaftar untuk memberikan hak suara. Ironisnya lagi, Hipolitus Kasianus Bao Cades Nomor Urut 2 bersama istri dan anaknya, total 4 orang tidak terdaftar. Satu keluarga ini baru kembali muncul nama mereka dalam DPT subu.

Ditemukan juga, Calon Kades Nomor 4 atas nama Yulius Misi, tidak mendapat pemberitahuan dari Panitia untuk menyediakan saksi maupun surat mandat. Lebih lanjut semua calon juga tidak mendapatkan surat pemberitahuan dari panitia untuk rujukan surat mandat kepada saksi. Menurut Calon Kades Nomor 4 atas nama Yulius Misi, pemberitahuan untuk mempersiapkan saksi calon baik secara lisan maupun tertulis, tidak dilakukan pihak panitia.

Terhadap kejanggalan yang dialaminya, pada saat perhitungan suara, Yulius Misi mengajukan keberatan namun Panitia menjawab “perhitungan suara tetap berjalan, kalau merasa tidak puas silahkan gugat”.

Ditemukan juga, Saksi dari Paket Nomor 1 atas nama orang lain namun yang berdiri menjadi saksi adalah orang lain. Hal ini dilihat dan diketahui oleh seluruh masyarakat yang hadir memberikan hak suara. Ditemukan pada Kartu Tanda Pengenal Saksi sebenarnya bernaa inisial (KR), namun pemeran saksi saat kejadian berinisial (DP).

Ditemukan juga, puluhan warga Desa Ratogesa tidak terdata sebagai pemilih. Sebelumnya, Panitia menyampaikan kepada warga yang tidak mempunyai surat panggilan untuk pencoblosan, wajib membawa KTP dan Kartu Keluarga, jumlahnya puluhan orang. Namun pada hari pencoblosan ketiak warga datang membawa KTP dan Kartu Keluarga, panitia menolak dan pada akirnya mereka tidak memberikan suara. Disebutkan, panitia beralasan penolakan karena tidak terdaftar dalam DPT. Ironisnya, dalam data petugas Pantarli, nama-nama warga yang ditolak itu justeru ada.

Temuan selanjutnya, penggelembungan suara, dengan perincian sebagai berikut, TPS 1 Jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir 309, namun Surat Suara yang terpakai sebanyak 311. Pada TPS 2 jumlah pemilih dalam daftar hadir 214, namun surat suara yang terpakai 216. Sementara untuk TPS 3 tidak diumumkan, baik Daftar Hadir Pemilih maupun Jumlah Suara. Selebihnya diikuti dengan praktek Penandatanganan Berita Acara tanpa mengundang saksi maupun para calon kades.

Temuan lainnya, semua Berita Acara Pilkades tidak ditandatangani oleh saksi, tidak diserahkan kepada saksi dan kepada calon dan juga tidak ditempel pada papan pengumuman desa.

Dikutip wartawan, terhadap peristiwa ini BPD Ratosesa tanggal 2 Desember 2018 mengirim surat kepada Panitia Pilakdes perihal Penolakan Hasil Pilkades. Berikutnya, pada tanggal 29 November 2018, tiga calon Kades melaporkan tertulis kepada Plt Bupati Ngada, Dinas, Camat Golewa dan Panitia Pilkades. Isi surat : Penolakan Hasil Pilkades.

Berikutnya, pada tanggal 3 Desember 2018 Penyelesaian Sengketa dilakukan pada Tingkat Kecamatan Golewa, Ngada. Sebaliknya ditemukan juga penyelesaian sengketa atas perkara ini pada tingkat Desa justeru tidak dilakukan.  (Tim/Red)