Home Berita Puluhan Tenaga Kontrak Terancam Tidak Digaji

Puluhan Tenaga Kontrak Terancam Tidak Digaji

672
0

LarantukaNEWS, Setiap awal bulan, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan Apel Bersama yang dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara. Kegiatan ini mengambil lokasi di halaman Kantor Bupati Flores Timur.

Ada yang berbeda pada gelaran Apel bersama di bulan Desember lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur kali ini. Apel Bersama yang dipadukan dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini langsung dipimpin oleh Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon (Senin, 03/12/2018).

Sebagaimana biasanya, Bupati Anton selalu menyampaikan beberapa hal terkait keadaan yang berkaitan dengan perkembangan Kabupaten yang dipimpinya. Saat menyinggung mengenai besaran anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji tenaga kontrak yakni sekitar 52 miliar setiap tahunnya, Bupati Anton mengatakan bahwa tidak akan ada pemberhentian tenaga kontrak. Yang dilakukan adalah penataan kembali tenaga-tenaga kontrak dimaksud.

Bupati Anton juga menyentil Pimpinan OPD yang masih memberikan ruang untuk penerimaan tenaga kontrak dan membebankannya pada Bupati. “Kalau tidak butuh lagi di kantor ini, bilang saja tidak terima lagi. Jangan bilang kalau Pak Bupati setuju, kami terima,” sentilnya.

Pada kesempatan ini, bupati Anton lantas melakukan pendataan kehadiran tenaga kontrak pada setiap OPD. Dari inspeksi yang dilakukan, diketahui terdapat banyak tenaga kontrak dari setiap OPD yang tidak mengikuti apel bersama kali ini.

Setiap OPD yang diinspeksi melaporkan jumlah tenaga kontrak yang hadir, ijin serta yang tidak mengikuti apel bersama tanpa keterangan. Melihat banyaknya tenaga kontrak yang tidak mengikuti apel bersama, Bupati Anton lalu menginstrusikan kepada setiap Pimpinan OPD yang hadir untuk membayar gaji tenaga kontrak yang tidak hadir ini pada bulan Februari dan bukan dari bulan Januari.

Beberapa kali Bupati Anton meminta tenaga kontrak dari OPD tertentu untuk maju dan berbaris di depan untuk bersama-sama menghitung jumlah tenaga kontrak yang hadir maupun yang tidak hadir. Bahkan ketika menginspeksi jumlah tenaga kontrak dari lingkungan Sekretriat Daerah (Sekda) yang hadir dalam apel bersama ini, bupati memerintahkan pemanggilan terhadap tenaga kontrak yang berada di dalam ruangan. Setelah mengetahui jumlah tenaga kontrak yang tidak hadir tanpa keterangan dalam apel ini, Bupati segera memberikan instruksi langsung kepada Pimpinan OPD bersangkutan untuk membayarkan gaji mereka pada bulan Februari.

Beberapa tenaga kontrak yang tidak hadir, ketika mendapat kabar dari rekan kerjanya yang mengikuti apel ini lalu bergegas menuju ke tempat apel, namun Bupati Anton melarang mereka bergabung dalam barisan.

Aksi Bupati Anton ini menuai respon yang positif dari peserta apel bersama ini. Sebagian lain berharap bahwa aksi ini harus ditindaklanjuti secara konsisten dan tidak sebatas didata saja.(hh)