Home Berita PMII Kupang : NTT Mandeg, Korupsi Subur, Minim Penegakan Hukum

PMII Kupang : NTT Mandeg, Korupsi Subur, Minim Penegakan Hukum

306
0

Focus Indonesia News – Momentum Hari Anti Korupsi International yang selalu dirayakan setiap tahun, tidak boleh hanya senilai penghias sejarah manusia, namun harus menjadi momentum sikap dan tindakan nyata  mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini termasuk tindak korupsi di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Tanpa peringatan Hari Korupsi pun, penyakit mental oleh watak korupsi, haruslah disikapi dengan tindakan nyata semarak korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang juga tumbuh subur di negara ini, kini mewabah di daerah.

Demikian pokok penegasan PMII Kupang dalam seruan tindak koruptor di Nusa Tenggara Timur, diterima redaksi melalui Ketua PMII Kupang Hasnu Ibrahim (17/12/2018).

Ditegaskan, korupsi sebagai bentuk kejahatan berwatak amoraland non animal rasio (manusia mati berpikir ) harus dijadikan musuh bersama. Pikiran dan tindakan hitam atas perampokan atau pencurian uang negara sebagai kejahatan yang menyimpang dari ajaran setiap agama, harus diberantas dengan jalan hukum harus ditegakan. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Kupang Mendesak Kapolda Nusa Tenggara Timur agar intens dalam melakukan pemeriksaan terhadap berbagai penyelewengan berbau praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang kian meresahkan rakyat NTT.

Menurut Ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kupang, Kapolda Nusa Tenggara Timur ( NTT ) harus intens melakukan pemeriksaan terhadap setiap kasus korupsi yang berkembang di NTT termasuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh personil dan institusi hukum dalam tubuh Polri dalam penanganan kasus-kasus korupsi di wilayah NTT.

“Begitu banyak persoalan-persoalan korupsi di Provinsi ini, namun pihak penegak hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai amanat UU Kepolisian.
Provinsi ini telah dikepung oleh orang-orang jahat dan orang baik sudah sangat sedikit”, ungkap Ketua umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kupang, Hasnu Ibrahim.

Kalau misalkan korupsi ini terus dibiarkan oleh pihak penegak hukum, lanjut Hasnu Ibrahim, maka provinsi ini akan selalu stagnan. Jangan heran kita terlambat dalam memasuki setiap babak baru peradaban generasi.

PMII juga mengecam segala bentuk tindakan repsesive aparat keamanan yang selama ini acapkali terjadi bentrokan fisik bersama Mahasiswa.

Dilain aspek, PMII mengutuk Kapolda NTT apabila tidak mampu untuk bagaimana pendidikan secara baik terhadap seluruh personilnya termasuk pendidikan berani tindak koruptor dalam wilayah kerja NTT.

PMII juga menyentil penanganan kasus pembunuhan poro duka, kasus penembakan di Ruteng, kasus penyelundupan mobil oleh aparat kepolisian.

Apabila gagal menunjukan kinerja pemberantasan dan penegakan hukum di NTT, PMII menilai Polri gagal paham dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum.

PMII Berharap, Polri segera kembali kepada tupoksi yang sesungguhnya dan tidak boleh merampok fungsi, agar tatanan hukum di bangsa ini semakin hari dapat semakin lebih baik.

Kalau kita membiarkan problem ini, maka siapapun Kapolda NTT provinsi ini ibarat agama tapi tidak punya kitab suci. Sederhananya adalah aparat penegak hukum punya pedoman dalam menjalankan tupoksi : UUD 45 dan UU POLRI, kalau misalkan UU mengatakan salah maka hal itu salah, tidak boleh dilanggar dan harus ditindak. (Tim/Red)