Home Artikel Pencairan Dana Desa Tahap III, ...

Pencairan Dana Desa Tahap III, Dengan atau Tanpa Rekomendasi Camat

336
0


Selepas penyaluran dana Desa Tahap III dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas  Desa (RKD) tanggal 21 Desember 2018, beberapa desa di Kecamatan Demon Pagong diperbolehkan untuk mencairkan dana tersebut tanpa mengantongi rekomondasi camat. Kebijakan ini cukup mengejutkan Pemerintah Kecamatan sebab sebelumnya untuk mencairkan dana dari Rekening Kas Desa baik itu Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Tranfer serta Pendapatan Lain-lain mutlak membutuhkan  rekomondasi camat. Tanpa Rekomondasi Camat Pendapatan  pada Rekenig Kas Desa tidak bisa dicairkan oleh Bank.

Pemanfaatan Dana Desa untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Desa di Desa Blepanawa

Meski kebijakan ini telah diinformasikan oleh pemerintah Kabupaten melalui Organinasi Perangakat Daerah (OPD) teknis namun sejumlah desa di Kecamatan Demon Pagong seperti Desa Watotika Ile, Lamika, Lewomuda dan kawalelo tetap bersikeras meminta rekomondasi camat untuk mencairkan dana desa Tahap III dari Rekening Kas  Desa (RKD). Alasan mereka cukup sederhana  mekanisme dan prosedur sebagaimana sebelumnya tetap harus dilalui meskipun kali ini desa-desa diperbolehkan mencairkan dana desa tahap III tanpa melaluli rekomondasi camat.

Camat Demon Pagong, Yohanes Ibi Hurint

“kami tetap meminta rekomandasi camat untuk mencairkan dana desa tahap III sebab sebelumnya dana desa tahap I dan II,  rekomondasi camat dibutuhkan sebagai persayaratan  untuk mencaikan dana tersebut” kata sirfinus Sina Hera Kepala Desa Lewomuda.

Yohanes Ibi Hurint camat Demon Pagong (27/12/2018) membenarkan ada sms yang menginformasikan bahwa pencairan Dana Desa Tahap III tidak pelu rekomondasi dari camat. Namun sejauh ini belum ada surat pemberitahuan secara resmi.

“pada prinsipnya kita (Kecamatan) tidak mengarahkan Pemerintah desa-desa untuk mencairkan Dana Desa Tahap III tanpa melalui rekomondasi camat. Selain pemerintah Kabupaten, Camat juga mempunyai kewajiban melakukan pemembinaan dan penggawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa” Jelas Camat Yan Ibi.  

Lebih lanjut Camat Yan Ibi mengatakan bahwa penerbittan rekomendasi pencairan dana dari rekening kas desa adalah amanat peraturan bupati (Pebub) dan sejauh ini peraturan tersebut belum dicabut. Saya juga tidak bisa menyalahkan pemerintah desa yang telah mencairkan dana desa tahap III tanpa rekomondasi camat. Karena kewenangan camat bukan untuk mencairkan dana tersebut. Namun ketika terjadi penyalagunaan pada realisasi penggunaan dana desa tahap III janganlah kita saling melempar kesalahan (red pembinaan dan pengawasan).

Rekomondasi Camat dalam Perbub tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal “53” disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal “55” mempertegas kembali soal Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi: a). memfasilitasi administrasi keuangan desa; b). memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa; c). memfasilitasi pelaksanaan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan daerah; dan d). memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa. e). menerbitkan rekomendasi pencairan dana dari rekening kas desa.

Penerbitan rekomondasi camat untuk pencairan dana dari rekening kas desa bukanlah untuk mempersulit pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Jika pemerintah Desa memahami hal ini sebagai sebuah bentuk Pembinaan dan pengawasan dari  Camat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa maka rekomondasi Camat pantas dikantongi pada saat dicairkan dana desa tahap III sebaliknya apabila rekomondasi camat selama ini hanya dianggap “mempersulit” maka hal tersebut tidak perlu dibawaserta pada saat pencairan dana apalagi Bank tidak lagi mewajibkannya. Kesadaran ini hendaknya dibangkitkan kembali di penghujung Tahun 2018  manakalah kita diperhadapkan pada kewajiban rutin yakni menyangkut Pelaporan Dan Pertanggungjawaban serta penyusunan dan penetapan APB Desa saat mengawali Tahun 2019.