Home Berita PADMA : Korupsi dan Perdagangan Manusia Menantang Pemda Dan Pemprov NTT

PADMA : Korupsi dan Perdagangan Manusia Menantang Pemda Dan Pemprov NTT

219
0

Focus Indonesia News – Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA) melalui Direkturnya Gabriel Goa (20/12/2018) di Jakarta mengungkapkan perdebatan semarak korupsi dan masih banyaknya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) / PMI (Pekerja Migran Indonesia) asal NTT yang meninggal dan rentan kekerasan fisik dan psikis bahkan menjadi Budak di Negeri Jiran menantang seluruh insan warga NTT dan juga menantang keseriusan seluruh Pemkab/Pemkot se NTT dan Pemprov Nusa Tenggara Timur.

Terhadap perdagangan manusia, kata Gabriel Goa, NTT ditantang mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dalam skill, mampu berbahasa asing, paham hukum dan kultural negara yang dituju serta aman melalui perjanjian kerja dan perlindungan hukum dan HAM di Luar Negeri.

PADMA mengungkapkan fakta menunjukkan Balai Latihan Kerja atau BLK misalnya, yang memenuhi standar hanya ada 3 di NTT, yakni milik PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta)/P3MI(Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia) di Kota Kupang, sedangkan di Sumba, Sabu, Rote, Alor, Lembata dan Flores belum ada.

Begitu juga milik Pemerintah yang ada hanya gedung BLK dan belum ada aktivitas rutin sebagaimana yang disyaratkan UU 39 maupun UU 18 tentang TKI/PMI.

“Kedepan pasca 60 tahun NTT Pemprov dan Pemkab/Pemkot se NTT sekiranya disepakati bahwa wajib hukumnya bekerjasama dengan lembaga-lembaga, agama, LSM dan Perusahaan Nasional dan Multinasional bersama Pemerintah Pusat untuk menyiapkan lapangan pekerjaan di NTT dan khusus CTKI/CPMI asal NTT agar sungguh2 dipersiapkan di Balai Latihan Kerja dan diberangkatkan melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagaimana disyaratkan dalam UU PPMI no 18 tahun 2017”, ungkap Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa.

Sedangkan bagi Pelaku dan Auktor Intelektualis Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk Oknum2 Pejabat yang backing, kata dia, wajib ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera agar cita-cita NTT Zero Trafficking terwujud.

Sementara untuk bidang korupsi, PADMA menekankan patut terus didorong peran aktif KPK RI untuk memproses hukum Para Koruptor di NTT yang telah merampok dana-dana untuk rakyat NTT yakni Bansos (Bantuan Sosial), Bantuan Kesehatan, Bantuan Pendidikan, Bantuan Bencana Alam, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

NTT bisa belajar dari Negara Philipina dalam tata kelola Tenaga Kerja ke luar negeri. Diungkapkan, sebagai wujud dedikasi, Lembaga PADMA Indonesia juga siap bahu membahu saling mengisi dalam mengemban harapan besar membangun Nusa Tenggara Timur. (Tim/Red)