Home Berita Ngada : Terkait Bansos Diduga Kuat Terjadi Praktek Rekayasa Administrasi

Ngada : Terkait Bansos Diduga Kuat Terjadi Praktek Rekayasa Administrasi

1358
0

Focus Indonesia News – Lambatnya penyerapan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Ngada hingga tanggal 28 Desember 2018 baru masyarakat dipanggil berbondong-bondong ke Kantor Keuangan Daerah setempat menimbulkan sejumlah kecurigaan dan tanda tanya. Rangkuman tim media di Kabupaten Ngada hingga akhir Desember 2018, ditemukan keterlambatan realisasi Anggaran nomen klatur Bansos terjadi untuk dua kategori anggaran Bansos yakni Bansos dari Dana Induk yang penetapannya sejak awal tahun 2018 dan yang kedua Bansos Dana Perubahan tahun 2018 yang dipalu pada pertengahan tahun 2018.

Baca juga : https://larantuka.com/2018/11/kinerja-penyerapan-beberapa-anggaran-di-ngada-diduga-semau-gue/

Laporan tim media dari Bajawa Kabupaten Ngada, Flores (28/12/2018), lagi-lagi ditemukan kejanggalan praktek administrasi pencairan Dana Bansos di Kabupaten Ngada, ditemukan para penerima Dana Bansos atau dalam hal ini masyarakat disodori selembar kertas dari pihak Dinas Keuangan Daerah untuk ditandatangani oleh para penerima yang berisikan Permohonan Pencairan Dana Bansos.

Keanehan muncul pada keterangan jumlah Dana Pengajuan ditemukan tidak sesuai dengan nominal proposal pengajuan dalam RAB Pengaju atau proposal masyarakat sebab angkanya dikarang sendiri oleh pihak pemberi surat lalu para penerima diharuskan menandatangani, dalam hal ini dari pihak Keuangan Daerah dengan angka jumlah variatif atau diluar dari angka pengajuan. Ironisnya lagi praktek yang membingungkan ini tidak juga diikuti penjelasan kepada masyarakat para penerima.

Baca juga :  https://larantuka.com/2018/12/chek-info-bansos-di-keuangan-warga-ditipu-pns-ngada-bernama-saiful/

Sebagaimana tertera dalam foto berita ini, dihimpun wartawan, berdasarkan data proposal pemohon mengajukan bantuan senilai Rp. 53.600.000. Pemohon mengajukan angka sesuai RAB  untuk kelompok tani, namun saat dipanggil untuk fase tandatangan pada akhir tahun, pengaju (masyarakat) harus menandatangani surat yang berisi permohonan pencairan dana dan akhirnya mereka mengakui saja bahwa yang mereka ajukan hanya senilai Rp. 3 juta sehingga realisasinya pun Rp. 3 juta. Diduga kuat terjadi rekayasa angka pengajuan yang tidak sesuai lagi dengan pengajuan dengan modus perbuatan praktek administrasi sepihak.

Lembaran permohonan pencairan tersebut dikeluarkan bersamaan dengan lembaran disposisi pencairan dari Kepala daerah setempat. Kejadian ini dialami penerima Bansos di Kabupaten Ngada Tahun 2018.

Wawancara redaksi (28/12/2018) terhadap kejadian ini Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ngada, Wilhelmus Bate tidak memberikan penjelasan terperinci dan hanya mengatakan dirinya tidak mengetahui sebab tidak berada di tempat.

“Saya nih mohon maaf Pa. Saya kebetulan tidak berada di tempat. Sedang berada di luar. Saya belum tau ada penurunan itu. Itu saya kurang tau. Saya belum diberitahu, Saya berada di luar. Saya tidak ikuti perkembangan. Saya berada di luar, tidak berada di tempat”, kata Kapala Dinas Keuangan Kabupaten Ngada, Wilhelmus Bate, SH dalam wawancara telepon tim redaksi. (Tim/Red)