Home Berita Lima Tahun Tidak Tuntas Kasus, Warga Tuntut Copot Menteri Perhubungan

Lima Tahun Tidak Tuntas Kasus, Warga Tuntut Copot Menteri Perhubungan

340
0

Focus Indonesia News – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kembali dikadoi aksi dan audiensi warga elemen pengawasan partisipatif hukum. Lagi-lagi terkait Kasus Pemblokiran Bandara Turelelo Kabupaten Ngada, Flores, peristiwa tanggal 21 Desember 2013 hingga 21 Des 2018 tak kunjung tuntas. Disebutkan satu berkas perkara belum P21 dan belum disidangkan.

Berikut kutipan redaksi, Press Release elemen aksi (21/12/2018).

DESAK PPNS KEMENHUB TUNTASKAN KASUS BLOKIR BANDARA TURELELO

Aksi dan Audiensi di Kemenhun RI tanggal 21 Des 2018. Press release memperingati 5 tahun peristiwa blokir bandara Turelelo Soa Ngada NTT

*Salam Juang Kebenaran, Keadilan dan Perdamaian (Truth-Justice and Peace) Dunia memberi perhatian serius pada keselamatan dan keamanan penerbangan baik penerbangan sipil, komersial, militer maupun tugas khusus riset untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Bentuk perhatian menyentuh aspek regulasi penerbangan yang diratifikasi semua negara. Dalam hal kecelakaan penerbangan banyak pemerintahan memberi kontribusi untuk mengungkapkan misteri, yang amat berguna untuk mencegah terjadi kecelakaan dikemudia hari. Apalagi bila ada faktor manusia yang secara sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kecelakaan tersebut. Salah satu contohnya adalahmemblokir atau menduduki landasan pacu.

Dunia pasti mengecam dan mengutuk tindakan tersebut. Peristiwa blokir bandara adalah kejahatan dan teror serius yang mengancam nyawa manusia, makanya ditentang di mana mana. Marianus Sae, Bupati Ngada non aktif saat itu memerintahkan agar satpol PP menduduki runway, karena beliau tidak mendapatkan seat. Merpati Airlines yang terbang dari Kupang ke Soa, akhirnya batal mendarat. Peristiwa ini semula diakui dengan gagah perkasa oleh MS, baik di depan Paripurna DPRD Ngada, dalam wawancara media di rumah jabatan, maupun dalam talkshow Mata Najwa Metro TV. Tindakan koboi ini memicu elemen masyarakat untuk mendesak penegak hukum melakukan investigasi.

Polisi dan PPNS kemudian memproses secara hukum, memeriksa saksi dalam BAP dan menyita barang bukti. PPNS membuat 3 berkas masing masing untuk: 21 anggota satpol PP, 2 pimpinan pol PP dan berkas ketiga untuk Marianus Sae, sesuai pasal 421 UU no 9 tahun 2009 ttg Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Sipil. Proses atas dua berkas pertama sudah clear, dengan vonis, banding, kasasi, hukuman penjara, dan kini mereka sudah bebas.

Namun berkas ketiga tidak jelas status hukumnya. Ketika dipanggil sebagai saksi atas berkas pertama dan kedua, MS MEMBANTAH habis bahwa dirinya yang memberi perintah. Di depan sidang MS menjelaskan bahwa tindakan menduduki bandara adalah inisiatif sendiri para pelaku. Karena status hukum yang memble, Formmada NTT dan Kommas Ngada Jakarta sudah melakukan advokasi ke Komnas Ham dan Ombudsman RI termasuk menggelar RDP dengan Komisi III di Senayan, yang kemudian memanggil Polri dan Kemenhub utk memberikan klarifikasi tanggal 20 Juni 2016.

Rapat itu memutuskan agar seluruh penanganan kasus blokir bandara dilakukan oleh PPNS Kemenhub. Akibatnya POLDA NTT merilis SP3 atas pasal 421 KUHP guna proses hukum lanjutan non KUHP.

Kini peristiwa sudah menghabiskan masa 5 tahun kalender, berlalu 60 bulan, dan 1825 hari sia sia. Kita butuh kepastian hukum. 2 Presiden, 3 Menteri, tak tehitung Dirjen Hubud, Direktur Keselamatan Penerbangan, Kepala PPNS yang sudah berganti jabatan. Kasus ini tetap mandeg. Apakah karena Marianus yang supper power, atau kita yang tak lemah? Sebenarnya aparatur macam mana lagi yang dapat mengembalikan MARWAH pemerintah dan menegakkan WIBAWA Negara?

Demi kepastian Hukum kami nyatakan Pertama, mendesak Presiden RI Jokowi copot Menhub Budi Karya karena telah melakukan pembiaran penanganan perkara pemblokiran bandara Turelelo Soa,Ngada,NTT selama 5 tahun tanpa kepastian hukum!

Kedua, mendesak Kapolri untuk menindak tegas Kapolda NTT yang telah melakukan pembiaran penanganan perkara pemblokiran bandara Turelelo,Soa,Ngada,NTT selama 5 tahun tanpa kepastian hukum dan mengabaikan rasa Keadilan Masyarakat.

Ketiga,mendesak Komisi III DPR RI untuk memanggil Kapolri dan Menhub RI memberikan keterangan resmi tentang pembiaran penanganan perkara pemblokiran Bandara Turelelo,Soa,Ngada,NTT selama 5 tahun!.

Formmada NTT, Kommas Ngada Jakarta, Padma Indonesia dan Aman Flobamora. Koordinator: CHR Roy Watu WA[0813-1033-4027 Jurubicara:Yoseph Godho WA [0852-8029-1329] // tim/red