Home Suara Redaksi Pensiunan PNS Jadi Wakil Rakyat Adalah Cara Kerja Untuk Dobel Pendapatan?

Pensiunan PNS Jadi Wakil Rakyat Adalah Cara Kerja Untuk Dobel Pendapatan?

287
0

Suara Redaksi

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mempunyai paket regulasi yang cukup baik guna mengontrol berbagai potensi ketidakadilan maupun praktek-praktek ketidakadilan itu sendiri dalam bernegara.

Dalam konteks Pemilihan umum misalnya, apabila PNS aktif ataupun Kepala Desa aktif atau juga unsur Anggota Polri dan TNI aktif mau melangkah ke dunia politik melalui bursa Pemilu Kepala Daerah atau juga Pemilu Wakil Rakyat (DPR), maka pada prosesnya harus dipastikan wajib mengundurkan diri dan atau pensiun dini secara sah, dengan konsekuensi gaji, tunjangan dan lain-lain tidak lagi dibayar sebagai hak bersangkutan atau hangus selamanya.

Kondisi demikian tentu berbeda dengan kategori pensiunan yang memang sudah memenuhi aturan batas usia untuk dinyatakan pensiun. Pensiunan yang telah memenuhi batas pensiun, bebas terjun ke dalam dunia politik tanpa harus dikenai pemangkasan ini dan itu. Mereka sudah berada di luar garis.

Para pensiunan tinggal menyesuaikan diri dengan berbagai instrumen pemberkasan, administrasi syarat calon dan pencalonan, lalu melaju ke podium politik.

Jika terpilih akan menerima tugas kerja baru dengan paketan gaji, tunjangan dan seterusnya sebagai hak yang baru, sebaliknya apabila tidak terpilih maka duduk di luar dan tetap menikmati tunjangan pensiunan beserta seluruh instrumen hak jatah ataupun kenaikan dari seorang pensiunan dan atau seperti biasa, sesuai ketentuan berlaku.

Hampir lupa dipikirkan, bagaimana dengan pensiunan PNS yang terpilih sebagai Wakil Rakyat, DPRD, DPRD Provinsi, DPD dan ataupun DPR RI?

Masih menerima gaji pensiun plus Gaji Wakil Rakyat, ataukah salah satu di antaranya dinyatakan hangus.

Ditilik dari proses syarat calon maupun syarat pencalonan, sejauh ini belum ada instrumen yang mendesak pemangkasan salah satu pendapatan para pensiunan apabila terpilih menjadi wakil rakyat.

Bisa dikata dompet tebal atas pemasukan ganda sudah menunggu di pintu gerbang sana ketika terpilih. Sebab suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, minimal lima tahun paket pendapatan ganda menjadi hak mutlak, yakni gaji dan tunjangan lain-lain sebagai wakil rakyat ditambah dengan rekening pensiunan yang tentunya selalu tepat tanggal dan cenderung naik sesuai keputusan negara.

Terhadap kondisi ini, sesungguhnya dapat ditarik sejumlah pertanyaan. Apakah benar-benar dan sungguh-sungguh orientasi perwakilan adalah demi murni pelayanan dan untuk kinerja pengawasan sebagaimana azas dan tujuan Lembaga Perwakilan?

Ataukah Lembaga Perwakilan adalah ruang dan gedung untuk meraup keuntungan berlipat ganda?

Pertanyaan seperti ini tanpa dilakukan kajian, sudah tentu terjawab bahwa merupakan contoh cara kerja meraup gaji ganda. Sedangkan apakah iya di sana terparti profesionalisme sesuai amanat keberadaan lembaga rakyat, jawabannya kembali kepada kinerja dan atau motivasi jujur para insan sebagai pelaku.

Adil dan Sosial kah fenomena demikian? Jawabannya bisa seperti ini: terlampau menyebut adil hingga tidak lagi sosial. Berikutnya, terlampau berkata sosial hingga keadilan pun bisa senilai jembatan emas guna meraup keuntungan ganda.

Bisa juga akibat negara belum melahirkan pembatasan mengikat sehingga menjadi ruang bebas yang memicu berbagai pertanyaan dan jawaban.

Terhadap perkara yang satu ini, belum dapat diterka apakah kedepannya NKRI menaruh perhatian serius guna dikaji secara komprehensif ataukah terus dilegalkan sebagai hal biasa.

Apabila dikaji serius pun bukanlah sebuah kesalahan sebab diyakini mengandung sejumlah nilai dan pesan moral bagi bangsa ini dan atau demi dapat menjunjung martabat orientasi profesionalisme wakil-wakil rakyat. Jauh lebih meyakinkan dibanding saat ini.

Kondisi kebijakan Bangsa ini memang harus terus dikaji dengan wajib menimbang juga posisi dan kebutuhan-kebutuhan Rakyat yang setia membayar pajak namun tidak sekalipun bertanya berapa gaji yang harus dibayar bulanan kepada masyarakat.

Apalagi berjuang untuk gaji naik dan tunjangan ganda. Mengeluh pun mereka enggan. Sementara para elit tak henti-hentinya mendesak gaji naik dan seterusnya dari waktu ke waktu hingga makan gaji dan tunjangan ganda.

Sebaliknya, apabila diterbitkan peraturan jika seorang pensiunan ASN mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI, maka harus menyatakan diri siap dihapus hak penerimaan gaji pensiunan selamanya.

Pertanyaan refleksi, masih bersedia kah para pensiunan ASN menuju pintu pelayan rakyat untuk kerja-kerja pengawasan pembangunan, sebagai jembatan perjuangan aspirasi masyarakat?.

Muncul asumsi pertama, jumlah pensiunan yang bergelut pada Pilcaleg akan sangat berkurang jauh bahkan hampir-hampir susah mendapatkan stok caleg dari produk pensiunan ASN.

Asumsi kedua, yang bersungguh-sungguh untuk bhakti kepada rakyat, pasti menyambut segala aturan main dengan senang hati menuju jagat politik, meski hanya lima tahun masa kerja jika terpilih, sebab periode berikutnya belum tentu kembali terpilih dan atau sama arti selanjutnya hidup tanpa bonus pensiunan apapun.

Pensiunan PNS Jadi Wakil Rakyat Adalah Cara Kerja UntukĀ  Dobel Pendapatan? Silahkan menjawab sesuai masing-masing refleksi dan kajian. Wassalam