Home Artikel Pencabulan Anak Bawah Umur, Apa Hukuman Bagi Pelaku?

Pencabulan Anak Bawah Umur, Apa Hukuman Bagi Pelaku?

1409
0

Oleh: Kondradus Yohanes Klau, S.Pd., M.Sc.

Banyak kasus pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Hal ini tentu membuat miris setiap kita yang masih memiliki hati nurani, terutama bagi orang tua yang mempunyai anak kecil dan remaja.

Terakhir, dari berita www.sergap.id (5/11/18) dan (12/11/18) diketahui terjadi pencabulan anak di Raisikun, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka.

Korban bersama orangtuanya didampingi pengacara Wilfridus Son Lau telah membuat laporan polisi di Polsek Kobalima, Malaka, pada tanggal 5 November 2018.

Pria beristri dan beranak tiga GBN, diduga melakukan pencabulan sebanyak empat kali dan menyebabkan siswa SMP Kelas 2 pada salah satu sekolah di Malaka tersebut hamil 4 bulan.

Pertanyaannya, siapa yang salah dalam hal ini? Orang tua kah? Pelaku kah? Saya kira kita tidak perlu bertanya lagi siapa yang bersalah. Karena jelas, pelaku berada dalam posisi sangat bersalah karena perbuatannya.

Perbuatan seperti ini adalah bejat. Kebejatan ini harus diberi pelajaran, diberi hukuman. Jika hukum memungkinkan, maka pelaku perlu dihukum seberat-beratnya.

Lantas, apa hukuman bagi (para) pemangsa anak di bawah umur?

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D menyebutkan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Penjelasan atas pasal 76D tersebut, bahwa pelaku pencabulan adalah orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Sementara dalam Pasal 76E disebutkan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Ancaman pidana terhadap kasus pencabulan termaktub dalam pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Amat sangat jelas, bahwa para pelaku pencabulan dan kekerasan terhadap anak akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Jika pelakunya adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka ancaman pidananya ditambah sepertiganya.

Pertanyaan untuk refleksi kita: mengapa perbuatan bejat (seperti pencabulan) bisa terjadi? Apakah karena tekanan hidup yang tinggi? Tidak mampu kendalikan nafsu/libido? Gangguan mental?

Saya pernah bekerja sama dengan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Timor Tengah Utara yang fokus terhadap Perlindungan Anak (dan Perempuan) dalam melakukan kampanye anti kekerasan terhadap anak (dan perempuan).

Bagi saya, kekerasan terhadap anak terjadi bukan semata karena adanya peluang, kekerasan terjadi lebih disebabkan oleh tidak adanya keinginan kita untuk mencegah terjadinya kekerasan dimaksud.

Pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan sering diadakannya pendidikan karakter dan psikologi di kalangan orang tua, orang dewasa dan anak-anak (remaja) oleh pihak-pihak yang berkompetensi. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan melibatkan para rohaniwan untuk melakukan pendampingan rohani yang berkelanjutan. Selain itu, perlu dilibatkan lembaga berkompeten (misal LSM yang fokus di bidang perlindungan anak dan perempuan) dalam melakukan kampanye anti kekerasan terhadap anak dan remaja (serta perempuan).

Bagaimana jika terlanjur terjadi kekerasan terhadap anak (misal pencabulan)?

Hal yang paling pasti adalah pelaku diproses secara hukum, dan selanjutnya terhadap pelaku akan dipidana sesuai dengan kualitas perbuatannya yang telah diatur dalam Undang-Undang. Bila perlu seberat-beratnya. Langkah berikut yang dilakukan adalah penyembuhan luka batin/psikis terhadap korban kekerasan dengan melakukan pendampingan. Hal ini dimaksudkan agar korban tidak sampai menderita psikis berkelanjutan. Bagaimanapun korban adalah anak-anak yang masih memiliki harapan hidup ke depan. Jangan sampai masa depan anak suram (bahkan mati) karena ulah oknum yang terserang nafsu bejat.

Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan lingkungan sekitar, mewaspadai adanya berbagai tindak kejahatan yang dapat muncul. Kita harus menjadi pionir dalam mengkampanyekan anti kekerasan terhadap anak dan remaja. Mari hidup aman, damai, nyaman dan tenteram tanpa kekerasan, baik fisik maupun psikis. Kita tolak bersama kekerasan terhadap anak**).

Penulis: Kondradus Yohanes Klau, S.Pd., M.Sc.
Pemerhati Pendidikan, Sosial dan Demokrasi;
Alumnus Sekolah Demokrasi Belu; Dosen Statistika-Matematika pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor.