Home Berita Ngada: Diduga Ada Caleg Nasdem Unsur ASN Dapil Riung Ditetapkan Tidak Sesuai...

Ngada: Diduga Ada Caleg Nasdem Unsur ASN Dapil Riung Ditetapkan Tidak Sesuai Aturan

501
0

Focus Indonesia News – KPUD Kabupaten Ngada kembali menerima suara pengaduan permintaan informasi kepada khalayak secara terbuka terkait dugaan oknum caleg Partai Nasdem Kabupaten Ngada yang belum menerima SK pensiun sebagai ASN namun telah dinyatakan sesbagai Calon Anggota Legislatif pada tahap Penetapan Caleg.

Dipetik redaksi (15/11/2018) pengaduan masyarakat asal Riung disampaikan secara terbuka dengan menyebut secara terang benderang nama caleg dimaksud, asal partai politik dan juga daerah pemilihannya.

Berikut dikutip suara pengaduan yang sudah diteruskan redaksi media ini (15/11/2018) kepada Ketua KPUD Ngada guna mendapatkan jawaban pihak Komisioner Kabupaten Ngada.

“[15/11 11.39]: mat siang redaksi berita, minta tolong ke KPU Ngada, cek SK pensiun a.n sdr. Ibrahim Malik dari dapil IV Nasdem (Riung & Riung Barat ) sampai sekarang belum ada. Mohon bantuan. Tks. [15/11 12.16]: oknum bekerja di Kantor Statistik Kab Ngada”, demikian petikan suara pengaduan warga Riung Kabupaten Ngada.

Terhadap atensi dan pengaduan ini, redaksi media ini (15/11) langsung meneruskannya kepada Ketua KPUD Ngada guna mendapatkan tanggapan dan ataupun penjelasan lebih lanjut sesuai data yang dikantongi pihak KPUD setempat.

Berikut penegasan susulan pengaduan yang sama dikutip redaksi berita (15/11) “sebenarnya waktu DCT-nya yang bersangkutan harus perlihatkan/penyerahan ke KPU: SK asli, baik itu SK Pensiun dini, maupun SK Pensiun normatif. Catatan kepegawaian di kantor statistik yang bersangkutan saudara Ibrahim Malik sebenarnya baru bisa pensiun awal Januari 2019. Rakyat tidak mau melihat ada kong-kalikong dalam proses Pemilu. KPU menetapkan DCT an.sdr Ibrahim Malik atas dasar: – surat permohonan pensiun dini, surat ijin dari kepala statistik, surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan ASN, dan tanda terima dokumen permohonan pensiun dini. Apakah ini dasar untuk penetapan DCT? Jika diluar dari regulasi ketentuan sah, maka merupakan kejahatan Pemilu.

Terhadap pengaduan yang sama, selain kepada pihak KPUD setempat, redaksi juga meneruskan pesan pengaduan yang sama kepada pihak Bawaslu Ngada, Flores-NTT. (Tim/Red)