Home Artikel Legal Action “OSO” Selamatkan Kader Parpol Dalam Pemilu 2019

Legal Action “OSO” Selamatkan Kader Parpol Dalam Pemilu 2019

135
0

Oleh: Petrus Selestinus

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/PTUN Jakarta, dalam perkara gugatan yang diajukan oleh OSO, No.: 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. tertanggal 14 November 2018, telah membacakan putusannya oleh Ketua Majelis Hakim Edi Sapta Surheza, SH. yaitu: memerintahkan agar KPU RI mencantumkan kembli nama Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD RI. 2019 dalam daftar calon tetap pemilu 2019.

Putusan ini telah memberi arah baru bagi sejarah perkembangan politik ketatanegaraan Indonesia yaitu Pengurus Partai Politik dibolehkan menjadi Calon Legislatif DPD RI pada pemilu 2019. Putusan PTUN Jakarta, merupakan sebuah terobosan karena mengoreksi secara total terhadap seluruh Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkama Konstitusi (MK) No. 30/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang Uji Materiil pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu, yang melarang pengurus Parpol untuk merangkap menjadi anggota DPD RI dalam Pemilu 2019 dan seterusnya.

Putusan PTUN Jakarta ini sekaligus menunjukan bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta, mendukung penuh Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Uji Materiil Peraturan KPU RI yang digugat oleh OSO yaitu membatalkan Peraturan KPU RI dengan alasan Putusan MK tidak boleh berlaku surut.

Di mata OSO, putusan MK dimaksud, tidak hanya telah mencedarai rasa keadilan publik akan tetapi sekaligus menimbulkan anomali dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, karena itu OSO harus berjuang keras untuk meluruskan jalan yang bengkok demi menyelamatkan marwah Partai Politik termasuk Partai Hanura dan puluhan bahkan ratusan kader Partai Politik yang menjadi calon perseorangan anggota DPD 2019, sebagai akibat keteledoran MK dalam membuat Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan dalam perkara Nomor: 30/PUU-XVI/2018, tanggal 23 Juli 2018, yaitu melanggar prinsip ultra petita karena memberlakukan putusannya dalam pemilu 2019, yang tahapan-tahapannya sudah berjalan jauh ke depan.

Di samping itu terdapat alasan yang lebih substantif yaitu OSO ingin meluruskan pemahaman yang keliru dari MK dimana Pengurus Partai Politik disejajarkan dengan pekerjaan profesional seperti Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan Publik, Dokter dll. yang pekerjaannya didasarkan pada bayaran karena keahliannya, sedangkan Pengurus Partai Polotik itu pekerjaan yang didasarkan pada kehendak bersama secara sukarela, tanpa dibayar dan tanpa mensyaratkan keahlian khusus, untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga keutuhan NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan UU Partai Politik.

Padahal terdapat kesamaan tujuan antara Partai Politik menurut UU Partai Politik di satu pihak dan visi, misi, hak, kewajiban dan tanggung jawab anggota DPR dan DPD menurut UU MD3 No. 17 Tahun 2014 di pihak lain, dimana secara kasat mata terdapat persamaan, karena dua-duanya sama-sama mengemban rangkaian tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban konstitusional mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, yang kelak dipertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada masyarakat dan pemilih di daerah yang diwakilinya masing-masing.

Dengan demikian kekhawatiran MK bahwa pengurus Partai Politik yang menjadi calon anggota DPD akan bertentangan dengan hakekat DPD sebagai wujud Representasi Daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya Perwakilan Ganda (doble representation), jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus Partai Politik itu terpilih, maka secara faktual Partai Politik akan memiliki wakil di DPR dan di DPD, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan pasal 22D UUD 1945.

Ini sesungguhnya sebuah kekhawatiran yang bersifat semu, karena OSO akan buktikan kelak bahwa tidak akan ada “Perwakilan Ganda” karena pada hakekatnya Partai Politik mengemban misi “melahirkan kader-kader” untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dan sekali lagi DPR dan DPD bukan wakil Partai Politik melainkan wakil rakyat dan wakil daerah.

Penulis: Petrus Selestinus, Wakil Sekjen Bidang Hukum & HAM DPP Partai Hanura